Mekanisme Penerimaan CPNS Secara Nasional
Suharman; Analis Kepegawaian BKN
Keppres 71/2004 tentang Pengadaan PNS TA 2004, sebagai tindak lanjut telah diatur mekanisme penerimaan CPNS Secara Nasional.
Hal tersebut di atur melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 35 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PNS TA 2004, Keputusan Kepala BKN Nomor 35A tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi, Peagawasan, dan Pengendalian Pengadaan PNS TA 2004 dan Keputusan Kepala BKN Nomor 35B tentang Perubahan Atas Pedoman Pelaksanaan Pengadaan PNS TA 2004.
Dalam Keppres 71/2004 tersebut formasi yang dibutuhkan mencapai 300.000 orang dengan klasifikasi bidang pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya yang peruntukkannya kepada masing-masing instansi dan daerah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan melalui formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Untuk memperoleh CPNS yang berkualitas dan mencegah terjadinya KKN dalam penerimaan CPNS, perlu dilakukan melalui seleksi/penyaringan yang lebih objektif, yaitu dengan pengadaan CPNS secara nasional. Pengertian pengadaan merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan nomor identitas pegawai sampai dengan pengangkatan CPNS.
Penerimaan CPNS tahun 2004 ini untuk pertama kali ditetapkan melalui Keppres yang dilakukan Secara serentak di seluruh Indonesia. Merupakan perubahan besar dalam manajemen kepegawaian Indonesia sesuai dengan LJU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2004 secara nasional telah dibentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dengan pengorganisasian sebagai berikut: Tim Pengarah Nasional, terdiri dari Menko Kesra sebagai ketua merangkap anggota, Men PAN sebagai wakil ketua merangkap anggota dan Kepala BKN sebagai sekretaris merangkap anggota.
Tim Pengarah Nasional mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan strategi pengadaan CPNS Secara nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Kerja Kepegawaian, terdiri dari Kepala BKN sebagai ketua merangkap anggota, Sekretaris Menko Kesra, Sekjen Depdiknas, Sekjen Depkes, Sekjen Depag, Sekjen Depdagri, Sekjen Depnaker masing-masing sebagai anggota dan Direktur Standarisasi Jabatan dan formasi BKN sebagai sekretaris.
Tugas Tim Kerja Kepegawaian meliputi: (1) Menyusun penghitungm alokasi kebutuhan CPNS, mempersiapkan pertimbangan formasi kepada Men PAN dan membuat pedoman pengadaan CPNS; (2) Menyiapkan materi ujian untuk tenaga dosen, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga strategis lainnya; (3) Melakukan sosialisasi pengadaan CPNS; (4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengadaan CPNS. Pejabat Pembina Kepegawaian, baik pusat maupun daerah membentuk panitia seleksi di lingkungannya yang di tetapkan dengan surat keputusan.
Panitia seleksi instansi, Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas menyiapkan dan melaksanakan seleksi CPNS di lingkungannya masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyusun panduan penyelenggaraan pengadaan/seleksi CPNS dengan berkoordinasi dengan Tim Kerja Kepegawaian. Susunan kepanitiaan seleksi instansi pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota. Apabila panitia seleksi jumlahnya lebih dari 3 (tiga) orang maka jumlahnya harus ganjil.
Persyaratan umum bagi pelamar yaitu semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah yaitu usia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan tanggal 1 Desember 2004, foto copy ijazah/STTB yang dilegalisir, kartu tanda pencari kerja (Kartu Kuning) dari Dinas Tenaga Kerja dan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 buah.
Untuk memperoleh hasil seleksi yang objektif dan tepat, maka hasil ujian tertulis akan diolah dengan sistem komputerisasi yang dilakukan dengan scanning komputer. Dalam pengisian formulir biodata dan lembar jawaban harus sama, antara lain dalam pengisian nomor peserta, nama dan tanggal lahir. Ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan oleh peserta ujian pada saat pengisian formulir biodata dan lembar jawaban, karena kesalahan pengisian mengakibatkan biodata dan lembar jawaban tidak dapat di proses komputer.
Pengisian formulir biodata dan lembar jawaban menggunakan pensil 2B asli dan tata cara pengisian tertera di halaman belakang formulir biodata. Sesuai dengan keputusan kepala BKN No. 35B, ditetapkan pengumuman penerimaan dan pendaftaran CPNS dilaksanakan tanggal 20 Oktober sampai 6 Nopember 2004. Sedang pelaksanaan seleksi/ujian dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 24 Nopember 2004. Pengumuman dilaksanakan setelah seluruh soal ujian telah selesai diperiksa dan ditentukan peringkatnya akan diumumkan secara nasional sebelum akhir bulan Desember 2004. Sedang pengangkatan sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004.
Materi yang diujikan kepada setiap pelamar menyangkut aspek kompetensi yaitu unsur pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian yang meliputi unsur emosi, temperamen, respon, tabiat dan unsur kepribadian lain yang terkait dengan karakteristik pekerjaan.
Materi ujian terdiri dari (a) Tes Pengetahuan Umum (TPU) meliputi Bahasa Indonesia, Pancasila, Kebijakan Pemerintah, Tata Negara, Sejarah dan Bahasa Inggris; (b) Tes Bakat Skolastik (TBS), yaitu untuk mengukur potensi seseorang dalam belajar berdasarkan penalaran verbal, penalaran kuantitatif dan penalaran analisis yang dikembangkan berdasarkan teori tes intelegensi; (c) Tes Substansi (TS), diperuntukkan bagi instansi yang melakukan seleksi CPNS dengan materi ujian yang memiliki spesifikasi khusus dan telah memiliki pola seleksi tersendiri baik prosedur, materi maupun metodologinya lebih luas dan mendalam dari standar umum yang berlaku. Materi tes substansi disiapkan oleh masing-masing departemen/instansi yang secara teknis membidangi substansinya. Meskipun semua materi diujikan kepada semua peserta ujian, namun bobot, tingkat kesulitan dan bentuk soal berbeda menurut jenjang pendidikan.
Pelaksanaan ujian sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing panitia seleksi dan wajib bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk menjamin keamanan pelaksanaan ujian. Ujian dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, yang membedakan hanya waktu setempat (WIB Pukul 07.00, WITA Pukul 08.00 dan WIT Pukul 09.00). Penyelenggaraan ujian dilakukan dengan alokasi waktu yang disediakan untuk setiap mata ujian masing-masing selama 90 menit.
Lembar Jawaban Komputer, pengisian formulir nomor peserta seleksi, tanggal lahir, jenjang pendidikan, nama dan tanda tangan harus diisi sebelum menjawab soal. Lembar jawaban diisi dengan cara menghitamkan lingkaran jawaban yang benar dengan pensil 2B asli, harus bersih, tidak boleh dilipat, sobek atau kena minyak dan tidak boleh ada coretan.
Pemeriksaan hasil ujian, untuk menjamin objektivitas dalam penilaian, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Kerja Kepegawaian dengan scanning komputer, disaksikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian dilakukan penilaian secara peringkat nilai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yang dikelompokkan menurut materi seleksi dan sesuai jenis lowongan pekerjaan/jabatan.
JOB CAREER VACANCY (LOWONGAN KERJA & KARIR)
May 19, 2007
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA P E N G U M U M A NNomor: 1203/KP/IX/2006/02PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN LUAR NEGERI TINGKAT SARJANA (GOLONGAN III)TAHUN ANGGARAN 2006-----
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada lulusan Sarjana Warga Negara Indonesia pria dan wanita, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III untuk dididik menjadi PejabatDiplomatik Konsuler (Diplomat/PDK).Sebagian dari calon pegawai yang akan direkrut dialokasikan untuk lulusan terbaik dari beberapa universitas negeridi luar Jawa melalui program seleksi khusus. I. PERSYARATAN UMUMa. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangmemiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagaiPNS/Anggota TNI/Polri maupun sebagai pegawai swasta.d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain.e. Tidak bersuami/beristrikan seorang yang berkewarganegaraan asing atau tanpa kewarganegaraan.f. Sehat jasmani dan rohani.g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan olehPemerintah. II. PERSYARATAN KHUSUSa. Berijazah Sarjana (S1), Magister/Master (S2) atau Doktor (S3):1. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jurusan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Studi Kawasan, IlmuKomunikasi, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara).2. Ilmu Hukum (Konsentrasi Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, HukumSyariah, Hukum Dagang).3. Ilmu Ekonomi (Jurusan Studi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi).4. Sastra/Ilmu Pengetahuan Budaya (Arab, China, Inggris, Jepang, Korea, Perancis, Rusia, Jerman, danSpanyol).
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ataululusan luar negeri, dengan persyaratan IPK: S1 minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); S2 dan S3 minimal 3,00(tiga koma nol nol).c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) dan/atau bahasa PBB/asing lainnya (Arab, China,Inggris, Jepang, Korea, Perancis, Rusia, Jerman, dan Spanyol).d. Berusia maksimum:•28 tahun pada tanggal 1 Desember 2006 untuk tingkat Sarjana (S1).•32 tahun pada tanggal 1 Desember 2006 untuk tingkat Magister (S2).•35 tahun pada tanggal 1 Desember 2006 untuk tingkat Doktor (S3). III. PENDAFTARANa. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 September 2006 s/d 20 Oktober 2006 (CAP POS). b. Mengisi Formulir Lamaran yang tersedia pada website Deplu www.deplu.go.id atau website Biro KepegawaianDeplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu rangkap dua. c. Lamaran disampaikan melalui Pos Tercatat, ditujukan kepada:Ketua Panitia Penerimaan CPNS Deplu TA 2006PO BOX 3432JKP 10034d. Panitia hanya menerima lamaran yang disampaikan melalui PO BOX tersebut di atas dan tidak menerimaformat penyampaian lamaran lainnya. e. Setiap Pelamar hanya diperkenankan mengirimkan satu berkas lamaran. f. Lamaran harus dilengkapi dengan lampiran:i. Fotokopi KTP yang masih berlaku/Fotokopi Paspor bagi pelamar dari luar negeri;ii. Daftar Riwayat Hidup terakhir;iii. Satu lembar fotokopi ijazah (S1, S2, dan/atau S3) berikut transkrip nilai yang sudah dilegalisir (cap dan tanda tangan asli) oleh Dekan/Direktur Program atau Ditjen Dikti Depdiknas bagi lulusan Perguruan TinggiLuar Negeri (Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima);iv. Fotokopi Akte Kelahiran;v. Surat Keterangan Sehat dari dokter (terbaru);vi. Fotokopi tanda pencari kerja (kartu kuning Depnaker) yang masih berlaku;vii. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;viii. Pas foto terakhir ukuran 3x4 (berwarna) sebanyak 3 lembar : 2 lembar foto ditempel di formulir lamarandan 1 lembar lainnya ditulisi nama pelamar di bagian belakang foto. g. Lamaran beserta lampiran tersebut pada butir f disusun rapi sesuai urutan di atas dalam map kertas jepitberlubang dengan warna:i. Biru untuk S1ii. Kuning untuk S2,iii. Merah untuk S3, Map dimasukkan ke dalam amplop warna coklat. h. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.i. Berkas lamaran yang diterima Panitia tidak dapat dimintakan kembali. IV. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSISeleksi penerimaan PDK dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:1. Seleksi Administratif; 2. Ujian tulis substansi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (meliputi masalah nasional, internasional dan pengetahuan umum) pada bulan Nopember 2006;3. Ujian kemampuan/penguasaan Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya (Arab, China, Inggris, Jepang, Korea,Perancis, Rusia, Jerman, dan Spanyol) berdasarkan pilihan peserta pada bulan Desember 2006;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
4. Tes Psikologi dan Wawancara Substansi serta Tes Penguasaan Teknologi Informasi/Komputer pada bulanDesember 2006; 5. Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat. V. LOKASI / PENGUMUMAN HASIL SELEKSI1.Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan untuk melamar dan persyaratan pendaftaran akandipanggil untuk mengikuti ujian tulis substansi.2.Nama pelamar yang berhak mengikuti ujian tulis substansi akan diumumkan pada minggu pertama bulanNovember 2006 melalui website Deplu www.deplu.go.id atau website Biro Kepegawaian Deplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu.3.Kartu tanda ujian harus diambil sendiri oleh peserta ujian di Pusdiklat Deplu, Jalan Sisingamangaraja No. 73, Jakarta Selatan, dengan menunjukkan kartu identitas diri.4.Jadwal pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian akan diumumkan kemudian melalui website Deplu www.deplu.go.id atau website Biro Kepegawaian Deplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu.5.Ujian Tulis Substansi akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2006 dengan tempat yang akan ditentukan kemudian.6.Peserta yang lulus pada setiap tahapan ujian akan diumumkan melalui website Deplu www.deplu.go.id atau website Biro Kepegawaian Deplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu.VI. LAIN-LAIN1.Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Deplu sama sekali tidak dipungut biaya. Agar peserta tidakmelayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Deplu dan oleh karena itu, Deplu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yangmengatasnamakan Deplu atau Panitia.2.Lamaran yang dikirim kepada Deplu sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku.3.Bagi mereka yang telah dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi tetapi mengundurkan diri diwajibkanmengganti biaya yang telah dikeluarkan panitia sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).4.Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Deplu 2006 hanya dapat dilihat dalam website Depluwww.deplu.go.id atau website Biro Kepegawaian Deplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu. Parapelamar disarankan untuk terus memantaunya.Jakarta, 29 September 2006 A.n. MENTERI LUAR NEGERI SEKRETARIS JENDERALIMRON COTAN
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada lulusan Sarjana Warga Negara Indonesia pria dan wanita, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III untuk dididik menjadi PejabatDiplomatik Konsuler (Diplomat/PDK).Sebagian dari calon pegawai yang akan direkrut dialokasikan untuk lulusan terbaik dari beberapa universitas negeridi luar Jawa melalui program seleksi khusus. I. PERSYARATAN UMUMa. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangmemiliki kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagaiPNS/Anggota TNI/Polri maupun sebagai pegawai swasta.d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain.e. Tidak bersuami/beristrikan seorang yang berkewarganegaraan asing atau tanpa kewarganegaraan.f. Sehat jasmani dan rohani.g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan olehPemerintah. II. PERSYARATAN KHUSUSa. Berijazah Sarjana (S1), Magister/Master (S2) atau Doktor (S3):1. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jurusan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Studi Kawasan, IlmuKomunikasi, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara).2. Ilmu Hukum (Konsentrasi Ilmu Hukum, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, HukumSyariah, Hukum Dagang).3. Ilmu Ekonomi (Jurusan Studi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi).4. Sastra/Ilmu Pengetahuan Budaya (Arab, China, Inggris, Jepang, Korea, Perancis, Rusia, Jerman, danSpanyol).
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ataululusan luar negeri, dengan persyaratan IPK: S1 minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); S2 dan S3 minimal 3,00(tiga koma nol nol).c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) dan/atau bahasa PBB/asing lainnya (Arab, China,Inggris, Jepang, Korea, Perancis, Rusia, Jerman, dan Spanyol).d. Berusia maksimum:•28 tahun pada tanggal 1 Desember 2006 untuk tingkat Sarjana (S1).•32 tahun pada tanggal 1 Desember 2006 untuk tingkat Magister (S2).•35 tahun pada tanggal 1 Desember 2006 untuk tingkat Doktor (S3). III. PENDAFTARANa. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 September 2006 s/d 20 Oktober 2006 (CAP POS). b. Mengisi Formulir Lamaran yang tersedia pada website Deplu www.deplu.go.id atau website Biro KepegawaianDeplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu rangkap dua. c. Lamaran disampaikan melalui Pos Tercatat, ditujukan kepada:Ketua Panitia Penerimaan CPNS Deplu TA 2006PO BOX 3432JKP 10034d. Panitia hanya menerima lamaran yang disampaikan melalui PO BOX tersebut di atas dan tidak menerimaformat penyampaian lamaran lainnya. e. Setiap Pelamar hanya diperkenankan mengirimkan satu berkas lamaran. f. Lamaran harus dilengkapi dengan lampiran:i. Fotokopi KTP yang masih berlaku/Fotokopi Paspor bagi pelamar dari luar negeri;ii. Daftar Riwayat Hidup terakhir;iii. Satu lembar fotokopi ijazah (S1, S2, dan/atau S3) berikut transkrip nilai yang sudah dilegalisir (cap dan tanda tangan asli) oleh Dekan/Direktur Program atau Ditjen Dikti Depdiknas bagi lulusan Perguruan TinggiLuar Negeri (Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima);iv. Fotokopi Akte Kelahiran;v. Surat Keterangan Sehat dari dokter (terbaru);vi. Fotokopi tanda pencari kerja (kartu kuning Depnaker) yang masih berlaku;vii. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;viii. Pas foto terakhir ukuran 3x4 (berwarna) sebanyak 3 lembar : 2 lembar foto ditempel di formulir lamarandan 1 lembar lainnya ditulisi nama pelamar di bagian belakang foto. g. Lamaran beserta lampiran tersebut pada butir f disusun rapi sesuai urutan di atas dalam map kertas jepitberlubang dengan warna:i. Biru untuk S1ii. Kuning untuk S2,iii. Merah untuk S3, Map dimasukkan ke dalam amplop warna coklat. h. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.i. Berkas lamaran yang diterima Panitia tidak dapat dimintakan kembali. IV. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSISeleksi penerimaan PDK dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:1. Seleksi Administratif; 2. Ujian tulis substansi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (meliputi masalah nasional, internasional dan pengetahuan umum) pada bulan Nopember 2006;3. Ujian kemampuan/penguasaan Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya (Arab, China, Inggris, Jepang, Korea,Perancis, Rusia, Jerman, dan Spanyol) berdasarkan pilihan peserta pada bulan Desember 2006;
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
4. Tes Psikologi dan Wawancara Substansi serta Tes Penguasaan Teknologi Informasi/Komputer pada bulanDesember 2006; 5. Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat. V. LOKASI / PENGUMUMAN HASIL SELEKSI1.Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan untuk melamar dan persyaratan pendaftaran akandipanggil untuk mengikuti ujian tulis substansi.2.Nama pelamar yang berhak mengikuti ujian tulis substansi akan diumumkan pada minggu pertama bulanNovember 2006 melalui website Deplu www.deplu.go.id atau website Biro Kepegawaian Deplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu.3.Kartu tanda ujian harus diambil sendiri oleh peserta ujian di Pusdiklat Deplu, Jalan Sisingamangaraja No. 73, Jakarta Selatan, dengan menunjukkan kartu identitas diri.4.Jadwal pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian akan diumumkan kemudian melalui website Deplu www.deplu.go.id atau website Biro Kepegawaian Deplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu.5.Ujian Tulis Substansi akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2006 dengan tempat yang akan ditentukan kemudian.6.Peserta yang lulus pada setiap tahapan ujian akan diumumkan melalui website Deplu www.deplu.go.id atau website Biro Kepegawaian Deplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu.VI. LAIN-LAIN1.Seleksi masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Deplu sama sekali tidak dipungut biaya. Agar peserta tidakmelayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Deplu dan oleh karena itu, Deplu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yangmengatasnamakan Deplu atau Panitia.2.Lamaran yang dikirim kepada Deplu sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku.3.Bagi mereka yang telah dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi tetapi mengundurkan diri diwajibkanmengganti biaya yang telah dikeluarkan panitia sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).4.Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Deplu 2006 hanya dapat dilihat dalam website Depluwww.deplu.go.id atau website Biro Kepegawaian Deplu http://commercec.cbn.net.id/kepegdeplu. Parapelamar disarankan untuk terus memantaunya.Jakarta, 29 September 2006 A.n. MENTERI LUAR NEGERI SEKRETARIS JENDERALIMRON COTAN
Lowongan Calon Kadet AAL TA 2007
TNI Angkatan Laut kembali memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk dididik menjadi Calon Kadet AAL TA 2007.
Persyaratan Umum :
Warga Negara Republik Indonesia, pria, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani dan rohani, berkelakukan baik, bukan Prajurit TNI, anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit TNI/TNI AL, ada persetujuan/ijin dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 tahun, ada persetujuan dari Kepala Instansi bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan, pendaftar telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya satu tahun saat mendaftar.
Persyaratan Khusus :
Para calon/pendaftar serendah-rendahnya berijazah SMU/Madrasah Aliyah (MA) jurusan IPA dengan rata-rata nilai Ujian Nasional tidak kurang dari 6,50 bagi lulusan tahun 2003, 2004, 2005, 2006 atau siswa kelas III SMU/SMA/MAN Jurusan IPA dengan nilai rata-rata rapor kelas III semester I tiak kurang dari 7,00 dan menyerahkan surat keterangan dari sekolah bahwa siswa yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta ujian akhir tahun 2007, berusia minimal 18 tahun maksimal 22 tahun terhitung dari buka Pendidikan Dasar keprajuritan (Diksarjurit) tanggal 1 Agustus 2007, tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang, bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek (IDP) selama 10 tahun.
Waktu dan tempat pendaftaran :
Untuk pendaftaran di Panitia Daerah (Panda)/Subpanda Belawan, Padang Tanjung Pinang Makassar, Kupang, Manado, Ambon dan Jayapura dimulai tanggal 5 Maret sampai 13 Mei 2007 dilaksanakan oleh masing-masing Panda/Subpanda Lantamal. Untuk di Mako Lantamal III Jakarta, Lanal Panjang, Sional Cirebon, Denal Bandung, Kimal Lampung dimulai pada tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007. Untuk di Lanal Cilacap/Semarang, Sional Tegal, Denal Yogyakarta, SMU Taruna Nusantara mulai tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007. Untuk Mako Lanlamal V Surabaya, Lanal Benoa, Sional Banyuwangi dan Denal Malang mulai tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007.
Seleksi Tingkat Pusat dilaksanakan di Denal Malang mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 20 Juli 2007 sedangkan sidang Pantukhirpus dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2007.
Pendaftaran sewaktu-waktu akan ditutup apabila telah memenuhi rasio penerimaan dan selama proses pendaftaran maupun seleksi tidak dipungut biaya apapun.
Persyaratan Umum :
Warga Negara Republik Indonesia, pria, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani dan rohani, berkelakukan baik, bukan Prajurit TNI, anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit TNI/TNI AL, ada persetujuan/ijin dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 tahun, ada persetujuan dari Kepala Instansi bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan, pendaftar telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya satu tahun saat mendaftar.
Persyaratan Khusus :
Para calon/pendaftar serendah-rendahnya berijazah SMU/Madrasah Aliyah (MA) jurusan IPA dengan rata-rata nilai Ujian Nasional tidak kurang dari 6,50 bagi lulusan tahun 2003, 2004, 2005, 2006 atau siswa kelas III SMU/SMA/MAN Jurusan IPA dengan nilai rata-rata rapor kelas III semester I tiak kurang dari 7,00 dan menyerahkan surat keterangan dari sekolah bahwa siswa yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta ujian akhir tahun 2007, berusia minimal 18 tahun maksimal 22 tahun terhitung dari buka Pendidikan Dasar keprajuritan (Diksarjurit) tanggal 1 Agustus 2007, tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang, bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek (IDP) selama 10 tahun.
Waktu dan tempat pendaftaran :
Untuk pendaftaran di Panitia Daerah (Panda)/Subpanda Belawan, Padang Tanjung Pinang Makassar, Kupang, Manado, Ambon dan Jayapura dimulai tanggal 5 Maret sampai 13 Mei 2007 dilaksanakan oleh masing-masing Panda/Subpanda Lantamal. Untuk di Mako Lantamal III Jakarta, Lanal Panjang, Sional Cirebon, Denal Bandung, Kimal Lampung dimulai pada tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007. Untuk di Lanal Cilacap/Semarang, Sional Tegal, Denal Yogyakarta, SMU Taruna Nusantara mulai tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007. Untuk Mako Lanlamal V Surabaya, Lanal Benoa, Sional Banyuwangi dan Denal Malang mulai tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007.
Seleksi Tingkat Pusat dilaksanakan di Denal Malang mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 20 Juli 2007 sedangkan sidang Pantukhirpus dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2007.
Pendaftaran sewaktu-waktu akan ditutup apabila telah memenuhi rasio penerimaan dan selama proses pendaftaran maupun seleksi tidak dipungut biaya apapun.
Lowongan Calon Bintara Prajurit Karier (PK) 2007
TNI Angkatan Laut kembali memberikan kesempatan kepada para pemuda dan pemudi untuk dididik menjadi Calon Bintara Prajurit Karier (PK) pria dan wanita TA 2007.
Persyaratan Umum :
Warga Negara Republik Indonesia, pria, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani dan rohani, berkelakukan baik, bukan Prajurit TNI, anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit TNI/TNI AL, ada persetujuan/ijin dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 tahun, ada persetujuan dari Kepala Instansi bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan, pendaftar telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya satu tahun saat mendaftar.
Persyaratan Khusus :
• Calon Bintara PK pria : Berijasah serendah-rendahnya SMU/SMA/MAN Jurusan IPA/IPS, SMK jurusan Teknologi dan Industri/Manajemen dan Bisnis (Akuntansi/Perbankan), SPK/SMF/SPRG/Analis. Bagi lulusan 2003 sampai 2006, nilai rata-rata Ujian Nasional tidak kurang dari 6.00. Usia minimal 18 tahun maksimal 22 tahun terhitung dari buka Pendidikan Pertama (Dikma) tanggal 30 Juli 2007. Tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek (IDP) selama 10 tahun.
• Calon Bintara PK wanita : Berijasah serendah-rendahnya SMU/SMA/MAN Jurusan IPA/IPS, SMK jurusan Sekretaris/Akuntansi/Perbankan, SPK/SMF/SPRG/Analis dan Kebidanan. Bagi lulusan 2003 sampai 2006, nilai rata-rata Ujian Nasional tidak kurang dari 6.00. Usia minimal 18 tahun maksimal 22 tahun terhitung dari buka Pendidikan Pertama (Dikma) tanggal 30 Juli 2007. Tinggi badan minimal 158 cm dengan berat badan seimbang. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek (IDP) selama 10 tahun.
Waktu dan tempat pendaftaran :
Untuk pendaftaran di Panitia Daerah (Panda)/Subpanda Belawan, Padang, Tanjung Pinang, Makassar, Kupang, Manado, Ambon dan Jayapura dimulai tanggal 5 Maret sampai 13 Mei 2007 dilaksanakan oleh masing-masing Panda/Subpanda Lantamal. Untuk di Mako Lantamal III Jakarta, Lanal Panjang, Sional Cirebon, Denal Bandung, Kimal Lampung dimulai pada tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007. Untuk di Lanal Cilacap/Semarang, Sional Tegal, Denal Yogyakarta, SMU Taruna Nusantara mulai tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007. Untuk Mako Lanlamal V Surabaya, Lanal Benoa, Sional Banyuwangi dan Denal Malang mulai tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007.
Seleksi Tingkat Pusat dilaksanakan di Denal Malang mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 19 Juli 2007 sedangkan sidang Pantukhirpus dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2007.
Pendaftaran sewaktu-waktu akan ditutup apabila telah memenuhi rasio penerimaan dan selama proses pendaftaran maupun seleksi tidak dipungut biaya apapun.
Persyaratan Umum :
Warga Negara Republik Indonesia, pria, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani dan rohani, berkelakukan baik, bukan Prajurit TNI, anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit TNI/TNI AL, ada persetujuan/ijin dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 tahun, ada persetujuan dari Kepala Instansi bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan, pendaftar telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya satu tahun saat mendaftar.
Persyaratan Khusus :
• Calon Bintara PK pria : Berijasah serendah-rendahnya SMU/SMA/MAN Jurusan IPA/IPS, SMK jurusan Teknologi dan Industri/Manajemen dan Bisnis (Akuntansi/Perbankan), SPK/SMF/SPRG/Analis. Bagi lulusan 2003 sampai 2006, nilai rata-rata Ujian Nasional tidak kurang dari 6.00. Usia minimal 18 tahun maksimal 22 tahun terhitung dari buka Pendidikan Pertama (Dikma) tanggal 30 Juli 2007. Tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek (IDP) selama 10 tahun.
• Calon Bintara PK wanita : Berijasah serendah-rendahnya SMU/SMA/MAN Jurusan IPA/IPS, SMK jurusan Sekretaris/Akuntansi/Perbankan, SPK/SMF/SPRG/Analis dan Kebidanan. Bagi lulusan 2003 sampai 2006, nilai rata-rata Ujian Nasional tidak kurang dari 6.00. Usia minimal 18 tahun maksimal 22 tahun terhitung dari buka Pendidikan Pertama (Dikma) tanggal 30 Juli 2007. Tinggi badan minimal 158 cm dengan berat badan seimbang. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek (IDP) selama 10 tahun.
Waktu dan tempat pendaftaran :
Untuk pendaftaran di Panitia Daerah (Panda)/Subpanda Belawan, Padang, Tanjung Pinang, Makassar, Kupang, Manado, Ambon dan Jayapura dimulai tanggal 5 Maret sampai 13 Mei 2007 dilaksanakan oleh masing-masing Panda/Subpanda Lantamal. Untuk di Mako Lantamal III Jakarta, Lanal Panjang, Sional Cirebon, Denal Bandung, Kimal Lampung dimulai pada tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007. Untuk di Lanal Cilacap/Semarang, Sional Tegal, Denal Yogyakarta, SMU Taruna Nusantara mulai tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007. Untuk Mako Lanlamal V Surabaya, Lanal Benoa, Sional Banyuwangi dan Denal Malang mulai tanggal 5 Maret sampai 27 April 2007.
Seleksi Tingkat Pusat dilaksanakan di Denal Malang mulai tanggal 12 Juli sampai dengan 19 Juli 2007 sedangkan sidang Pantukhirpus dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2007.
Pendaftaran sewaktu-waktu akan ditutup apabila telah memenuhi rasio penerimaan dan selama proses pendaftaran maupun seleksi tidak dipungut biaya apapun.
LOWONGAN CPNS 2007
JAKARTA (KR) - Tahun 2007, pemerintah membuka lowongan 275 ribu
pegawai negeri sipil. "Rencananya dari tambahan 275 ribu itu, tenaga
honorer pusat dan daerah 175 ribu orang. Dan seleksi dari pelamar
umum pusat dan
daerah sebesar 100 ribu," demikian laporan Menneg Pemberdayaan
Aparatur Negara
(PAN) Taufiq Effendy, disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II
DPR di
Gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (15/1)…………….. Rekrutmen PNS untuk formasi tahun 2007 direncanakan digelar sekitar
bulan Mei dan Juni. Sedangkan jadwal pengangkatan sebagai PNS Pusat
pada 1 Oktober 2007. Sedangkan PNS Daerah pada 1 Januari 2008.
Dalam bahan rapat kerja Men PAN disebutkan model pengorganisasian
rekrutmen PNS dari awal sampai akhir. Pengorganisasian akan
dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di
bawah
koordinasi Tim Pengadaan Nasional seperti pola rekrutmen tahun 2005.
Jumlah PNS yang direkrut tahun ini lebih sedikit dari 2006 lalu.
Sebab menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prapto Hadi,
alokasi formasi PNS 2006 sebanyak 325.000 orang. Rinciannya, PNS
Daerah sebanyak
275 ribu orang. Sisanya, 40 ribu direkrut untuk tenaga honerer dan
10 ribu
ikatan dinas.
Untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian, BKN telah menetapkan
tujuan strategi 5 tahun. Salah satunya adalah dengan mewujudkan
identitas tunggal yang mendukung pembinaan dan kesejahteraan PNS.
"Kita upayakan membentuk nomor induk pegawai (NIP) tunggal. Karena
sekarang masing-masing lembaga punya NIP, kami kehabisan nomor," ujar
Prapto Hadi di hadapan rapat yang dipimpin Ketua Komisi II dari
Partai Demokrat
EE Mangindaan. (Ati)-n
Persiapan-Seleksi CPNS/BUMN klik http://www.gpsjakar ta.com atau
hubungi 021-70742586, 085210623123
DIBUKA PENDAFTARAN PELATIHAN PERSIAPAN SELEKSI CPNS/BUMN
JAKARTA: MINGGU 1 April & 7 April 07 (jadwal tetap Sabtu or Minggu)
Tempat: di Kampus GRAHA CIPETE JAKSEL
Waktu : Pk. 9.00 sd 17.00
Biaya Rp. 175.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Daftar: GPSJAKARTA CISSY POINT Graha CIPETE Jl. Fatmawati 75
PS Kebayoran Baru Jaksel (Naik Bus dari Blok M Metromini 610 hanya 10
menit turun pasar CIPETE/Gedung Merah)
Form : http://www.gpsjakar ta.com/formulire guler.doc
Gpsjakarta : 021-70118586, 70742586, 7393112 Fax. 021-7393112
YOGYAKARTA : MINGGU 8 APRIL 07 (tersedia 40 seat )
Tempat : Kampus AA YKPN Balapan Yogya
Waktu : Pk. 08.30 sd 17.00 wib
Biaya Rp. 220.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Daftar : Ibu Bambang Irawan Sidobali UH 2 No.388 Timoho
(samping RS Soedirman) Yogyakarta Tlp. 0274-7823456, 0274-584021
Hotline 085210623123
Form : http://www.gpsjakar ta.com/yogyakart a.doc
NB: Pendaftaran dimungkinkan di tempat pelatihan pada hari "H"
apabila tempat masih memungkinkan (apabila masuh tersedia seat info
seat 085210623123 ). Tersedia CDR Materi Seleksi Pegawai dan Buku
Prediksi CPNS/BUMN bisa dibeli di tempat pelatihan dengan harga Rp.
60.000
SEMARANG : MINGGU 15 APRIL 2007 (tersedia 30 Seat)
Tempat : PUSDIKLAT PEMPROV JATENG Srondol SEMARANG
Waktu : Pk. 08.30 s.d 16.30
Biaya Rp. 220.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Pendaftaran : GPSJAKARTA CISSY POINT Graha CIPETE Jl.
Fatmawati 75 PS Kebayoran Baru Jaksel (Transfer & formulir di fax)
Form : http://www.gpsjakar ta.com/semarang. doc
Tlp. Gpsjakarta : 021-70118586, 70742586, 7393112 Fax. 021-7393112
hotline 085210623123
NB: Pendaftaran dimungkinkan di tempat pelatihan pada hari "H"
apabila tempat masih memungkinkan (apabila masuh tersedia seat info
seat 085210623123 ). Tersedia CDR Materi Seleksi Pegawai dan Buku
Prediksi CPNS/BUMN bisa dibeli di tempat pelatihan dengan harga Rp.
60.000
BANDUNG : MINGGU 22 APRIL 2007 (tersedia 40 seat)
Tempat : PUSDIKLAT UNPAR Lt.2 Jl. Merdeka 30 Bandung (dekat BIP)
Waktu : Pk. 08.30 sd 16.30
Biaya Rp. 220.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Pendaftaran : GPSJAKARTA CISSY POINT Graha CIPETE Jl.
Fatmawati 75 PS Kebayoran Baru Jaksel (Transfer & formulir di fax)
Form : http://www.gpsjakar ta.com/bandung. doc
Tlp. Gpsjakarta : 021-70118586, 70742586, 7393112 Fax. 021-7393112
hotline 085210623123
NB: Pendaftaran dimungkinkan di tempat pelatihan pada hari "H"
apabila tempat masih memungkinkan (apabila masuh tersedia seat info
seat 085210623123 ). Tersedia CDR Materi Seleksi Pegawai dan Buku
Prediksi CPNS/BUMN bisa dibeli di tempat pelatihan dengan harga Rp.
60.000
SURABAYA : MINGGU 29 APRIL 2007 (tersedia 35 seat)
Tempat : Gedung Perpustakaan Lt.2 ITS Sukolilo
Waktu : Pk. 8.30 sd 16.30 wib
Biaya Rp. 220.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Pendaftaran : GPSJAKARTA CISSY POINT Graha CIPETE Jl.
Fatmawati 75 PS Kebayoran Baru Jaksel (Transfer & formulir di fax)
Form : http://www.gpsjakar ta.com/surabaya. doc
Tlp. Gpsjakarta : 021-70118586, 70742586, 7393112 Fax. 021-7393112
hotline 085210623123
NB: Pendaftaran dimungkinkan di tempat pelatihan pada hari "H"
apabila tempat masih memungkinkan (apabila masuh tersedia seat info
seat 085210623123 ). Tersedia CDR Materi Seleksi Pegawai dan Buku
Prediksi CPNS/BUMN bisa dibeli di tempat pelatihan dengan harga Rp.
60.000
============ ========= =========
TES KEPRIBADIAN/ PSIKOTES
JAKARTA : Sabtu 31 Maret 2007 (setiap Kamis juga ada pelaksanaan)
Waktu : Pk. 09.00 s.d 13.00 wib
Tempat : Kampus GPSJAKARTA Graha Cipete Jaksel
Biaya : Rp. 215.000 (analisis biasa) dan Rp. 325.000 (lengkap)
Hubungi 021-70742586, 021-70118586, 085210623123, Fax. 021-7393112
Formulir klik http://www.gpsjakar ta.com/formulirp erorangan. doc
============ ========= ========= =====
Pelatihan TPA/TBS Jarak Jauh/ Online :
dirancang untuk peserta yang jauh dari Jakarta dan lebih efisien
dengan model pembelajaran jarak jauh. Cara mendaftar:
1. Download formulir http://www.gpsjakar ta.com/formuliro nline.doc
atau http://www.gpsjakar ta.com/formuliro nline.zip
dan penjelasan lengkap Program Aptitude test/ TPA Online klik di
http://www.gpsjakar ta.com/prod05. htm
2. Kemudian anda tranfer biayanya ke rekening yang tertera dalam
formulir (boleh dari bank manapun atau pakai ATM ).
3. Bukti transfer ditempel di bagian paling bawah formulir yang telah
diisi dengan lengkap dan jelas termasuk kode
pos dan nomor telpon dan email kirim melalui Fax ke 021-7393112.
4.Sehabis kirim fax mohon konfirmasi ke 021-70118586 atau 70742586
apakah hasilnya cukup jelas atau perlu diulang. Banyak kejadian
dimana hasil fax tidak jelas dan tidak terbaca sama sekali sehingga
pengelola TPA/TBS Online tidak bisa mengirimkan Modul Pelatihan dan
nunggu sampai calon peserta complain (nomor telpon dan email pun
tidak terbaca pula).
5.Setelah kami cek biaya telah masuk ke rekening kami maka Modul
dikirim beserta pembahasannya dengan KILAT KHUSUS PT. Pos Indonesia
(sesuai janji pihak Pos Indonesia 2 hari sampai) atau melalui TIKI
bagi yang ada di kota besar dan terlayani TIKI.
6.Semua pembahasan sudah terkirim beserta modul pelatihan dan
disertai fotocopy materi dasar, CDR Materi Tambahan.
7. Peserta diminta mengerjakan soal-soal yang dikirim dan baru
melihat pembahasannya. Apabila masih dianggap kurang cukup maka
ditanyakan lewat email sebagai media komunikasi peserta TPA Online
dengan masa aktif 20 hari sejak diterimanya modul kiriman
(tujuan pembatasan waktu agar peserta giat belajar dan berlatih).
8. Materi pelatihan TPA/TBS Online ini dibuat secara General dan
tidak ada kaitannya dengan seleksi pegawai instansi tertentu,
meskipun demikian banyak peserta TPA/TBS online yang meraih manfaat
misalnya semua materi TPA/TBS Online keluar dalam Seleksi CPTU Bank
Indonesia, PERTAMINA, BUMN lainnya, TOTAL E&P INDONESIE, dan CPNS
2005 yang baru lalu.
NB: Sistem pembelajaran TPA Online memang tidak bisa menyamai
pelatihan onclass (tatap muka) di kelas, karena tergantung niat dan
kesungguhan hati untuk mengalahkan diri sendiri dalam belajar secara
mandiri. Ada satu dua peserta yang komplain masalah keterlambatan
pengiriman karena memang GPSJAKARTA tidak mengantarkan sendiri lewat
kurir namun dengan jasa TIKI dan PT. Pos Indonesia sehingga
keterlambatan terletak pada jasa pengiriman tersebut dan banyak
peserta yang juga tidak mencantumkan kode posnya.
biaya Rp. 140.000 untuk Jawa dan Sumatera dan Rp. 160.000 untuk luar
Jawa dan Sumatera adalah terhitung murah karena sudah termasuk
Penggandaan Modul, pengiriman Modul, Konsultasi/ tanya jawab materi
lewat email/milis khusus pelatihan online, biaya kirim, dll.
Keterangan lebih detail hubungi Hotline 085210623123, atau 021-
70742586.
pegawai negeri sipil. "Rencananya dari tambahan 275 ribu itu, tenaga
honorer pusat dan daerah 175 ribu orang. Dan seleksi dari pelamar
umum pusat dan
daerah sebesar 100 ribu," demikian laporan Menneg Pemberdayaan
Aparatur Negara
(PAN) Taufiq Effendy, disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II
DPR di
Gedung DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (15/1)…………….. Rekrutmen PNS untuk formasi tahun 2007 direncanakan digelar sekitar
bulan Mei dan Juni. Sedangkan jadwal pengangkatan sebagai PNS Pusat
pada 1 Oktober 2007. Sedangkan PNS Daerah pada 1 Januari 2008.
Dalam bahan rapat kerja Men PAN disebutkan model pengorganisasian
rekrutmen PNS dari awal sampai akhir. Pengorganisasian akan
dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di
bawah
koordinasi Tim Pengadaan Nasional seperti pola rekrutmen tahun 2005.
Jumlah PNS yang direkrut tahun ini lebih sedikit dari 2006 lalu.
Sebab menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prapto Hadi,
alokasi formasi PNS 2006 sebanyak 325.000 orang. Rinciannya, PNS
Daerah sebanyak
275 ribu orang. Sisanya, 40 ribu direkrut untuk tenaga honerer dan
10 ribu
ikatan dinas.
Untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian, BKN telah menetapkan
tujuan strategi 5 tahun. Salah satunya adalah dengan mewujudkan
identitas tunggal yang mendukung pembinaan dan kesejahteraan PNS.
"Kita upayakan membentuk nomor induk pegawai (NIP) tunggal. Karena
sekarang masing-masing lembaga punya NIP, kami kehabisan nomor," ujar
Prapto Hadi di hadapan rapat yang dipimpin Ketua Komisi II dari
Partai Demokrat
EE Mangindaan. (Ati)-n
Persiapan-Seleksi CPNS/BUMN klik http://www.gpsjakar ta.com atau
hubungi 021-70742586, 085210623123
DIBUKA PENDAFTARAN PELATIHAN PERSIAPAN SELEKSI CPNS/BUMN
JAKARTA: MINGGU 1 April & 7 April 07 (jadwal tetap Sabtu or Minggu)
Tempat: di Kampus GRAHA CIPETE JAKSEL
Waktu : Pk. 9.00 sd 17.00
Biaya Rp. 175.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Daftar: GPSJAKARTA CISSY POINT Graha CIPETE Jl. Fatmawati 75
PS Kebayoran Baru Jaksel (Naik Bus dari Blok M Metromini 610 hanya 10
menit turun pasar CIPETE/Gedung Merah)
Form : http://www.gpsjakar ta.com/formulire guler.doc
Gpsjakarta : 021-70118586, 70742586, 7393112 Fax. 021-7393112
YOGYAKARTA : MINGGU 8 APRIL 07 (tersedia 40 seat )
Tempat : Kampus AA YKPN Balapan Yogya
Waktu : Pk. 08.30 sd 17.00 wib
Biaya Rp. 220.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Daftar : Ibu Bambang Irawan Sidobali UH 2 No.388 Timoho
(samping RS Soedirman) Yogyakarta Tlp. 0274-7823456, 0274-584021
Hotline 085210623123
Form : http://www.gpsjakar ta.com/yogyakart a.doc
NB: Pendaftaran dimungkinkan di tempat pelatihan pada hari "H"
apabila tempat masih memungkinkan (apabila masuh tersedia seat info
seat 085210623123 ). Tersedia CDR Materi Seleksi Pegawai dan Buku
Prediksi CPNS/BUMN bisa dibeli di tempat pelatihan dengan harga Rp.
60.000
SEMARANG : MINGGU 15 APRIL 2007 (tersedia 30 Seat)
Tempat : PUSDIKLAT PEMPROV JATENG Srondol SEMARANG
Waktu : Pk. 08.30 s.d 16.30
Biaya Rp. 220.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Pendaftaran : GPSJAKARTA CISSY POINT Graha CIPETE Jl.
Fatmawati 75 PS Kebayoran Baru Jaksel (Transfer & formulir di fax)
Form : http://www.gpsjakar ta.com/semarang. doc
Tlp. Gpsjakarta : 021-70118586, 70742586, 7393112 Fax. 021-7393112
hotline 085210623123
NB: Pendaftaran dimungkinkan di tempat pelatihan pada hari "H"
apabila tempat masih memungkinkan (apabila masuh tersedia seat info
seat 085210623123 ). Tersedia CDR Materi Seleksi Pegawai dan Buku
Prediksi CPNS/BUMN bisa dibeli di tempat pelatihan dengan harga Rp.
60.000
BANDUNG : MINGGU 22 APRIL 2007 (tersedia 40 seat)
Tempat : PUSDIKLAT UNPAR Lt.2 Jl. Merdeka 30 Bandung (dekat BIP)
Waktu : Pk. 08.30 sd 16.30
Biaya Rp. 220.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Pendaftaran : GPSJAKARTA CISSY POINT Graha CIPETE Jl.
Fatmawati 75 PS Kebayoran Baru Jaksel (Transfer & formulir di fax)
Form : http://www.gpsjakar ta.com/bandung. doc
Tlp. Gpsjakarta : 021-70118586, 70742586, 7393112 Fax. 021-7393112
hotline 085210623123
NB: Pendaftaran dimungkinkan di tempat pelatihan pada hari "H"
apabila tempat masih memungkinkan (apabila masuh tersedia seat info
seat 085210623123 ). Tersedia CDR Materi Seleksi Pegawai dan Buku
Prediksi CPNS/BUMN bisa dibeli di tempat pelatihan dengan harga Rp.
60.000
SURABAYA : MINGGU 29 APRIL 2007 (tersedia 35 seat)
Tempat : Gedung Perpustakaan Lt.2 ITS Sukolilo
Waktu : Pk. 8.30 sd 16.30 wib
Biaya Rp. 220.000 (bisa transfer atau langsung tunai)
Tempat Pendaftaran : GPSJAKARTA CISSY POINT Graha CIPETE Jl.
Fatmawati 75 PS Kebayoran Baru Jaksel (Transfer & formulir di fax)
Form : http://www.gpsjakar ta.com/surabaya. doc
Tlp. Gpsjakarta : 021-70118586, 70742586, 7393112 Fax. 021-7393112
hotline 085210623123
NB: Pendaftaran dimungkinkan di tempat pelatihan pada hari "H"
apabila tempat masih memungkinkan (apabila masuh tersedia seat info
seat 085210623123 ). Tersedia CDR Materi Seleksi Pegawai dan Buku
Prediksi CPNS/BUMN bisa dibeli di tempat pelatihan dengan harga Rp.
60.000
============ ========= =========
TES KEPRIBADIAN/ PSIKOTES
JAKARTA : Sabtu 31 Maret 2007 (setiap Kamis juga ada pelaksanaan)
Waktu : Pk. 09.00 s.d 13.00 wib
Tempat : Kampus GPSJAKARTA Graha Cipete Jaksel
Biaya : Rp. 215.000 (analisis biasa) dan Rp. 325.000 (lengkap)
Hubungi 021-70742586, 021-70118586, 085210623123, Fax. 021-7393112
Formulir klik http://www.gpsjakar ta.com/formulirp erorangan. doc
============ ========= ========= =====
Pelatihan TPA/TBS Jarak Jauh/ Online :
dirancang untuk peserta yang jauh dari Jakarta dan lebih efisien
dengan model pembelajaran jarak jauh. Cara mendaftar:
1. Download formulir http://www.gpsjakar ta.com/formuliro nline.doc
atau http://www.gpsjakar ta.com/formuliro nline.zip
dan penjelasan lengkap Program Aptitude test/ TPA Online klik di
http://www.gpsjakar ta.com/prod05. htm
2. Kemudian anda tranfer biayanya ke rekening yang tertera dalam
formulir (boleh dari bank manapun atau pakai ATM ).
3. Bukti transfer ditempel di bagian paling bawah formulir yang telah
diisi dengan lengkap dan jelas termasuk kode
pos dan nomor telpon dan email kirim melalui Fax ke 021-7393112.
4.Sehabis kirim fax mohon konfirmasi ke 021-70118586 atau 70742586
apakah hasilnya cukup jelas atau perlu diulang. Banyak kejadian
dimana hasil fax tidak jelas dan tidak terbaca sama sekali sehingga
pengelola TPA/TBS Online tidak bisa mengirimkan Modul Pelatihan dan
nunggu sampai calon peserta complain (nomor telpon dan email pun
tidak terbaca pula).
5.Setelah kami cek biaya telah masuk ke rekening kami maka Modul
dikirim beserta pembahasannya dengan KILAT KHUSUS PT. Pos Indonesia
(sesuai janji pihak Pos Indonesia 2 hari sampai) atau melalui TIKI
bagi yang ada di kota besar dan terlayani TIKI.
6.Semua pembahasan sudah terkirim beserta modul pelatihan dan
disertai fotocopy materi dasar, CDR Materi Tambahan.
7. Peserta diminta mengerjakan soal-soal yang dikirim dan baru
melihat pembahasannya. Apabila masih dianggap kurang cukup maka
ditanyakan lewat email sebagai media komunikasi peserta TPA Online
dengan masa aktif 20 hari sejak diterimanya modul kiriman
(tujuan pembatasan waktu agar peserta giat belajar dan berlatih).
8. Materi pelatihan TPA/TBS Online ini dibuat secara General dan
tidak ada kaitannya dengan seleksi pegawai instansi tertentu,
meskipun demikian banyak peserta TPA/TBS online yang meraih manfaat
misalnya semua materi TPA/TBS Online keluar dalam Seleksi CPTU Bank
Indonesia, PERTAMINA, BUMN lainnya, TOTAL E&P INDONESIE, dan CPNS
2005 yang baru lalu.
NB: Sistem pembelajaran TPA Online memang tidak bisa menyamai
pelatihan onclass (tatap muka) di kelas, karena tergantung niat dan
kesungguhan hati untuk mengalahkan diri sendiri dalam belajar secara
mandiri. Ada satu dua peserta yang komplain masalah keterlambatan
pengiriman karena memang GPSJAKARTA tidak mengantarkan sendiri lewat
kurir namun dengan jasa TIKI dan PT. Pos Indonesia sehingga
keterlambatan terletak pada jasa pengiriman tersebut dan banyak
peserta yang juga tidak mencantumkan kode posnya.
biaya Rp. 140.000 untuk Jawa dan Sumatera dan Rp. 160.000 untuk luar
Jawa dan Sumatera adalah terhitung murah karena sudah termasuk
Penggandaan Modul, pengiriman Modul, Konsultasi/ tanya jawab materi
lewat email/milis khusus pelatihan online, biaya kirim, dll.
Keterangan lebih detail hubungi Hotline 085210623123, atau 021-
70742586.
Perekrutan CPNS
Perekrutan CPNS Ada Kesalahan
Panitia Belum Mengacu Aturan BKN
Bantul, Kompas - Tim investigasi Badan Pengawas Daerah atau Bawasda Kabupaten Bantul menemukan kesalahan administrasi dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil Maret lalu. Kesalahan ini terjadi karena ada perbedaan persepsi dalam menafsir Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
Perbedaan persepsi itu soal operasional tenaga honorer, pejabat yang berwenang mengangkat tenaga honorer, dan klasifikasi sumber penghasilan.
Bupati Bantul Idham Samawi dalam penjelasan tertulis menyatakan, kesalahan administratif di antaranya ada pada susunan panitia pengadaan CPNS yang belum sepenuhnya mengacu pada peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2005, adanya perhitungan masa kerja tenaga honorer yang kurang tepat, dan masih terdapat tenaga honorer guru sebanyak 2.738 orang yang belum masuk database tenaga honorer.
Percaloan
Idham Samawi, Rabu (10/5), mengungkapkan, sampai saat ini Bawasda Bantul belum menemukan dan menerima laporan adanya praktik percaloan dalam rekrutmen CPNS. "Hanya kesalahan administrasi, di antaranya semua data yang didapat oleh Badan Kepegawaian Daerah Bantul langsung dibawa ke provinsi tanpa diverifikasi dulu. Saya sangat paham jika banyak terjadi kesalahan administrasi karena waktu yang sediakan memang mepet," ujar Idham.
Mengenai adanya dugaan perbedaan antara database yang ditetapkan pemerintah provinsi dengan database yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga terdapat selisih 67 orang, dijelaskan bahwa dugaan itu tidak terbukti karena tidak ada perbedaan selisih jumlah tenaga honorer antara database di provinsi dengan database di Kabupaten Bantul yang semuanya berjumlah 1.441 orang.
Dalam penjelasan itu juga diungkapkan dugaan manipulasi data Ratna Endah Pamudji, seorang guru honorer yang lolos seleksi CPNS meski baru lima bulan bekerja sebagai tenaga honorer, tidak terbukti. Ratna dalam laporan itu diangkat menjadi tenaga honorer sejak tahun 2003 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan tahun 2005 dimutasi menjadi guru wiyata bakti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul, sehingga masa kerjanya telah memenuhi ketentuan.
Hasil pemeriksaan itu akan ditindaklanjuti dengan merevisi Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2005 dengan menyempurnakan panitia/tim yang ada sehingga susunannya sesuai dengan peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2005. Selain akan diadakan sosialisasi dan penelitian ulang data tenaga honorer. (NIT)
Panitia Belum Mengacu Aturan BKN
Bantul, Kompas - Tim investigasi Badan Pengawas Daerah atau Bawasda Kabupaten Bantul menemukan kesalahan administrasi dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil Maret lalu. Kesalahan ini terjadi karena ada perbedaan persepsi dalam menafsir Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
Perbedaan persepsi itu soal operasional tenaga honorer, pejabat yang berwenang mengangkat tenaga honorer, dan klasifikasi sumber penghasilan.
Bupati Bantul Idham Samawi dalam penjelasan tertulis menyatakan, kesalahan administratif di antaranya ada pada susunan panitia pengadaan CPNS yang belum sepenuhnya mengacu pada peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2005, adanya perhitungan masa kerja tenaga honorer yang kurang tepat, dan masih terdapat tenaga honorer guru sebanyak 2.738 orang yang belum masuk database tenaga honorer.
Percaloan
Idham Samawi, Rabu (10/5), mengungkapkan, sampai saat ini Bawasda Bantul belum menemukan dan menerima laporan adanya praktik percaloan dalam rekrutmen CPNS. "Hanya kesalahan administrasi, di antaranya semua data yang didapat oleh Badan Kepegawaian Daerah Bantul langsung dibawa ke provinsi tanpa diverifikasi dulu. Saya sangat paham jika banyak terjadi kesalahan administrasi karena waktu yang sediakan memang mepet," ujar Idham.
Mengenai adanya dugaan perbedaan antara database yang ditetapkan pemerintah provinsi dengan database yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga terdapat selisih 67 orang, dijelaskan bahwa dugaan itu tidak terbukti karena tidak ada perbedaan selisih jumlah tenaga honorer antara database di provinsi dengan database di Kabupaten Bantul yang semuanya berjumlah 1.441 orang.
Dalam penjelasan itu juga diungkapkan dugaan manipulasi data Ratna Endah Pamudji, seorang guru honorer yang lolos seleksi CPNS meski baru lima bulan bekerja sebagai tenaga honorer, tidak terbukti. Ratna dalam laporan itu diangkat menjadi tenaga honorer sejak tahun 2003 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan tahun 2005 dimutasi menjadi guru wiyata bakti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul, sehingga masa kerjanya telah memenuhi ketentuan.
Hasil pemeriksaan itu akan ditindaklanjuti dengan merevisi Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2005 dengan menyempurnakan panitia/tim yang ada sehingga susunannya sesuai dengan peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2005. Selain akan diadakan sosialisasi dan penelitian ulang data tenaga honorer. (NIT)
Penerimaan CPNS
DUA orang guru bantu membaca surat edaran Pemerintah Kota Cimahi mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2006 di Gedung B Lantai Dasar Kantor Pemkot Cimahi, Kamis (26/1). Porsi guru bantu pada penerimaan CPNS 2006 sebanyak 136 orang dan sebanyak 57 orang tenaga pendidik lainnya melalui jalur umum.* RIRIN NUR FEBRIANI/"PR"
CPNS Sulteng
Nasib 596 Calon Pegawai Negeri Sipil di Sulawesi Tengah yang telanjur dinyatakan lulus namun tidak tercantum dalam pengumuman susulan masih terkatung-katung. Mereka menyesalkan sikap Panitia Penerimaan CPNS Sulteng yang menyatakan agar kasus tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Mereka juga menilai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tidak konsisten karena pernah menyatakan akan mengangkat CPNS tersebut tetapi sampai saat ini tidak terealisasi.
Karena merasa tidak ada kepastian apakah diangkat atau tidak, sekitar 100 dari 596 CPNS yang tergabung dalam Forum Komunikasi CPNS Teranulir Tahun 2005 Sulteng itu mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (4/5). Mereka menemui Ketua Panitia Penerimaan CPNS Sulteng Gumyadi dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulteng Ali Lamasaulu.
Azairin (26), perwakilan CPNS mengatakan, Panitia Penerimaan CPNS Sulteng terkesan cuci tangan dan tidak serius menyelesaikan masalah 596 CPNS yang teranulir dalam pengumuman susulan. Padahal, seperti dilansir Kompas (Rabu,22/3), Menneg PAN Taufiq Effendi mengatakan, CPNS yang telanjur diumumkan lulus seleksi tetapi kemudian tidak tercantum dalam pengumuman susulan tetap akan diangkat.
Menanggapi hal itu, Gumyadi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng mengatakan, telah mengusulkan kepada Menpan agar 596 CPNS itu diangkat. “Namun, saat itu Menpan mengatakan tidak mungkin karena formasi yang tersedia di Pemprov Sulteng hanya untuk 75 CPNS. Kalau Menpan tidak mau mengangkat, siapa yang akan menggaji 596 orang ini,” kata Gumyadi.
Mendengar penjelasan Gumyadi itu, paraCPNS menilai Menpan tidak konsisten dengan pernyataannya. “Kami dan keluarga kami sudah dipermalukan dengan kesalahan pengumuman yang dilakukan panitia. Jika benar Menpan berkata seperti itu berarti para pejabat di negara ini telah mempermainkan nasib kami untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” kata Azairin.
Karena merasa tidak ada kepastian apakah diangkat atau tidak, sekitar 100 dari 596 CPNS yang tergabung dalam Forum Komunikasi CPNS Teranulir Tahun 2005 Sulteng itu mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (4/5). Mereka menemui Ketua Panitia Penerimaan CPNS Sulteng Gumyadi dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulteng Ali Lamasaulu.
Azairin (26), perwakilan CPNS mengatakan, Panitia Penerimaan CPNS Sulteng terkesan cuci tangan dan tidak serius menyelesaikan masalah 596 CPNS yang teranulir dalam pengumuman susulan. Padahal, seperti dilansir Kompas (Rabu,22/3), Menneg PAN Taufiq Effendi mengatakan, CPNS yang telanjur diumumkan lulus seleksi tetapi kemudian tidak tercantum dalam pengumuman susulan tetap akan diangkat.
Menanggapi hal itu, Gumyadi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng mengatakan, telah mengusulkan kepada Menpan agar 596 CPNS itu diangkat. “Namun, saat itu Menpan mengatakan tidak mungkin karena formasi yang tersedia di Pemprov Sulteng hanya untuk 75 CPNS. Kalau Menpan tidak mau mengangkat, siapa yang akan menggaji 596 orang ini,” kata Gumyadi.
Mendengar penjelasan Gumyadi itu, paraCPNS menilai Menpan tidak konsisten dengan pernyataannya. “Kami dan keluarga kami sudah dipermalukan dengan kesalahan pengumuman yang dilakukan panitia. Jika benar Menpan berkata seperti itu berarti para pejabat di negara ini telah mempermainkan nasib kami untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” kata Azairin.
SK PNS Tenaga Honor Tertunda
SAMARINDA - Peserta CPNS yang lulus tes untuk formasi umum boleh berlega hati. Pasalnya, nota usulan Surat Keputusan (SK) PNS dari Pemkot ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah mendapat persetujuan. Sebaliknya, bagi peserta tes CPNS dari tenaga Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB), tampaknya harus bersabar hati.
"BKN untuk saat ini menunda penerbitan SK PNS bagi tenaga honor daerah. Dan ini terjadi di seluru Indonesia," kata Kabag Kepegawaian Pemkot, Syarifuddin, kemarin.
Menurutnya, penundaan SK itu akibat dari kekhawatiran BKN terhadap kemungkinan adanya pegawai fiktif. Pemeriksaannya lanjut Syarifuddin, dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah seluruh provinsi hingga kabupaten dan kota. "Ya, BKN sangat mengkhawatirkan adanya pegawai fiktif. Mereka berencana akan melakukan verifikasi ulang terhadap usulan pemkot terkait SK PNS bagi tenaga honor," ujarnya.
Menyinggung kemungkinan adanya pegawai fiktif ditemukan di Samarinda, Syarifuddin optimistis hal itu tidak akan terjadi bagi pegawai honor di lingkungan pemkot. "Saya yakin data CPNS bagi tenaga honor di sini (Samarinda,Red) tidak ada masalah. Kan ada daftar gaji dan SK honornya. Tidak mungkin ada gajinya, kalau tidak ada SK-nya," tambahnya.
Dengan demikian, Syarifuddin meminta tenaga honor berjumlah 185 orang yang lulus tes CPNS untuk formasi tahun 2005 lalu, tetap bersabar. "Itu kan terjadi di seluruh Indonesia. Yang jelas, janji BKN SK itu terbit bulan Juni mendatang. Kita tunggu saja," tandasnya. (*/dee)
"BKN untuk saat ini menunda penerbitan SK PNS bagi tenaga honor daerah. Dan ini terjadi di seluru Indonesia," kata Kabag Kepegawaian Pemkot, Syarifuddin, kemarin.
Menurutnya, penundaan SK itu akibat dari kekhawatiran BKN terhadap kemungkinan adanya pegawai fiktif. Pemeriksaannya lanjut Syarifuddin, dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah seluruh provinsi hingga kabupaten dan kota. "Ya, BKN sangat mengkhawatirkan adanya pegawai fiktif. Mereka berencana akan melakukan verifikasi ulang terhadap usulan pemkot terkait SK PNS bagi tenaga honor," ujarnya.
Menyinggung kemungkinan adanya pegawai fiktif ditemukan di Samarinda, Syarifuddin optimistis hal itu tidak akan terjadi bagi pegawai honor di lingkungan pemkot. "Saya yakin data CPNS bagi tenaga honor di sini (Samarinda,Red) tidak ada masalah. Kan ada daftar gaji dan SK honornya. Tidak mungkin ada gajinya, kalau tidak ada SK-nya," tambahnya.
Dengan demikian, Syarifuddin meminta tenaga honor berjumlah 185 orang yang lulus tes CPNS untuk formasi tahun 2005 lalu, tetap bersabar. "Itu kan terjadi di seluruh Indonesia. Yang jelas, janji BKN SK itu terbit bulan Juni mendatang. Kita tunggu saja," tandasnya. (*/dee)
Penerimaan CPNS di Daerah Makassar
Penerimaan CPNS di Daerah Sebaiknya Melalui Sistem Kontrak Kerja
Makassar, Kompas - Untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah, sebaiknya dikembangkan sistem kontrak kerja. Dengan demikian hanya pegawai yang berkeahlian tinggi (profesional) saja yang dapat mengabdikan dirinya di daerah.
Hal itu dikatakan Bupati Sinjai, Muhammad Roem, di Warung Kopi Poenam, Rabu (8/1). Hadir pembicara lainnya dalam acara yang diselenggarakan Radio Mercurius ialah anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Ajiep Padindang dan sosiolog Darwis dengan moderator Andi Mangara.
Di sejumlah kabupaten di Sulsel seperti Jeneponto, Parepare, Enrekang, dan Mamuju, sebagaimana terungkap dalam obralan tersebut dan diramaikan media massa lokal, terdapat kecenderungan penerimaan CPNS berbau KKN. Pejabat setempat bersama anggota Dewan disinyalir berbagi jatah untuk memasukkan anggota keluarganya sebagai pegawai negeri. Sehingga, yang bisa diterima menjadi pegawai negeri sipil hanyalah orang-orang dekat bupati, sekda, dan bahkan anggota DPRD.
Seorang penanya dari Kabupaten Enrekang yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, seorang anak pejabat teras di daerah setempat bisa lolos menjadi pegawai negeri dengan ijazah setara strata satu (S1), pada saat yang bersangkutan belum menyelesaikan skripsinya. Padahal, untuk mendapatkan "kartu kuning" sebagai syarat pendaftaran CPNS, harus menyertakan ijazah asli. "Bagaimana mungkin anak pejabat yang belum punya ijazah asli ini bisa lolos menjadi pegawai negeri," katanya.
Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah setempat berupaya mengubah peraturan agar memungkinkan anak seorang Sekda bisa masuk. Caranya ialah dengan membuat "formasi dadakan" sehingga memungkinkan hanya anak Sekda itu saja yang bisa memenuhi persyaratan sebagai pegawai negeri.
Menurut Muhammad Roem, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang bagi daerah untuk merekrut pegawai negeri. Bahwa dalam pelaksanaannya menimbulkan KKN, kata dia, karena prosesnya dilakukan tidak secara transparan mulai pendaftaran sampai penetapan.
KKN makin marak
Hal senada diungkapkan Darwis. Menurut dia, proses rekrutmen pegawai negeri tidak lebih baik dibanding zaman orde baru. Padahal, dengan diterapkannya otonomi daerah diharapkan dapat mengikis KKN yang pernah dilakukan orde baru. "Nah, di era otonomi daerah ini KKN dalam proses penerimaan CPNS malah semakin menjadi-jadi," katanya.
Ajiep Padindang mengatakan, proses rekrutmen CPNS oleh daerah dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja asal daerah setempat. Dia menyatakan ketidaksetujuannya apabila proses itu dilakukan oleh pemerintah pusat, sebagaimana yang diusulkan oleh seorang penanya dalam obrolan yang disiarkan langsung lewat radio itu. Alasannya, hal itu tidak akan menghapus KKN sama sekali. "Nepotisme lokal (daerah) jauh lebih baik dibanding nepotisme pemerintah pusat," katanya.
Seorang penanya, Idris, dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang hadir dalam diskusi sambil bebas minum kopi itu beranggapan, pemerintah kabupaten/kota belum siap dalam menyelenggarakan proses penerimaan CPNS. Daerah, katanya, belum siap dijadikan sebagai agen penerimaan CPNS. "Pendeknya, daerah belum bisa memainkan peran sebagaimana peran yang dilakukan pemerintah pusat dalam proses rekrutmen CPNS," katanya.
Menurut Idris, bukan persoalan tidak adanya transparansi, sebab transparansi itu sudah dilakukan dengan cara mengumumkannya di media massa lokal dan pengumuman lainnya. Persoalannya adalah karena merebaknya praktik model lama berupa titipan-titipan dari pejabat setempat dan bahkan dari para anggota DPRD sendiri. (PEP)
Makassar, Kompas - Untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah, sebaiknya dikembangkan sistem kontrak kerja. Dengan demikian hanya pegawai yang berkeahlian tinggi (profesional) saja yang dapat mengabdikan dirinya di daerah.
Hal itu dikatakan Bupati Sinjai, Muhammad Roem, di Warung Kopi Poenam, Rabu (8/1). Hadir pembicara lainnya dalam acara yang diselenggarakan Radio Mercurius ialah anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Ajiep Padindang dan sosiolog Darwis dengan moderator Andi Mangara.
Di sejumlah kabupaten di Sulsel seperti Jeneponto, Parepare, Enrekang, dan Mamuju, sebagaimana terungkap dalam obralan tersebut dan diramaikan media massa lokal, terdapat kecenderungan penerimaan CPNS berbau KKN. Pejabat setempat bersama anggota Dewan disinyalir berbagi jatah untuk memasukkan anggota keluarganya sebagai pegawai negeri. Sehingga, yang bisa diterima menjadi pegawai negeri sipil hanyalah orang-orang dekat bupati, sekda, dan bahkan anggota DPRD.
Seorang penanya dari Kabupaten Enrekang yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, seorang anak pejabat teras di daerah setempat bisa lolos menjadi pegawai negeri dengan ijazah setara strata satu (S1), pada saat yang bersangkutan belum menyelesaikan skripsinya. Padahal, untuk mendapatkan "kartu kuning" sebagai syarat pendaftaran CPNS, harus menyertakan ijazah asli. "Bagaimana mungkin anak pejabat yang belum punya ijazah asli ini bisa lolos menjadi pegawai negeri," katanya.
Sedangkan di Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah setempat berupaya mengubah peraturan agar memungkinkan anak seorang Sekda bisa masuk. Caranya ialah dengan membuat "formasi dadakan" sehingga memungkinkan hanya anak Sekda itu saja yang bisa memenuhi persyaratan sebagai pegawai negeri.
Menurut Muhammad Roem, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang bagi daerah untuk merekrut pegawai negeri. Bahwa dalam pelaksanaannya menimbulkan KKN, kata dia, karena prosesnya dilakukan tidak secara transparan mulai pendaftaran sampai penetapan.
KKN makin marak
Hal senada diungkapkan Darwis. Menurut dia, proses rekrutmen pegawai negeri tidak lebih baik dibanding zaman orde baru. Padahal, dengan diterapkannya otonomi daerah diharapkan dapat mengikis KKN yang pernah dilakukan orde baru. "Nah, di era otonomi daerah ini KKN dalam proses penerimaan CPNS malah semakin menjadi-jadi," katanya.
Ajiep Padindang mengatakan, proses rekrutmen CPNS oleh daerah dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja asal daerah setempat. Dia menyatakan ketidaksetujuannya apabila proses itu dilakukan oleh pemerintah pusat, sebagaimana yang diusulkan oleh seorang penanya dalam obrolan yang disiarkan langsung lewat radio itu. Alasannya, hal itu tidak akan menghapus KKN sama sekali. "Nepotisme lokal (daerah) jauh lebih baik dibanding nepotisme pemerintah pusat," katanya.
Seorang penanya, Idris, dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang hadir dalam diskusi sambil bebas minum kopi itu beranggapan, pemerintah kabupaten/kota belum siap dalam menyelenggarakan proses penerimaan CPNS. Daerah, katanya, belum siap dijadikan sebagai agen penerimaan CPNS. "Pendeknya, daerah belum bisa memainkan peran sebagaimana peran yang dilakukan pemerintah pusat dalam proses rekrutmen CPNS," katanya.
Menurut Idris, bukan persoalan tidak adanya transparansi, sebab transparansi itu sudah dilakukan dengan cara mengumumkannya di media massa lokal dan pengumuman lainnya. Persoalannya adalah karena merebaknya praktik model lama berupa titipan-titipan dari pejabat setempat dan bahkan dari para anggota DPRD sendiri. (PEP)
Calo CPNS SUBANG
Pemkab Akan Tindak Calo CPNS
SUBANG, (PR).-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang akan menindak tegas oknum PNS yang menjadi calo penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Subang. Untuk itu, pemkab mengimbau kepada para peserta tes CPNS agar tidak meladeni bujuk rayu oknum PNS atau para calo yang bergentayangan mencari korban. Karena, kewenangan penentuan diterima atau tidaknya peserta tes menjadi CPNS semuanya kini berada di tangan pemerintah pusat.
"Bila ada oknum PNS yang kasak-kusuk menawarkan bakal lulus tes dengan imbalan sejumlah uang tertentu jangan diladeni tapi harap melaporkannya kepada Bupati ataupun Wakil Bupati Subang," kata Wabup Subang Maman Yudia ketika memberikan pengarahan kepada 4.215 peserta tes jadi CPNSD Subang, Selasa (9/11) di Wisma Haji Kabupaten Subang.
Menurutnya, para peserta tes agar bisa menjaga ketertiban selama pelaksanaan ujian. Sebab, bila saat pelaksanaan atau pengumuman tes berlangsung tertib, kepercayaan pemerintah untuk memberikan kuota yang lebih banyak lagi bagi Kabupaten Subang di kemudian hari dapat terwujud. "Ketertiban selama pelaksanaan tes harus dapat dijaga oleh semua peserta ujian dan jangan terbujuk rayu calo-calo yang bergentayangan yang bertujuan hanya untuk memperdayai peserta tes," ujarnya.
Sebaliknya, Wabup Subang meminta para PNS yang menjadi panitia penerimaan CPNS Subang agar secara optimal memberikan pelayanan kepada para peserta tes dengan memberitahukan kepada setiap peserta sedetail mungkin.
Informasi yang dihimpun "PR", setelah pemkab mengumumkan penerimaan CPNSD pada tanggal 19 Oktober 2004, sekira 4.000 calon mendaftarkan ke panitia penerimaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Subang. Padahal, kuota Kab. Subang ini hanya berjumlah 200 masing-masing untuk tenaga guru 125 orang, kesehatan 50 orang, dan untuk tenaga strategis berjumlah 25 orang.
Berdasarkan kabar yang beredar, calo-calo yang bergentayangan mencari korban para peserta tes menawarkan harga antara Rp 20 hingga Rp 30 juta untuk jadi PNS.
Dalam bagian lain, Wabup Maman Yudia mengatakan dirinya merasa bangga dengan antusiasnya para pendaftar CNPS di Kabupaten Subang yang mencapai sekira 4.000 orang. Hal itu membuktikan bahwa minat untuk menjadi PNS di Kab. Subang tetap tinggi.
Berkenaan dengan CPNS untuk formasi guru, Maman mengharapkan calon peserta yang diterima menjadi guru agar siap ditempatkan di mana saja di daerah Subang sebagai wujud kepedulian untuk mencerdaskan masyarakat Subang. "CPNSD yang diterima menjadi guru agar mau ditempatkan di mana saja demi memajukan masyarakat Subang," katanya. (A-86)***
SUBANG, (PR).-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang akan menindak tegas oknum PNS yang menjadi calo penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Subang. Untuk itu, pemkab mengimbau kepada para peserta tes CPNS agar tidak meladeni bujuk rayu oknum PNS atau para calo yang bergentayangan mencari korban. Karena, kewenangan penentuan diterima atau tidaknya peserta tes menjadi CPNS semuanya kini berada di tangan pemerintah pusat.
"Bila ada oknum PNS yang kasak-kusuk menawarkan bakal lulus tes dengan imbalan sejumlah uang tertentu jangan diladeni tapi harap melaporkannya kepada Bupati ataupun Wakil Bupati Subang," kata Wabup Subang Maman Yudia ketika memberikan pengarahan kepada 4.215 peserta tes jadi CPNSD Subang, Selasa (9/11) di Wisma Haji Kabupaten Subang.
Menurutnya, para peserta tes agar bisa menjaga ketertiban selama pelaksanaan ujian. Sebab, bila saat pelaksanaan atau pengumuman tes berlangsung tertib, kepercayaan pemerintah untuk memberikan kuota yang lebih banyak lagi bagi Kabupaten Subang di kemudian hari dapat terwujud. "Ketertiban selama pelaksanaan tes harus dapat dijaga oleh semua peserta ujian dan jangan terbujuk rayu calo-calo yang bergentayangan yang bertujuan hanya untuk memperdayai peserta tes," ujarnya.
Sebaliknya, Wabup Subang meminta para PNS yang menjadi panitia penerimaan CPNS Subang agar secara optimal memberikan pelayanan kepada para peserta tes dengan memberitahukan kepada setiap peserta sedetail mungkin.
Informasi yang dihimpun "PR", setelah pemkab mengumumkan penerimaan CPNSD pada tanggal 19 Oktober 2004, sekira 4.000 calon mendaftarkan ke panitia penerimaan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Subang. Padahal, kuota Kab. Subang ini hanya berjumlah 200 masing-masing untuk tenaga guru 125 orang, kesehatan 50 orang, dan untuk tenaga strategis berjumlah 25 orang.
Berdasarkan kabar yang beredar, calo-calo yang bergentayangan mencari korban para peserta tes menawarkan harga antara Rp 20 hingga Rp 30 juta untuk jadi PNS.
Dalam bagian lain, Wabup Maman Yudia mengatakan dirinya merasa bangga dengan antusiasnya para pendaftar CNPS di Kabupaten Subang yang mencapai sekira 4.000 orang. Hal itu membuktikan bahwa minat untuk menjadi PNS di Kab. Subang tetap tinggi.
Berkenaan dengan CPNS untuk formasi guru, Maman mengharapkan calon peserta yang diterima menjadi guru agar siap ditempatkan di mana saja di daerah Subang sebagai wujud kepedulian untuk mencerdaskan masyarakat Subang. "CPNSD yang diterima menjadi guru agar mau ditempatkan di mana saja demi memajukan masyarakat Subang," katanya. (A-86)***
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Garut
27 CPNS yang Lulus Seleksi Diduga Lakukan Pelanggaran
GARUT, (PR).-
Dari 126 orang yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru SD, sebanyak 27 orang diduga berkas persyaratannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam SK Bupati disebutkan pelamar harus memunyai masa kerja wiyata bakti guru SD di Kab. Garut minimal 5 tahun secara berturut-turut. Akan tetapi, pada kenyataanya banyak yang di bawah 5 tahun. Namun demikian, hingga kini Pemkab Garut belum memutuskan langkah yang akan diambil terhadap ke-27 orang tersebut.
Demikian dikemukakan Asda I Drs. H. Sobirin ketika menerima Forum Komunikasi Wiyata Bakti Garut (FKWBG) di Gedung DPRD, Rabu (2/10). Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Komisi A DPRD H. Yayat Hidayat, Wakil Ketua Komisi E K.H. Abdurahman, Kabag Kepegawaian Dra. Elka Nulhakimah, dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Drs. Maman S.
Menurut Ketua FKWBG Irwanto (33), dalam pengumuman Bupati Garut Nomor 813/886/peg tertanggal 19-8-2002 disebutkan, Pemkab Garut membuka kesempatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kualifikasi untuk guru SD adalah pendidikan D-II, PGSD, SPG, dan SGO berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 per 1 Desember 2002 serta mempunyai masa kerja wiyata bakti guru SD di Kab. Garut minimal 5 tahun secara berturut-turut.
Namun pada kenyataanya, ternyata banyak peserta seleksi yang memiliki masa kerja wiyata bakti di bawah 5 tahun. Namun, mereka lolos seleksi dan dinyatakan lulus. "Jadi, kami bukannya sakit hati karena tidak lulus seleksi. Kami ingin mencari keadilan dan kebenaran," ujar guru sukwan yang mengajar di SD Kartika 32 ini.
Ditambahkan, pihaknya sengaja mengadakan audensi dengan DPRD dan Pemkab Garut untuk menindaklanjuti nota pimpinan DPRD ke Bupati Garut. Dalam nota itu disebutkan, Pimpinan DPRD meminta kepada Bupati untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut; (1) Menelusuri berkas persyaratan peserta yang lulus seleksi CPNS, namun berkas tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan peninjauan kembali terhadap SK Bupati tentang penetapan hasil ujisan CPNS, (2) menambah kuota bagi CPNS guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (3) bagi para sukarelawan guru yang belum berkesempatan diangkat menjadi CPNS, agar diupayakan diangkat menjadi tenaga kontrak (PHL) sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
Kabag Kepegawaian Dra. Elka Nulhakimah, yang juga panitia seleksi CPNS, menyatakan bahwa pihaknya meminta waktu beberapa hari untuk mencocokkan data daftar guru sukwan antara yang dimiliki bagian kepegawaian, Dinas Pendidikan Kab. Garut dan FKWBG.
"Dengan upaya itu nantinya akan diketahui siapa-siapa saja yang nakal. Namun demikian, dengan ditemukannya kenakalan tadi, tidak merugikan peserta seleksi lainnya yang betul-betul guru sukwan dan dinyatakan lulus. Dalam arti, keabsahan testing tetap tapi peserta yang nakal diberi tindakan," harapnya. (A-115)***
GARUT, (PR).-
Dari 126 orang yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru SD, sebanyak 27 orang diduga berkas persyaratannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam SK Bupati disebutkan pelamar harus memunyai masa kerja wiyata bakti guru SD di Kab. Garut minimal 5 tahun secara berturut-turut. Akan tetapi, pada kenyataanya banyak yang di bawah 5 tahun. Namun demikian, hingga kini Pemkab Garut belum memutuskan langkah yang akan diambil terhadap ke-27 orang tersebut.
Demikian dikemukakan Asda I Drs. H. Sobirin ketika menerima Forum Komunikasi Wiyata Bakti Garut (FKWBG) di Gedung DPRD, Rabu (2/10). Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Komisi A DPRD H. Yayat Hidayat, Wakil Ketua Komisi E K.H. Abdurahman, Kabag Kepegawaian Dra. Elka Nulhakimah, dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Drs. Maman S.
Menurut Ketua FKWBG Irwanto (33), dalam pengumuman Bupati Garut Nomor 813/886/peg tertanggal 19-8-2002 disebutkan, Pemkab Garut membuka kesempatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kualifikasi untuk guru SD adalah pendidikan D-II, PGSD, SPG, dan SGO berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 per 1 Desember 2002 serta mempunyai masa kerja wiyata bakti guru SD di Kab. Garut minimal 5 tahun secara berturut-turut.
Namun pada kenyataanya, ternyata banyak peserta seleksi yang memiliki masa kerja wiyata bakti di bawah 5 tahun. Namun, mereka lolos seleksi dan dinyatakan lulus. "Jadi, kami bukannya sakit hati karena tidak lulus seleksi. Kami ingin mencari keadilan dan kebenaran," ujar guru sukwan yang mengajar di SD Kartika 32 ini.
Ditambahkan, pihaknya sengaja mengadakan audensi dengan DPRD dan Pemkab Garut untuk menindaklanjuti nota pimpinan DPRD ke Bupati Garut. Dalam nota itu disebutkan, Pimpinan DPRD meminta kepada Bupati untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut; (1) Menelusuri berkas persyaratan peserta yang lulus seleksi CPNS, namun berkas tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan peninjauan kembali terhadap SK Bupati tentang penetapan hasil ujisan CPNS, (2) menambah kuota bagi CPNS guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (3) bagi para sukarelawan guru yang belum berkesempatan diangkat menjadi CPNS, agar diupayakan diangkat menjadi tenaga kontrak (PHL) sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
Kabag Kepegawaian Dra. Elka Nulhakimah, yang juga panitia seleksi CPNS, menyatakan bahwa pihaknya meminta waktu beberapa hari untuk mencocokkan data daftar guru sukwan antara yang dimiliki bagian kepegawaian, Dinas Pendidikan Kab. Garut dan FKWBG.
"Dengan upaya itu nantinya akan diketahui siapa-siapa saja yang nakal. Namun demikian, dengan ditemukannya kenakalan tadi, tidak merugikan peserta seleksi lainnya yang betul-betul guru sukwan dan dinyatakan lulus. Dalam arti, keabsahan testing tetap tapi peserta yang nakal diberi tindakan," harapnya. (A-115)***
Perekrutan CPNS Bantul DIY
Perekrutan CPNS Ada Kesalahan
Panitia Belum Mengacu Aturan BKN
Bantul, Kompas - Tim investigasi Badan Pengawas Daerah atau Bawasda Kabupaten Bantul menemukan kesalahan administrasi dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil Maret lalu. Kesalahan ini terjadi karena ada perbedaan persepsi dalam menafsir Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
Perbedaan persepsi itu soal operasional tenaga honorer, pejabat yang berwenang mengangkat tenaga honorer, dan klasifikasi sumber penghasilan.
Bupati Bantul Idham Samawi dalam penjelasan tertulis menyatakan, kesalahan administratif di antaranya ada pada susunan panitia pengadaan CPNS yang belum sepenuhnya mengacu pada peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2005, adanya perhitungan masa kerja tenaga honorer yang kurang tepat, dan masih terdapat tenaga honorer guru sebanyak 2.738 orang yang belum masuk database tenaga honorer.
Percaloan
Idham Samawi, Rabu (10/5), mengungkapkan, sampai saat ini Bawasda Bantul belum menemukan dan menerima laporan adanya praktik percaloan dalam rekrutmen CPNS. "Hanya kesalahan administrasi, di antaranya semua data yang didapat oleh Badan Kepegawaian Daerah Bantul langsung dibawa ke provinsi tanpa diverifikasi dulu. Saya sangat paham jika banyak terjadi kesalahan administrasi karena waktu yang sediakan memang mepet," ujar Idham.
Mengenai adanya dugaan perbedaan antara database yang ditetapkan pemerintah provinsi dengan database yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga terdapat selisih 67 orang, dijelaskan bahwa dugaan itu tidak terbukti karena tidak ada perbedaan selisih jumlah tenaga honorer antara database di provinsi dengan database di Kabupaten Bantul yang semuanya berjumlah 1.441 orang.
Dalam penjelasan itu juga diungkapkan dugaan manipulasi data Ratna Endah Pamudji, seorang guru honorer yang lolos seleksi CPNS meski baru lima bulan bekerja sebagai tenaga honorer, tidak terbukti. Ratna dalam laporan itu diangkat menjadi tenaga honorer sejak tahun 2003 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan tahun 2005 dimutasi menjadi guru wiyata bakti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul, sehingga masa kerjanya telah memenuhi ketentuan.
Hasil pemeriksaan itu akan ditindaklanjuti dengan merevisi Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2005 dengan menyempurnakan panitia/tim yang ada sehingga susunannya sesuai dengan peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2005. Selain akan diadakan sosialisasi dan penelitian ulang data tenaga honorer. (NIT)
Panitia Belum Mengacu Aturan BKN
Bantul, Kompas - Tim investigasi Badan Pengawas Daerah atau Bawasda Kabupaten Bantul menemukan kesalahan administrasi dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil Maret lalu. Kesalahan ini terjadi karena ada perbedaan persepsi dalam menafsir Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
Perbedaan persepsi itu soal operasional tenaga honorer, pejabat yang berwenang mengangkat tenaga honorer, dan klasifikasi sumber penghasilan.
Bupati Bantul Idham Samawi dalam penjelasan tertulis menyatakan, kesalahan administratif di antaranya ada pada susunan panitia pengadaan CPNS yang belum sepenuhnya mengacu pada peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2005, adanya perhitungan masa kerja tenaga honorer yang kurang tepat, dan masih terdapat tenaga honorer guru sebanyak 2.738 orang yang belum masuk database tenaga honorer.
Percaloan
Idham Samawi, Rabu (10/5), mengungkapkan, sampai saat ini Bawasda Bantul belum menemukan dan menerima laporan adanya praktik percaloan dalam rekrutmen CPNS. "Hanya kesalahan administrasi, di antaranya semua data yang didapat oleh Badan Kepegawaian Daerah Bantul langsung dibawa ke provinsi tanpa diverifikasi dulu. Saya sangat paham jika banyak terjadi kesalahan administrasi karena waktu yang sediakan memang mepet," ujar Idham.
Mengenai adanya dugaan perbedaan antara database yang ditetapkan pemerintah provinsi dengan database yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga terdapat selisih 67 orang, dijelaskan bahwa dugaan itu tidak terbukti karena tidak ada perbedaan selisih jumlah tenaga honorer antara database di provinsi dengan database di Kabupaten Bantul yang semuanya berjumlah 1.441 orang.
Dalam penjelasan itu juga diungkapkan dugaan manipulasi data Ratna Endah Pamudji, seorang guru honorer yang lolos seleksi CPNS meski baru lima bulan bekerja sebagai tenaga honorer, tidak terbukti. Ratna dalam laporan itu diangkat menjadi tenaga honorer sejak tahun 2003 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan tahun 2005 dimutasi menjadi guru wiyata bakti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul, sehingga masa kerjanya telah memenuhi ketentuan.
Hasil pemeriksaan itu akan ditindaklanjuti dengan merevisi Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2005 dengan menyempurnakan panitia/tim yang ada sehingga susunannya sesuai dengan peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2005. Selain akan diadakan sosialisasi dan penelitian ulang data tenaga honorer. (NIT)
Penerimaan CPNS Pemerintah Kota Cimahi
Penerimaan CPNS
DUA orang guru bantu membaca surat edaran Pemerintah Kota Cimahi mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2006 di Gedung B Lantai Dasar Kantor Pemkot Cimahi, Kamis (26/1). Porsi guru bantu pada penerimaan CPNS 2006 sebanyak 136 orang dan sebanyak 57 orang tenaga pendidik lainnya melalui jalur umum.* RIRIN NUR FEBRIANI/"PR"
DUA orang guru bantu membaca surat edaran Pemerintah Kota Cimahi mengenai penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2006 di Gedung B Lantai Dasar Kantor Pemkot Cimahi, Kamis (26/1). Porsi guru bantu pada penerimaan CPNS 2006 sebanyak 136 orang dan sebanyak 57 orang tenaga pendidik lainnya melalui jalur umum.* RIRIN NUR FEBRIANI/"PR"
Status PNS Masih Jadi Idola masyarakat
Status PNS Masih Jadi Idola
JADI seorang pamong, sebuah status yang banyak diimpikan masyarakat. Selain karena bangga, juga diimplikasikan bakal memberi secercah harapan untuk mengembangkan karier serta jaminan kejelasan masa depan. Artinya selama tatanan pemerintahan berjalan dan ada, maka para pamong ini tentunya tetap dibutuhkan keberadaannya selaku pengelola maupun pelaksana laju roda pemerintahan. Sejauh ini belum ada cerita lembaga pemerintahan yang berhenti "beroperasi", bangkrut karena kehabisan modal usaha. Yang berhenti atau lengser mungkin hanya aparatnya, karena pensiun, meninggal dunia atau di hukum karena korupsi.
MASYARAKAT berlomba untuk menjadi "pamong" karena harapan untuk mengembangkan karier serta jaminan kejelasan masa depan.*DUDI SUGANDI/"PR"
Barangkali itu hal yang prinsip, mengapa pegawai negeri banyak dilirik dan menjadi pilihan warga masyarakat lulusan strata SLTA maupun Perguruan Tinggi/Diploma. Sementara jika be-kerja pada perusahaan swasta, bayang-bayang terkena PHK karena perusahaan bangkrut atau hal lain yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang setiap saat menghantui pekerja.
Seperti diakui seorang karyawan di lingkungan Pemda Kab. Bandung. Ia mengaku senang menjadi pegawai negeri, meski statusnya selama kurang lebih 10 tahun sebatas sebagai karyawan kontrak. Dulu karyawan kontrak lebih populer dengan sebutan karyawan "honda" (honor daerah) . Setiap bulannya karyawan kontrak ini menerima gaji sebesar Rp 350.000,00 . Jauh dibawah UMR (upah mininum regional) pegawai pabrikan. Namun walau dengan penghasilan sebesar itu, ia mengaku tetap bangga karena bisa menggunakan baju seragam pegawai negeri.
"Ya... walau hanya karyawan kontrak, saya punya status bukan pengangguran," tutur seorang karyawan memberikan alasan.
Beberapa karyawan kontrak yang diwawancara "PR", umumnya berbicara pasrah terhadap statusnya selama ini. Meski diakuinya dalam beberapa kesempatan sempat mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai tetap (pegawai negeri sipil). Tapi nasib belum berpihak kepadanya, karena tidak lulus seleksi .
Tanggal 24 November 2004 baru lalu, seleksi CPNS kembali dilaksanakan secara serempak di tingkat pemerintah provinsi, kota dan kabupaten se-Jawa Barat.
Peserta yang melamar untuk menjadi pegawai negeri di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 174.814 orang. Jumlah yang cukup fantatis !
Melihat minat untuk menjadi pegawai negeri sebanyak itu, pendaftar atau peserta seleksi PNS benar-benar ngadu nasib, berspekulasi , untung-untungan untuk bisa lulus dalam persaingan agar diterima menjadi PNS. Kecuali mungkin yang punya koneksi.
Di tengah keraguan peserta tentang kelulusan setelah mengikuti seleksi serta minimnya formasi yang bakal diterima, berkembang rumor nilai rupiah antara Rp 30 juta sampai Rp 40 juta sebagai uang sogokan untuk diterima menjadi PNS.
Diperoleh keterangan, secara kumulatif yang mendaftar untuk menjadi PNS ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 8.100 orang. Dari jumlah tsb. yang memenuhi syarat kelengkapan data dan bisa mengikuti seleksi sebanyak 4.569 orang. Sementara yang tidak memenuhi syarat mencapai 3.531 pendaftar.
Namun pada waktu pelaksanaan seleksi yang mengikutinya hanya 3.821 peserta. Dengan rincian ; 2.615 peserta untuk tenaga strategis, 819 peserta tenaga guru dan 387 peserta untuk tenaga kesehatan.
Jadi terdapat sekira 748 peserta yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan seleksi. Mungkin mereka pesimis untuk dapat diterima, ditengah ketatnya persaingan untuk merebut formasi yang tersedia di lingkungan Pemda Jabar.
"Gedung Sate" hanya menerima formasi pegawai kurang lebih 260 orang. Jumlah tsb. dialokasikan untuk tenaga guru 150 orang, tenaga kesehatan 60 orang dan tenaga startegis 50 orang. Alokasi pegawai untuk Pemda Jabar tsb. berdasar ketetapan surat dari Menpan No.B/988/D.III/PAN/10/2004 tertanggal 7 Oktober 2004. Sementara total formasi kebutuhan pegawai untuk seluruh Jawa Barat hasil seleksi CPNS tahun 2004 yang disetujui pemerintah pusat, kurang dari 10% dari jumlah peserta seleksi yang mencapai 174.000 . Yang bakal diterima kurang lebih hanya 7.200 orang.
Masalah ketidakhadiran sejumlah peserta pada waktu pelaksanaan seleksi, tidak terbatas pada peserta yang mendaftar ke Pemda Jabar saja.
Di Kabupaten Garut, dari 2.155 peserta seleksi, 400 orang di antaranya tidak hadir mengikuti seleksi. Hal serupa terjadi di Kabupaten Bandung, meski peserta seleksi seharusnya sebanyak 104 orang (hanya untuk tenaga guru) yang hadir cuma 89 orang.
Untuk Kabupaten Bandung dan Garut bukan masalah ketidakhadiran peserta seleksi saja, tetapi kedua pemerintah daerah ini diharuskan melaksanakan seleksi susulan.
Penjadwalan pelaksanaan seleksi susulan CPNS di lingkungan Pemda Kab.Bandung dan Garut, menyusul terbitnya surat dari Kepala BKN No.K.26-30/V.104-9/48 tertanggal 26 November 2004.
"Namun, turunnya surat dari Kepala BKN tsb, bukan karena terjadi kebocoran materi soal seleksi, tapi semata-mata karena kendala tehnis pada pelaksanaan seleksi ," ungkap sumber "PR" seolah membantah isu yang berkembang mengenai bocornya soal-soal bahan seleksi, sebelum seleksi dilaksanakan.
Isu bocornya materi kunci soal jawaban ke tangan peserta seleksi CPNS, juga berkembang di Majalengka. Meski akhirnya Pemda Kab.Majalengka, DPRD dan pihak terkait dalam penerimaan CPNS, sepakat menyikapi untuk tidak melakukan seleksi ulang, namun tetap melakukan penelitian dan pengusutan terhadap pelaku pemberi dan penerima kunci jawaban. Pihak kepolisian setempat menjanjikan, kasus bocornya lembar materi soal jawaban seleksi bisa tuntas sebelum pengumuman hasil kelulusan CPNS.
Seperti diberitakan "PR" (27/11), kesepakatan tidak dijadwalkan kembali seleksi ulang penerimaan CPNS di Kab.Majalengka, karena alasan masalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan.
***
Penerimaan dan pelaksanaan seleksi CPNS, bukan tidak menuai masalah dan protes. Jarang terjadi sampai seorang , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan) Taufik Effendi meminta maaf lahir batin karena berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2004 .
Jauh sebelum pelaksanan seleksi dilakukan, penerimaan CPNS ini telah menuai protes dan aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten wilayah Jawa Barat. Di Garut misalnya , ratusan guru bantu yang tergabung dalam Forum Sekolah Guru Bantu berunjuk rasa, agar Pemda Kab. Garut memprioritaskan guru bantu dalam proses penerimaan CPNS. Hal serupa dilakukan guru honorer di Kab. Sukabumi yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Solidaritas Guru Honor. Mereka yang mendaftar jadi PNS berunjuk rasa mengecam kinerja Kantor Departemen Agama setempat yang menangani seleksi CPNS.
Pengunjuk rasa meminta agar bukti (surat) pernah membaktikan diri selama tujuh tahun (wiyata bakti) dihapus dari syarat pendaftaran CPNS. Karena surat semacam itu terindikasi banyak dipalsukan (fiktif) hanya untuk memenuhi persyaratan belaka .
Bupati Ciamis, Engkom Komara mengancam akan mencopot jabatan pejabat pemkab jika terlibat dalam percaloan penerimaan PNS. Komitmen serupa dilontarkan Wakil Wali Kota Banjar, H.Akhmad Dimyati.
Lain halnya di wilayah Kab.Cianjur, di wilayah ini muncul sinyalemen praktek percaloan dalam kaitan penerimaan CPNS.
Para calo menawarkan tarif untuk menjadi PNS antara Rp 25 juta sampai Rp 30 juta. Sementara di Sumedang, seseorang yang me-ngaku memiliki koneksi seorang pejabat mendatangi para pendaftar dengan mematok tarif Rp 20 juta untuk diterima menjadi PNS. Sementara secercah harapan, sempat terhembus dari ibukota Provinsi Jabar. Walikota dan pim-pinan DPRD Kota Bandung menyatakan siap memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait dengan pengangkatan guru sukarelawan menjadi CPNS.
Namun, rekomendasi tsb. dijelaskan bukan merupakan jaminan kelulusan seleksi.
Menurut rencana, berdasar keputusan Kepala BKN No.35.C tertanggal 12 November 2004, hasil seleksi CPNS akan di-umumkan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 Desember 2004. (Suparman.W/PR).
JADI seorang pamong, sebuah status yang banyak diimpikan masyarakat. Selain karena bangga, juga diimplikasikan bakal memberi secercah harapan untuk mengembangkan karier serta jaminan kejelasan masa depan. Artinya selama tatanan pemerintahan berjalan dan ada, maka para pamong ini tentunya tetap dibutuhkan keberadaannya selaku pengelola maupun pelaksana laju roda pemerintahan. Sejauh ini belum ada cerita lembaga pemerintahan yang berhenti "beroperasi", bangkrut karena kehabisan modal usaha. Yang berhenti atau lengser mungkin hanya aparatnya, karena pensiun, meninggal dunia atau di hukum karena korupsi.
MASYARAKAT berlomba untuk menjadi "pamong" karena harapan untuk mengembangkan karier serta jaminan kejelasan masa depan.*DUDI SUGANDI/"PR"
Barangkali itu hal yang prinsip, mengapa pegawai negeri banyak dilirik dan menjadi pilihan warga masyarakat lulusan strata SLTA maupun Perguruan Tinggi/Diploma. Sementara jika be-kerja pada perusahaan swasta, bayang-bayang terkena PHK karena perusahaan bangkrut atau hal lain yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang setiap saat menghantui pekerja.
Seperti diakui seorang karyawan di lingkungan Pemda Kab. Bandung. Ia mengaku senang menjadi pegawai negeri, meski statusnya selama kurang lebih 10 tahun sebatas sebagai karyawan kontrak. Dulu karyawan kontrak lebih populer dengan sebutan karyawan "honda" (honor daerah) . Setiap bulannya karyawan kontrak ini menerima gaji sebesar Rp 350.000,00 . Jauh dibawah UMR (upah mininum regional) pegawai pabrikan. Namun walau dengan penghasilan sebesar itu, ia mengaku tetap bangga karena bisa menggunakan baju seragam pegawai negeri.
"Ya... walau hanya karyawan kontrak, saya punya status bukan pengangguran," tutur seorang karyawan memberikan alasan.
Beberapa karyawan kontrak yang diwawancara "PR", umumnya berbicara pasrah terhadap statusnya selama ini. Meski diakuinya dalam beberapa kesempatan sempat mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai tetap (pegawai negeri sipil). Tapi nasib belum berpihak kepadanya, karena tidak lulus seleksi .
Tanggal 24 November 2004 baru lalu, seleksi CPNS kembali dilaksanakan secara serempak di tingkat pemerintah provinsi, kota dan kabupaten se-Jawa Barat.
Peserta yang melamar untuk menjadi pegawai negeri di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai 174.814 orang. Jumlah yang cukup fantatis !
Melihat minat untuk menjadi pegawai negeri sebanyak itu, pendaftar atau peserta seleksi PNS benar-benar ngadu nasib, berspekulasi , untung-untungan untuk bisa lulus dalam persaingan agar diterima menjadi PNS. Kecuali mungkin yang punya koneksi.
Di tengah keraguan peserta tentang kelulusan setelah mengikuti seleksi serta minimnya formasi yang bakal diterima, berkembang rumor nilai rupiah antara Rp 30 juta sampai Rp 40 juta sebagai uang sogokan untuk diterima menjadi PNS.
Diperoleh keterangan, secara kumulatif yang mendaftar untuk menjadi PNS ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 8.100 orang. Dari jumlah tsb. yang memenuhi syarat kelengkapan data dan bisa mengikuti seleksi sebanyak 4.569 orang. Sementara yang tidak memenuhi syarat mencapai 3.531 pendaftar.
Namun pada waktu pelaksanaan seleksi yang mengikutinya hanya 3.821 peserta. Dengan rincian ; 2.615 peserta untuk tenaga strategis, 819 peserta tenaga guru dan 387 peserta untuk tenaga kesehatan.
Jadi terdapat sekira 748 peserta yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan seleksi. Mungkin mereka pesimis untuk dapat diterima, ditengah ketatnya persaingan untuk merebut formasi yang tersedia di lingkungan Pemda Jabar.
"Gedung Sate" hanya menerima formasi pegawai kurang lebih 260 orang. Jumlah tsb. dialokasikan untuk tenaga guru 150 orang, tenaga kesehatan 60 orang dan tenaga startegis 50 orang. Alokasi pegawai untuk Pemda Jabar tsb. berdasar ketetapan surat dari Menpan No.B/988/D.III/PAN/10/2004 tertanggal 7 Oktober 2004. Sementara total formasi kebutuhan pegawai untuk seluruh Jawa Barat hasil seleksi CPNS tahun 2004 yang disetujui pemerintah pusat, kurang dari 10% dari jumlah peserta seleksi yang mencapai 174.000 . Yang bakal diterima kurang lebih hanya 7.200 orang.
Masalah ketidakhadiran sejumlah peserta pada waktu pelaksanaan seleksi, tidak terbatas pada peserta yang mendaftar ke Pemda Jabar saja.
Di Kabupaten Garut, dari 2.155 peserta seleksi, 400 orang di antaranya tidak hadir mengikuti seleksi. Hal serupa terjadi di Kabupaten Bandung, meski peserta seleksi seharusnya sebanyak 104 orang (hanya untuk tenaga guru) yang hadir cuma 89 orang.
Untuk Kabupaten Bandung dan Garut bukan masalah ketidakhadiran peserta seleksi saja, tetapi kedua pemerintah daerah ini diharuskan melaksanakan seleksi susulan.
Penjadwalan pelaksanaan seleksi susulan CPNS di lingkungan Pemda Kab.Bandung dan Garut, menyusul terbitnya surat dari Kepala BKN No.K.26-30/V.104-9/48 tertanggal 26 November 2004.
"Namun, turunnya surat dari Kepala BKN tsb, bukan karena terjadi kebocoran materi soal seleksi, tapi semata-mata karena kendala tehnis pada pelaksanaan seleksi ," ungkap sumber "PR" seolah membantah isu yang berkembang mengenai bocornya soal-soal bahan seleksi, sebelum seleksi dilaksanakan.
Isu bocornya materi kunci soal jawaban ke tangan peserta seleksi CPNS, juga berkembang di Majalengka. Meski akhirnya Pemda Kab.Majalengka, DPRD dan pihak terkait dalam penerimaan CPNS, sepakat menyikapi untuk tidak melakukan seleksi ulang, namun tetap melakukan penelitian dan pengusutan terhadap pelaku pemberi dan penerima kunci jawaban. Pihak kepolisian setempat menjanjikan, kasus bocornya lembar materi soal jawaban seleksi bisa tuntas sebelum pengumuman hasil kelulusan CPNS.
Seperti diberitakan "PR" (27/11), kesepakatan tidak dijadwalkan kembali seleksi ulang penerimaan CPNS di Kab.Majalengka, karena alasan masalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan.
***
Penerimaan dan pelaksanaan seleksi CPNS, bukan tidak menuai masalah dan protes. Jarang terjadi sampai seorang , Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan) Taufik Effendi meminta maaf lahir batin karena berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2004 .
Jauh sebelum pelaksanan seleksi dilakukan, penerimaan CPNS ini telah menuai protes dan aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten wilayah Jawa Barat. Di Garut misalnya , ratusan guru bantu yang tergabung dalam Forum Sekolah Guru Bantu berunjuk rasa, agar Pemda Kab. Garut memprioritaskan guru bantu dalam proses penerimaan CPNS. Hal serupa dilakukan guru honorer di Kab. Sukabumi yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Solidaritas Guru Honor. Mereka yang mendaftar jadi PNS berunjuk rasa mengecam kinerja Kantor Departemen Agama setempat yang menangani seleksi CPNS.
Pengunjuk rasa meminta agar bukti (surat) pernah membaktikan diri selama tujuh tahun (wiyata bakti) dihapus dari syarat pendaftaran CPNS. Karena surat semacam itu terindikasi banyak dipalsukan (fiktif) hanya untuk memenuhi persyaratan belaka .
Bupati Ciamis, Engkom Komara mengancam akan mencopot jabatan pejabat pemkab jika terlibat dalam percaloan penerimaan PNS. Komitmen serupa dilontarkan Wakil Wali Kota Banjar, H.Akhmad Dimyati.
Lain halnya di wilayah Kab.Cianjur, di wilayah ini muncul sinyalemen praktek percaloan dalam kaitan penerimaan CPNS.
Para calo menawarkan tarif untuk menjadi PNS antara Rp 25 juta sampai Rp 30 juta. Sementara di Sumedang, seseorang yang me-ngaku memiliki koneksi seorang pejabat mendatangi para pendaftar dengan mematok tarif Rp 20 juta untuk diterima menjadi PNS. Sementara secercah harapan, sempat terhembus dari ibukota Provinsi Jabar. Walikota dan pim-pinan DPRD Kota Bandung menyatakan siap memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait dengan pengangkatan guru sukarelawan menjadi CPNS.
Namun, rekomendasi tsb. dijelaskan bukan merupakan jaminan kelulusan seleksi.
Menurut rencana, berdasar keputusan Kepala BKN No.35.C tertanggal 12 November 2004, hasil seleksi CPNS akan di-umumkan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 Desember 2004. (Suparman.W/PR).
DAFTAR TENAGA HONORER di NTB
INFORMASI DAFTAR TENAGA HONORER
PEMERINTAH KOTA
PENCARIAN Nama : Pemerintah : Jenis Tenaga Honorer :
Semua Kabupaten Provinsi NTB Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Bima Sumbawa Dompu Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Semua Status
Menampilkan (21023 data) :
No. Nama Tempat Lahir Jabatan/Tugas Unit Kerja/ Ms Kerja Pendidikan/
Jurusan
Keputusan Keputusan Sumber Pembayaran
Pengangkatan Pertama
Tgl. Lahir yang dilakukan Tempat Tugas Thn Bln No. Tgl. Pejabat yg Pengangkatan Terakhir
Mengangkat No. Tgl.
7201 INDIT HIDAYATI S LOMBOK TIMUR,
22/4/1979 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 01 11 S.1 PERTANIAN 188.45/167/PD/2004 24/4/2004 KEPALA BAPPEDA 188.45/206/PD/2005 9/5/2005 0 APBD
7202 INDRA ALAMSYAH BIMA,
10/8/1980 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 02 11 SMEA KESEKRETARIATAN 824.016/42.010.2003 2/1/2003 0 BUPATI BIMA 824.016/42.010.2003 2/1/2003 0 APBD
7203 INDRA ALAMSYAH, SH SUMBAWA BARAT,
14/4/1978 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 08 S.1 HUKUM 130/814-1/KEPEG 17/4/2004 AN.GUBERNUR NTB 109/814.1/KEPEG 31/3/2005 APBD
7204 INDRA ASMAWIJAYA SUMBAWA,
26/9/1980 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Sumbawa 03 09 SEKOLAH MENENGAH ATAS 80/814/BKD/2002 6/5/2002 0 BUPATI SUMBAWA 031/814/BKD/2005 2/5/2005 0 APBD
7205 INDRA BAYU, S.SOS BIMA,
8/8/1979 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 03 00 SMA A.2 / BIOLOGI 824.016/35.010.2003 2/1/2003 0 BUPATI BIMA 824.016/35.010.2003 2/1/2003 0 APBD
7206 INDRA CAHYADI PADANG,
31/8/1971 Guru SMU/MA Pemerintah Kab. Lombok Tengah 02 07 S.1 PERTANIAN TANAH 816/528/PDK 1/6/2003 0 BUPATI LOMBOK TENGAH 816/528/PDK 1/6/2003 0 APBN
7207 INDRA CAHYADIN, S.HI BIMA,
31/12/1978 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 03 02 S.1 HUKUM ISLAM 824.016/206.BKD.2002 1/11/2002 BUPATI BIMA 824.016/206.BKD.2002 1/11/2002 APBD
7208 INDRA DARMAWAN BIMA,
19/6/1972 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 12 08 SLTA UMUM 12/KPTS/PBPJK/1993 1/4/1993 0 PEMIMPIN PROYEK 172/814.1/KEPEG 26/4/2005 APBD
7209 INDRA DINATA SUMBAWA,
30/10/1983 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 03 00 SMP 733 TAHUN 2003 29/3/2003 BUPATI SUMBAWA 174 TAHUN 2005 8/4/2005 0 APBD
7210 INDRA EKA YANTI LOMBOK TIMUR,
11/1/1978 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Tengah 02 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 30 TAHUN 2003 1/5/2003 0 KADIS KIMPRASWIL 30 TAHUN 2003 1/5/2003 0 APBD
7211 INDRA FAUZI MATARAM,
9/6/1980 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS KEP.254A/800/1375/KE 28/3/2005 BUPATI KEP.254A/800/1375/KE 28/3/2005 APBD
7212 INDRA GUNAWAN BIMA,
3/9/1976 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 03 00 SMA A.3 / IPS 824.016/244.BKD.2002 1/12/2002 BUPATI BIMA 824.016/244.BKD.2002 1/12/2002 APBD
7213 INDRA GUNAWAN ABDI LOMBOK TIMUR,
27/7/1978 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 05 09 SLTA UMUM 246/814/323/PEG/2000 12/5/2000 BUPATI LOMBOK TIMUR 814/316/PEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7214 INDRA HIDAYAT BIMA,
7/2/1975 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 03 11 SEKOLAH MENENGAH ATAS 02KPTSBPPRJJAPBDPJ02 8/3/2002 0 PIMBAGPRO 172/814.1/KEPEG 26/4/2005 APBD
7215 INDRA JAYA SUMBAWA BARAT,
10/11/1974 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 STM MESIN LISTRIK 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 BUPATI SUMBAWA BARAT 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 APBD
7216 INDRA JAYA SUMBAWA BARAT,
2/1/1981 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 109/814/KEPEG/2004 18/7/2004 BUPATI SUMBAWA BARAT 75 TAHUN 2005 5/3/2005 0 APBD
7217 INDRA KARSYAH SUMBAWA,
18/8/1977 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 01 00 SMA A.2 / BIOLOGI 814/014/BKD/2005 10/3/2005 BUPATI SUMBAWA 814/014/BKD/2005 10/3/2005 APBD
7218 INDRA KARYAWANSYAH SUMBAWA,
29/5/1980 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 04 00 SMA A.4 / BAHASA 970 TAHUN 2002 3/6/2002 0 BUPATI SUMBAWA 192 TAHUN 2005 17/3/2005 APBD
7219 INDRA KUSUMA.S MATARAM,
15/2/1982 Perawat Pemerintah Propinsi NTB 01 06 D-III KESEHATAN KEPERAWATAN 821/1091/RSUM/VI/04 10/6/2004 DIREKTUR RSU MATARAM 120/814.1/KEPEG 1/4/2005 0 APBD
7220 INDRA KUSUMADEWI SUMBAWA,
15/4/1980 Perawat Pemerintah Kab. Sumbawa 02 00 SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN 119 TAHUN 2004 20/2/2004 BUPATI SUMBAWA 814/029/BKD/2005 26/4/2005 APBD
7221 INDRA PURNAMA SUMBAWA,
12/10/1982 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 03 00 STM OTOMOTIF 733 TAHUN 2003 29/5/2003 BUPATI SUMBAWA 174 TAHUN 2005 8/4/2005 0 APBD
7222 INDRA PUSPA, S.PD LOMBOK BARAT,
11/6/1971 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kab. Lombok Barat 02 06 SPG PENDIDIKAN TK KEP.184/813/495/PEG 26/7/2003 KADIS PDK LOBAR 821/01-TU/DPK/2004 31/12/2004 APBN
7223 INDRA SATRIADY LOMBOK TIMUR,
10/9/1970 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 01 00 S.1 TEKNIK SIPIL 800/DPU/432/2005 26/7/2005 KA. DPU LOTIM 800/DPU/432/2005 26/7/2005 APBD
7224 INDRA SOFYAN BIMA,
29/3/1974 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Bima 06 09 STM OTOMOTIF 010205/DPU-OP/290/99 1/5/1999 0 KEP DPU KAB. BIMA 824.016/124.BKD.2002 1/11/2002 APBD
7225 INDRA WAHYU K JAWA TIMUR,
28/3/1982 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 09 SLTA UMUM 106/814.1/KEPEG 1/4/2004 0 KEPALA BIRO KEPEG 101/814.1/KEPEG 31/3/2005 APBD
7226 INDRA WIJAYA SUMBAWA,
31/8/1976 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Sumbawa 01 00 S.1 PENDIDIKAN GEOGRAFI 031/814/BKD/2005 2/5/2005 0 BUPATI SUMBAWA 031/814/BKD/2005 2/5/2005 0 APBD
7227 INDRA YADI SUMBAWA BARAT,
12/2/1970 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 15 03 SPG PENDIDIKAN TK 800/20/SD.35/1990 20/9/1990 BUPATI SUMBAWA BARAT 814/002/DIKNAS/2003 31/12/2004 APBN
7228 INDRAJAYA, ST. SUMBAWA BARAT,
25/5/1977 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 S.1 TEKNIK ELEKTRO 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 BUPATI SUMBAWA BARAT 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 APBD
7229 INDRAJIN LOMBOK TIMUR,
31/12/1973 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 01 00 SMP 820/2144/PK.I/2005 23/6/2005 KADIS PDK LOTIM 820/2144/PK.I/2005 23/6/2005 APBD
7230 INDRATMAN SUMBAWA,
14/6/1974 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Dompu 06 04 S.1 TEKNOLOGI PERTANIAN 500/04/BAPPEDA 16/8/2000 KEPELA BAPPEDA DOMPU 050/67/BAPPEDA 2/6/2005 0 APBD
7231 INDRATNO BIMA,
13/2/1970 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 07 08 SMA A.3 / IPS 551.009/SKP.009.1998 31/3/1998 BUPATI BIMA 824.016/37.010.2003 2/1/2003 0 APBD
7232 INDRAWATI SUMBAWA,
19/5/1975 Bidan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 11 03 D-I KEBIDANAN 1054/KANDEP/TU1/X/94 1/10/1994 KAKANDEP KESEHATAN 870/3441 22/11/2004 APBN
7233 INDRAWATI SUMBAWA BARAT,
26/3/1986 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 SMA A.3 / IPS 319 TAHUN 2005 13/6/2005 BUPATI SUMBAWA BARAT 319 TAHUN 2005 13/6/2005 APBD
7234 INDRAWATI BIMA,
16/12/1978 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kota Bima 02 04 MA A.3 / IPS 824/327/KEPEG/2003 1/9/2003 0 WALIKOTA BIMA 824/233/KEPEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7235 INDRAWATI LOMBOK TIMUR,
27/12/1980 Perawat Pemerintah Kab. Lombok Timur 01 00 AKADEMI PERAWAT 814/368/PEG/2005 3/1/2005 0 BUPATI LOMBOK TIMUR 814/368/PEG/ 3/1/2005 0 APBD
7236 INDRAWATI LOMBOK TIMUR,
2/1/1977 0 Sanitarian Pemerintah Kab. Lombok Timur 02 00 D-III KESEHATAN LINGKUNGAN 814/792/DIKES/2004 6/7/2004 0 KA. DIKES LOTIM 814/496/DIKES/2005 3/1/2005 0 APBD
7237 INDRAWATI SUMBAWA,
12/1/1978 Perawat Pemerintah Kab. Sumbawa 04 00 SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN 89/814/BKD/2002 20/5/2002 BUPATI SUMBAWA 019/814/BKD/2005 9/3/2005 0 APBD
7238 INDRAWATI KEPULAUAN RIAU,
31/12/1970 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Lombok Tengah 02 07 SPG PENDIDIKAN SD 816/056/PDK 1/6/2003 0 BUPATI LOMBOK TENGAH 816/056/PDK 1/6/2003 0 APBN
7239 INDRAWATI NUNUHITU MATARAM,
27/8/1979 Perawat Pemerintah Kab. Sumbawa 03 00 SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN 144/814/BKD/2003 10/5/2003 BUPATI SUMBAWA 019/814/BKD/2005 9/3/2005 0 APBD
7240 INDRAWATI SE BIMA,
4/10/1976 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kota Bima 02 04 S.1 EKONOMI AKUNTANSI 824/327/KEPEG/2003 1/9/2003 0 WALIKOTA BIMA 824/233/KEPEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7241 INDRAYANI SURABAYA,
31/10/1978 Dokter Umum/Spesialis Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 S.1 KEDOKTERAN 263/800/78/PEG 27/4/2005 SEKRETARIS DAERAH 263/800/78/PEG 27/4/2005 APBD
7242 INDRAYANTI MATARAM,
10/4/1971 Guru SMP/MTs Pemerintah Kota Mataram 01 00 S.1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 424303ADIK05 31/12/2004 MENDIKNAS 424303ADIK05 31/12/2004 APBN
7243 INDRAYATI MATARAM,
5/5/1974 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 10 09 SMA A.3 / IPS 002 OT.215 1995 17/4/1995 PIMPRO DISKAN 11/060.1/KPADSPKIV05 22/6/2005 APBD
7244 INDRI KURNIAWATI SUMBAWA BARAT,
5/11/1972 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 13 01 SMA A.3 / IPS 07 TAHUN 1992 5/11/1992 BUPATI SUMBAWA BARAT 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 APBD
7245 INDRI SEPAYANI LOMBOK TIMUR,
26/9/1979 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 03 00 S.1 PERTANIAN 600/DPU/152/2003 26/5/2003 KADIS PU KAB LOTIM 800/DPU/432/2005 26/7/2005 APBD
7246 INDRIANI MATARAM,
23/2/1984 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 00 MA A.3 / IPS 177/814.1/KEPEG 29/4/2005 GUBERNUR NTB 177/814.1/KEPEG 29/4/2005 APBD
7247 INDRIANI SUMBAWA,
22/9/1964 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kab. Sumbawa 02 07 SLTA UMUM 23/PD/2003 14/12/2003 PJ BUPATI SUMBAWA 033/814/BKD/2005 2/5/2005 0 APBD
7248 INDRIANI MATARAM,
25/9/1980 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kota Mataram 03 11 SEKOLAH MENENGAH PARIWISATA 183800477KEPEG2005 1/6/2002 0 WALIKOTA MATARAM 183800477KEPEG2005 1/6/2002 0 APBD
7249 INDRIANI AZDIATUTI LOMBOK TIMUR,
5/5/1971 0 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kota Mataram 02 07 SPG PENDIDIKAN TK 896010ADIK2003 1/6/2003 0 MENDIKNAS 896010ADIK2003 1/6/2003 0 APBN
7250 INDRIANI UTAMI SUMBAWA,
27/1/1977 Bidan Pemerintah Kab. Sumbawa 09 03 D-I KEBIDANAN KP/00/03/4/9340 1/10/1996 KAKANWIL DEPKES NTB KP/00/03/4/9340 1/10/1996 APBN
7251 INDRIATI BIMA,
31/12/1967 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kab. Bima 02 10 SPG PENDIDIKAN TK 824.016/25.010.2005 1/3/2003 0 SEKDA AN.MENDIKNAS 824.016/25.010.2005 31/12/2004 APBN
7252 INDRIATI DOMPU,
15/7/1969 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Dompu 01 03 S.1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 02/PLS/NTB/IV/1998 23/6/1994 KADIS DIKPORA 996/424F3/DIKPORA 21/6/2004 APBN
7253 INDRIATI, SST BIMA,
28/10/1975 Penyuluh Pertanian Pemerintah Kab. Bima 06 10 SPMA 1411/KP430/SK/11/199 25/2/1999 DEPTAN PROP. NTB 824.016/38.010.2003 2/1/2003 0 APBD
7254 INDRIYANI LOMBOK TIMUR,
2/9/1974 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 03 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 973/99/PENDA/2003 12/4/2003 KADIS PENDAPATAN 814/331/PEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7255 INDRO LUKITO SUMBAWA,
30/10/1968 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 05 00 S.1 EKONOMI MANAJEMEN 32/814/PEG/2001 10/3/2001 BUPATI SUMBAWA 012/814/BKD/2005 10/3/2005 APBD
7256 INDULLAH SUMBAWA,
5/5/1983 0 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Sumbawa 02 02 MADRASAH ALIYAH 033/814/BKD/2005 2/5/2005 0 BUPATI SUMBAWA 033/814/BKD/2005 2/5/2005 0 APBD
7257 INGELA LOUSIANA MATARAM,
23/4/1982 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 03 11 SEKOLAH MENENGAH ATAS 1242 814 2-1 KEPEG 29/5/2002 AN GUB NTB ASS. ADM 204/814.1/KEPEG 11/5/2005 APBD
7258 INGGAH LOMBOK TENGAH,
31/12/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Tengah 08 09 SEKOLAH DASAR 185/814.1/PEG/1997 29/12/1997 BUPATI LOMBOK TENGAH 185/814.1/PEG/1997 29/12/1997 APBD
7259 INGGIT HARIATI MATARAM,
23/1/1973 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 03 11 SEKOLAH MENENGAH ATAS 01A/KPTS/KPW/2002 2/1/2002 0 KADIS KIMPRASWIL NTB 172//814.1/KEPEG 26/4/2005 APBD
7260 INGGIT LINGGARJATI LOMBOK BARAT,
25/3/1985 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 800/238/BAWASDA/2005 6/10/2005 KEPALA BAWASDA 800/238/BAWASDA/2005 6/10/2005 APBD
7261 INI NIKE SUKMAWATI MATARAM,
19/10/1976 Guru SMU/MA Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 S.1 TEKNIK SIPIL KEP.255/800/09/PEG 24/3/2005 BUPATI LOMBOK BARAT KEP.255/800/09/PEG 24/3/2005 APBD
7262 INOM LOMBOK BARAT,
31/12/1968 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Lombok Barat 02 07 SPG PENDIDIKAN SD 800/040/TU/DPK 1/6/2003 0 SEKRETARIS DAERAH 800/040/TU/DPK 1/6/2003 0 APBN
7263 INSAN AKBAR RAYES SUMBAWA,
10/5/1980 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 03 00 D-III TEKNIK SIPIL 814/168/BKD/2003 11/6/2003 BUPATI SUMBAWA 814/013/BKD/2005 2/1/2005 0 APBD
7264 INSAN MULYASA BIMA,
9/9/1984 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Dompu 05 00 SMP 814.1/019/PEG 22/3/2001 BUPATI DOMPU 814/33/PEG 24/2/2005 APBD
7265 INTA FEBRYANTARI LOMBOK TIMUR,
3/2/1979 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 02 07 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN 188.4/204/PD/2003 10/5/2003 KEPALA BAPPEDA 188.45/206/PD/2005 9/5/2005 0 APBD
7266 INTAN DOMPU,
3/1/1970 0 Guru SLB Pemerintah Kab. Dompu 03 06 D-II/A-II PENDIDIKAN LUAR BIASA 187 THN 2002 11/9/2002 BUPATI DOMPU 94 THN 2005 25/5/2005 APBD
7267 INTAN KOMALASARI BIMA,
4/2/1980 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 03 01 SEKOLAH SENI RUPA 824.016/74.BKD.2002 1/11/2002 BUPATI BIMA 824.016/74.BKD.2002 1/11/2002 APBD
7268 INTAN SUMARNI, S.SOS SUMBAWA,
31/3/1972 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 07 09 S.1 SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI NEGARA 26 TAHUN 1998 1/4/1998 0 KEPALA BP-7 PROV.NTB 102/814.1/KEPEG 31/3/2005 APBD
7269 INTIHABUL HUMAH LOMBOK BARAT,
31/12/1970 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Lombok Barat 02 07 D-II PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 800/057/TU/DPK 1/6/2003 0 SEKRETARIS DAERAH 800/057/TU/DPK 1/6/2003 0 APBN
7270 INUM LOMBOK TENGAH,
31/12/1969 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kab. Lombok Tengah 01 00 PGAN 6 TAHUN 816/142/PDK 31/12/2004 BUPATI LOMBOK TENGAH 816/142/PDK 31/12/2004 APBN
7271 INYOMAN SULASTRAWAAN SUMBAWA,
4/8/1973 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 05 00 SMP 611-859/DPP.W/2000 1/5/2001 0 KEPALA DINAS 814/014/BKD/2005 10/3/2005 APBD
7272 IPA JAINAB S.SOS BIMA,
27/6/1975 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kota Bima 02 04 S.1 SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI NEGARA 824/326/KEPEG/2003 1/9/2003 0 WALIKOTA BIMA 824/233/KEPEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7273 IPA NURHIDAYAH,A.MA BIMA,
25/5/1979 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Bima 02 10 D-II PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 824.016/150.010.2003 1/3/2003 0 BUPATI BIMA 824.016/153.010.2005 1/6/2005 0 APBD
7274 IPAH NURSAMSIAH DOMPU,
31/12/1971 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Dompu 03 06 S.1 PENDIDIKAN BIOLOGI 140 TAHUN 2003 2/6/2003 0 BUPATI DOMPU 94 TAHUN 2005 25/5/2005 APBD
7275 IQBAL ISLAMIE SUMBAWA BARAT,
8/8/1984 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 BUPATI SUMBAWA BARAT 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 APBD
7276 IQRA YULIANINGSYAH DOMPU,
30/7/1980 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Dompu 03 05 MA A.3 / IPS 550/824.4/1799/2003 10/7/2003 KADIS PERHUB DOMPU 814/229/DISHUB 3/1/2005 0 APBD
7277 IQRAMAN DOMPU,
12/4/1966 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Dompu 03 06 SEKOLAH PENDIDIKAN GURU 187 TAHUN 2002 11/9/2002 BUPATI DOMPU 063 TAHUN 2004 31/12/2004 APBD
7278 IR JAYA PURNAMA SUMBAWA,
22/1/1962 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Sumbawa 03 09 S.1 PEMBANGUNAN PERTANIAN 81/814/BKD/2002 6/5/2002 0 BUPATI SUMBAWA 031/814/BKD/2002 2/5/2005 0 APBD
7279 IR MARYAM BIMA,
15/8/1965 Guru SMU/MA Pemerintah Propinsi NTB 13 00 S.1 PERTANIAN TU 820/309 27/8/1992 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7280 IR NURLAILA BIMA,
4/9/1965 0 Guru SMU/MA Pemerintah Propinsi NTB 13 08 S.1 PETERNAKAN TU 814.1/086 1/4/1992 0 GUBERNURN NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7281 IR NURLAILA H ALWI BIMA,
17/4/1968 Guru SMU/MA Pemerintah Propinsi NTB 11 05 S.1 PETERNAKAN TU 820/242 28/7/1994 GUBERNUR PROP NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7282 IR SARI F NAPITUPULU JEMBER,
19/2/1966 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 05 09 S.1 PERTANIAN 562/2697/RSU/III/02 31/3/2000 WADIR UMUM DAN KEU 120/814.1/KEPEG 1/4/2005 0 APBD
7283 IR. ARIFIN BIMA,
31/12/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Bima 04 00 S.1 PETERNAKAN 1936/W-22/P/IV/1994 28/2/1994 KANWIL DEPNAKER NTB 824.016/52.BKD.2002 1/10/2002 APBD
7284 IR. HARTONO LOMBOK BARAT,
16/4/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 09 00 S.1 PERTANIAN 667/SK/TU.410/5/1997 5/5/1997 0 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7285 IR. HERU SUSILO BOGOR,
6/5/1968 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 04 00 S.1 PERIKANAN 28A/120-MUS/KP/2002 7/1/2002 0 KEPALA MUSEUM 136/814.1/KEPEG 9/4/2005 0 APBD
7286 IR. LALU MUHSIHIN LOMBOK BARAT,
27/11/1964 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 10 S.1 PETERNAKAN TU.800.3/161/DIPERTA 16/2/2004 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7287 IR. MOHAMAD SALMAN LOMBOK TIMUR,
7/9/1962 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 07 06 S.1 PERTANIAN 841.1/179 18/5/1998 AN. GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7288 IR. MUHAMMAD ADAM SUMBAWA,
21/7/1963 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 12 08 S.1 PETERNAKAN KEP.210/7-22/P/1989 24/8/1989 KAKANWIL NAKER NTB 147/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7289 IR. PURNAMA TAJUDIN BIMA,
13/9/1962 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 16 08 S.1 PETERNAKAN TU.841.1/002 1/4/1989 0 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7290 IR. SAIFUL BAKHRI LOMBOK TENGAH,
11/11/1961 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Tengah 01 09 S.1 PERTANIAN 522.4/02/KPTS/1992 30/5/1992 KADIS PERTANIAN 11 TAHUN 2004 12/4/2004 APBN
7291 IR. SARIFUDIN BIMA,
17/12/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 04 11 S.1 PERTANIAN PAHAT.841.1/191 19/3/2001 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7292 IR. SRI HASFIANI LOMBOK TIMUR,
13/7/1967 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 00 S.1 PERTANIAN 902/1546.2/NAKER 2/5/2005 0 KEPALA DISNAKER NTB 902/1546.2/NAKER 2/5/2005 0 APBD
7293 IR. SUSI ARDIANA MAKASSAR,
6/1/1966 0 Guru SMU/MA Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 S.1 PERIKANAN 821/267-TU/DPK/2004 31/12/2004 KADIS PDK LOBAR 821/267-TU/DPK/2004 31/12/2004 APBN
7294 IR. SYAFRUDDIN BIMA,
31/12/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Bima 01 06 S.1 PERTANIAN 814/036/DISTRANS 6/7/2004 0 KEPALA DISTRANS 814/036/DISTRANS 6/7/2004 0 APBD
7295 IR. WISMANUDDIN LOMBOK TIMUR,
31/12/1962 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 08 08 S.1 PERTANIAN APBD.841.1.1/84 26/4/1997 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7296 IR.EHSAN LOMBOK BARAT,
10/4/1965 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 10 08 S.1 PERTANIAN 800/801/1995 18/9/1995 KEP.DIPERTANAK LOBAR KEP.263/800/78/PEG 27/4/2005 APBD
7297 IR.HERMIATI BIMA,
25/3/1963 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 10 02 S.1 PERTANIAN 873.2/06/SPPN/X/1995 20/8/1989 KEPALA SPPN MATARAM KEP.263/800/78/PEG 27/4/2005 APBD
7298 IR.M.SAIFUDDIN Z LOMBOK TIMUR,
31/12/1962 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 02 00 S.1 PERTANIAN KEP.183/800/562/PEG 1/3/2004 0 SEKRETARIS DAERAH KE.263/800/78/PEG 27/4/2005 APBD
7299 IR.RR SRI HERYEKTY P BLORA,
10/1/1969 Guru SMU/MA Pemerintah Kab. Lombok Barat 03 04 S.1 PERTANIAN 820/1176-UP/DPK/02 31/8/2002 SEKRETARIS DAERAH 800/221/TU/PDK 1/6/2005 0 APBN
7300 IR.SHUFIANA AMINI LOMBOK TIMUR,
26/8/1966 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Lombok Barat 03 00 S.1 PERTANIAN SOSIAL EKONOMI KEP.184.813.495.PEG 26/7/2003 SEKRETARIS DAERAH KEP.255/800/09/PEG 24/3/2005 APBD
PEMERINTAH KOTA
PENCARIAN Nama : Pemerintah : Jenis Tenaga Honorer :
Semua Kabupaten Provinsi NTB Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Bima Sumbawa Dompu Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Semua Status
Menampilkan (21023 data) :
No. Nama Tempat Lahir Jabatan/Tugas Unit Kerja/ Ms Kerja Pendidikan/
Jurusan
Keputusan Keputusan Sumber Pembayaran
Pengangkatan Pertama
Tgl. Lahir yang dilakukan Tempat Tugas Thn Bln No. Tgl. Pejabat yg Pengangkatan Terakhir
Mengangkat No. Tgl.
7201 INDIT HIDAYATI S LOMBOK TIMUR,
22/4/1979 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 01 11 S.1 PERTANIAN 188.45/167/PD/2004 24/4/2004 KEPALA BAPPEDA 188.45/206/PD/2005 9/5/2005 0 APBD
7202 INDRA ALAMSYAH BIMA,
10/8/1980 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 02 11 SMEA KESEKRETARIATAN 824.016/42.010.2003 2/1/2003 0 BUPATI BIMA 824.016/42.010.2003 2/1/2003 0 APBD
7203 INDRA ALAMSYAH, SH SUMBAWA BARAT,
14/4/1978 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 08 S.1 HUKUM 130/814-1/KEPEG 17/4/2004 AN.GUBERNUR NTB 109/814.1/KEPEG 31/3/2005 APBD
7204 INDRA ASMAWIJAYA SUMBAWA,
26/9/1980 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Sumbawa 03 09 SEKOLAH MENENGAH ATAS 80/814/BKD/2002 6/5/2002 0 BUPATI SUMBAWA 031/814/BKD/2005 2/5/2005 0 APBD
7205 INDRA BAYU, S.SOS BIMA,
8/8/1979 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 03 00 SMA A.2 / BIOLOGI 824.016/35.010.2003 2/1/2003 0 BUPATI BIMA 824.016/35.010.2003 2/1/2003 0 APBD
7206 INDRA CAHYADI PADANG,
31/8/1971 Guru SMU/MA Pemerintah Kab. Lombok Tengah 02 07 S.1 PERTANIAN TANAH 816/528/PDK 1/6/2003 0 BUPATI LOMBOK TENGAH 816/528/PDK 1/6/2003 0 APBN
7207 INDRA CAHYADIN, S.HI BIMA,
31/12/1978 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 03 02 S.1 HUKUM ISLAM 824.016/206.BKD.2002 1/11/2002 BUPATI BIMA 824.016/206.BKD.2002 1/11/2002 APBD
7208 INDRA DARMAWAN BIMA,
19/6/1972 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 12 08 SLTA UMUM 12/KPTS/PBPJK/1993 1/4/1993 0 PEMIMPIN PROYEK 172/814.1/KEPEG 26/4/2005 APBD
7209 INDRA DINATA SUMBAWA,
30/10/1983 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 03 00 SMP 733 TAHUN 2003 29/3/2003 BUPATI SUMBAWA 174 TAHUN 2005 8/4/2005 0 APBD
7210 INDRA EKA YANTI LOMBOK TIMUR,
11/1/1978 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Tengah 02 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 30 TAHUN 2003 1/5/2003 0 KADIS KIMPRASWIL 30 TAHUN 2003 1/5/2003 0 APBD
7211 INDRA FAUZI MATARAM,
9/6/1980 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS KEP.254A/800/1375/KE 28/3/2005 BUPATI KEP.254A/800/1375/KE 28/3/2005 APBD
7212 INDRA GUNAWAN BIMA,
3/9/1976 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 03 00 SMA A.3 / IPS 824.016/244.BKD.2002 1/12/2002 BUPATI BIMA 824.016/244.BKD.2002 1/12/2002 APBD
7213 INDRA GUNAWAN ABDI LOMBOK TIMUR,
27/7/1978 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 05 09 SLTA UMUM 246/814/323/PEG/2000 12/5/2000 BUPATI LOMBOK TIMUR 814/316/PEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7214 INDRA HIDAYAT BIMA,
7/2/1975 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 03 11 SEKOLAH MENENGAH ATAS 02KPTSBPPRJJAPBDPJ02 8/3/2002 0 PIMBAGPRO 172/814.1/KEPEG 26/4/2005 APBD
7215 INDRA JAYA SUMBAWA BARAT,
10/11/1974 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 STM MESIN LISTRIK 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 BUPATI SUMBAWA BARAT 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 APBD
7216 INDRA JAYA SUMBAWA BARAT,
2/1/1981 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 109/814/KEPEG/2004 18/7/2004 BUPATI SUMBAWA BARAT 75 TAHUN 2005 5/3/2005 0 APBD
7217 INDRA KARSYAH SUMBAWA,
18/8/1977 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 01 00 SMA A.2 / BIOLOGI 814/014/BKD/2005 10/3/2005 BUPATI SUMBAWA 814/014/BKD/2005 10/3/2005 APBD
7218 INDRA KARYAWANSYAH SUMBAWA,
29/5/1980 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 04 00 SMA A.4 / BAHASA 970 TAHUN 2002 3/6/2002 0 BUPATI SUMBAWA 192 TAHUN 2005 17/3/2005 APBD
7219 INDRA KUSUMA.S MATARAM,
15/2/1982 Perawat Pemerintah Propinsi NTB 01 06 D-III KESEHATAN KEPERAWATAN 821/1091/RSUM/VI/04 10/6/2004 DIREKTUR RSU MATARAM 120/814.1/KEPEG 1/4/2005 0 APBD
7220 INDRA KUSUMADEWI SUMBAWA,
15/4/1980 Perawat Pemerintah Kab. Sumbawa 02 00 SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN 119 TAHUN 2004 20/2/2004 BUPATI SUMBAWA 814/029/BKD/2005 26/4/2005 APBD
7221 INDRA PURNAMA SUMBAWA,
12/10/1982 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 03 00 STM OTOMOTIF 733 TAHUN 2003 29/5/2003 BUPATI SUMBAWA 174 TAHUN 2005 8/4/2005 0 APBD
7222 INDRA PUSPA, S.PD LOMBOK BARAT,
11/6/1971 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kab. Lombok Barat 02 06 SPG PENDIDIKAN TK KEP.184/813/495/PEG 26/7/2003 KADIS PDK LOBAR 821/01-TU/DPK/2004 31/12/2004 APBN
7223 INDRA SATRIADY LOMBOK TIMUR,
10/9/1970 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 01 00 S.1 TEKNIK SIPIL 800/DPU/432/2005 26/7/2005 KA. DPU LOTIM 800/DPU/432/2005 26/7/2005 APBD
7224 INDRA SOFYAN BIMA,
29/3/1974 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Bima 06 09 STM OTOMOTIF 010205/DPU-OP/290/99 1/5/1999 0 KEP DPU KAB. BIMA 824.016/124.BKD.2002 1/11/2002 APBD
7225 INDRA WAHYU K JAWA TIMUR,
28/3/1982 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 09 SLTA UMUM 106/814.1/KEPEG 1/4/2004 0 KEPALA BIRO KEPEG 101/814.1/KEPEG 31/3/2005 APBD
7226 INDRA WIJAYA SUMBAWA,
31/8/1976 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Sumbawa 01 00 S.1 PENDIDIKAN GEOGRAFI 031/814/BKD/2005 2/5/2005 0 BUPATI SUMBAWA 031/814/BKD/2005 2/5/2005 0 APBD
7227 INDRA YADI SUMBAWA BARAT,
12/2/1970 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 15 03 SPG PENDIDIKAN TK 800/20/SD.35/1990 20/9/1990 BUPATI SUMBAWA BARAT 814/002/DIKNAS/2003 31/12/2004 APBN
7228 INDRAJAYA, ST. SUMBAWA BARAT,
25/5/1977 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 S.1 TEKNIK ELEKTRO 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 BUPATI SUMBAWA BARAT 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 APBD
7229 INDRAJIN LOMBOK TIMUR,
31/12/1973 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 01 00 SMP 820/2144/PK.I/2005 23/6/2005 KADIS PDK LOTIM 820/2144/PK.I/2005 23/6/2005 APBD
7230 INDRATMAN SUMBAWA,
14/6/1974 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Dompu 06 04 S.1 TEKNOLOGI PERTANIAN 500/04/BAPPEDA 16/8/2000 KEPELA BAPPEDA DOMPU 050/67/BAPPEDA 2/6/2005 0 APBD
7231 INDRATNO BIMA,
13/2/1970 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 07 08 SMA A.3 / IPS 551.009/SKP.009.1998 31/3/1998 BUPATI BIMA 824.016/37.010.2003 2/1/2003 0 APBD
7232 INDRAWATI SUMBAWA,
19/5/1975 Bidan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 11 03 D-I KEBIDANAN 1054/KANDEP/TU1/X/94 1/10/1994 KAKANDEP KESEHATAN 870/3441 22/11/2004 APBN
7233 INDRAWATI SUMBAWA BARAT,
26/3/1986 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 SMA A.3 / IPS 319 TAHUN 2005 13/6/2005 BUPATI SUMBAWA BARAT 319 TAHUN 2005 13/6/2005 APBD
7234 INDRAWATI BIMA,
16/12/1978 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kota Bima 02 04 MA A.3 / IPS 824/327/KEPEG/2003 1/9/2003 0 WALIKOTA BIMA 824/233/KEPEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7235 INDRAWATI LOMBOK TIMUR,
27/12/1980 Perawat Pemerintah Kab. Lombok Timur 01 00 AKADEMI PERAWAT 814/368/PEG/2005 3/1/2005 0 BUPATI LOMBOK TIMUR 814/368/PEG/ 3/1/2005 0 APBD
7236 INDRAWATI LOMBOK TIMUR,
2/1/1977 0 Sanitarian Pemerintah Kab. Lombok Timur 02 00 D-III KESEHATAN LINGKUNGAN 814/792/DIKES/2004 6/7/2004 0 KA. DIKES LOTIM 814/496/DIKES/2005 3/1/2005 0 APBD
7237 INDRAWATI SUMBAWA,
12/1/1978 Perawat Pemerintah Kab. Sumbawa 04 00 SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN 89/814/BKD/2002 20/5/2002 BUPATI SUMBAWA 019/814/BKD/2005 9/3/2005 0 APBD
7238 INDRAWATI KEPULAUAN RIAU,
31/12/1970 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Lombok Tengah 02 07 SPG PENDIDIKAN SD 816/056/PDK 1/6/2003 0 BUPATI LOMBOK TENGAH 816/056/PDK 1/6/2003 0 APBN
7239 INDRAWATI NUNUHITU MATARAM,
27/8/1979 Perawat Pemerintah Kab. Sumbawa 03 00 SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN 144/814/BKD/2003 10/5/2003 BUPATI SUMBAWA 019/814/BKD/2005 9/3/2005 0 APBD
7240 INDRAWATI SE BIMA,
4/10/1976 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kota Bima 02 04 S.1 EKONOMI AKUNTANSI 824/327/KEPEG/2003 1/9/2003 0 WALIKOTA BIMA 824/233/KEPEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7241 INDRAYANI SURABAYA,
31/10/1978 Dokter Umum/Spesialis Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 S.1 KEDOKTERAN 263/800/78/PEG 27/4/2005 SEKRETARIS DAERAH 263/800/78/PEG 27/4/2005 APBD
7242 INDRAYANTI MATARAM,
10/4/1971 Guru SMP/MTs Pemerintah Kota Mataram 01 00 S.1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 424303ADIK05 31/12/2004 MENDIKNAS 424303ADIK05 31/12/2004 APBN
7243 INDRAYATI MATARAM,
5/5/1974 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 10 09 SMA A.3 / IPS 002 OT.215 1995 17/4/1995 PIMPRO DISKAN 11/060.1/KPADSPKIV05 22/6/2005 APBD
7244 INDRI KURNIAWATI SUMBAWA BARAT,
5/11/1972 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 13 01 SMA A.3 / IPS 07 TAHUN 1992 5/11/1992 BUPATI SUMBAWA BARAT 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 APBD
7245 INDRI SEPAYANI LOMBOK TIMUR,
26/9/1979 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 03 00 S.1 PERTANIAN 600/DPU/152/2003 26/5/2003 KADIS PU KAB LOTIM 800/DPU/432/2005 26/7/2005 APBD
7246 INDRIANI MATARAM,
23/2/1984 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 00 MA A.3 / IPS 177/814.1/KEPEG 29/4/2005 GUBERNUR NTB 177/814.1/KEPEG 29/4/2005 APBD
7247 INDRIANI SUMBAWA,
22/9/1964 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kab. Sumbawa 02 07 SLTA UMUM 23/PD/2003 14/12/2003 PJ BUPATI SUMBAWA 033/814/BKD/2005 2/5/2005 0 APBD
7248 INDRIANI MATARAM,
25/9/1980 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kota Mataram 03 11 SEKOLAH MENENGAH PARIWISATA 183800477KEPEG2005 1/6/2002 0 WALIKOTA MATARAM 183800477KEPEG2005 1/6/2002 0 APBD
7249 INDRIANI AZDIATUTI LOMBOK TIMUR,
5/5/1971 0 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kota Mataram 02 07 SPG PENDIDIKAN TK 896010ADIK2003 1/6/2003 0 MENDIKNAS 896010ADIK2003 1/6/2003 0 APBN
7250 INDRIANI UTAMI SUMBAWA,
27/1/1977 Bidan Pemerintah Kab. Sumbawa 09 03 D-I KEBIDANAN KP/00/03/4/9340 1/10/1996 KAKANWIL DEPKES NTB KP/00/03/4/9340 1/10/1996 APBN
7251 INDRIATI BIMA,
31/12/1967 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kab. Bima 02 10 SPG PENDIDIKAN TK 824.016/25.010.2005 1/3/2003 0 SEKDA AN.MENDIKNAS 824.016/25.010.2005 31/12/2004 APBN
7252 INDRIATI DOMPU,
15/7/1969 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Dompu 01 03 S.1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 02/PLS/NTB/IV/1998 23/6/1994 KADIS DIKPORA 996/424F3/DIKPORA 21/6/2004 APBN
7253 INDRIATI, SST BIMA,
28/10/1975 Penyuluh Pertanian Pemerintah Kab. Bima 06 10 SPMA 1411/KP430/SK/11/199 25/2/1999 DEPTAN PROP. NTB 824.016/38.010.2003 2/1/2003 0 APBD
7254 INDRIYANI LOMBOK TIMUR,
2/9/1974 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 03 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 973/99/PENDA/2003 12/4/2003 KADIS PENDAPATAN 814/331/PEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7255 INDRO LUKITO SUMBAWA,
30/10/1968 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 05 00 S.1 EKONOMI MANAJEMEN 32/814/PEG/2001 10/3/2001 BUPATI SUMBAWA 012/814/BKD/2005 10/3/2005 APBD
7256 INDULLAH SUMBAWA,
5/5/1983 0 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Sumbawa 02 02 MADRASAH ALIYAH 033/814/BKD/2005 2/5/2005 0 BUPATI SUMBAWA 033/814/BKD/2005 2/5/2005 0 APBD
7257 INGELA LOUSIANA MATARAM,
23/4/1982 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 03 11 SEKOLAH MENENGAH ATAS 1242 814 2-1 KEPEG 29/5/2002 AN GUB NTB ASS. ADM 204/814.1/KEPEG 11/5/2005 APBD
7258 INGGAH LOMBOK TENGAH,
31/12/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Tengah 08 09 SEKOLAH DASAR 185/814.1/PEG/1997 29/12/1997 BUPATI LOMBOK TENGAH 185/814.1/PEG/1997 29/12/1997 APBD
7259 INGGIT HARIATI MATARAM,
23/1/1973 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 03 11 SEKOLAH MENENGAH ATAS 01A/KPTS/KPW/2002 2/1/2002 0 KADIS KIMPRASWIL NTB 172//814.1/KEPEG 26/4/2005 APBD
7260 INGGIT LINGGARJATI LOMBOK BARAT,
25/3/1985 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 800/238/BAWASDA/2005 6/10/2005 KEPALA BAWASDA 800/238/BAWASDA/2005 6/10/2005 APBD
7261 INI NIKE SUKMAWATI MATARAM,
19/10/1976 Guru SMU/MA Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 S.1 TEKNIK SIPIL KEP.255/800/09/PEG 24/3/2005 BUPATI LOMBOK BARAT KEP.255/800/09/PEG 24/3/2005 APBD
7262 INOM LOMBOK BARAT,
31/12/1968 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Lombok Barat 02 07 SPG PENDIDIKAN SD 800/040/TU/DPK 1/6/2003 0 SEKRETARIS DAERAH 800/040/TU/DPK 1/6/2003 0 APBN
7263 INSAN AKBAR RAYES SUMBAWA,
10/5/1980 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 03 00 D-III TEKNIK SIPIL 814/168/BKD/2003 11/6/2003 BUPATI SUMBAWA 814/013/BKD/2005 2/1/2005 0 APBD
7264 INSAN MULYASA BIMA,
9/9/1984 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Dompu 05 00 SMP 814.1/019/PEG 22/3/2001 BUPATI DOMPU 814/33/PEG 24/2/2005 APBD
7265 INTA FEBRYANTARI LOMBOK TIMUR,
3/2/1979 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Timur 02 07 AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN 188.4/204/PD/2003 10/5/2003 KEPALA BAPPEDA 188.45/206/PD/2005 9/5/2005 0 APBD
7266 INTAN DOMPU,
3/1/1970 0 Guru SLB Pemerintah Kab. Dompu 03 06 D-II/A-II PENDIDIKAN LUAR BIASA 187 THN 2002 11/9/2002 BUPATI DOMPU 94 THN 2005 25/5/2005 APBD
7267 INTAN KOMALASARI BIMA,
4/2/1980 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Bima 03 01 SEKOLAH SENI RUPA 824.016/74.BKD.2002 1/11/2002 BUPATI BIMA 824.016/74.BKD.2002 1/11/2002 APBD
7268 INTAN SUMARNI, S.SOS SUMBAWA,
31/3/1972 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 07 09 S.1 SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI NEGARA 26 TAHUN 1998 1/4/1998 0 KEPALA BP-7 PROV.NTB 102/814.1/KEPEG 31/3/2005 APBD
7269 INTIHABUL HUMAH LOMBOK BARAT,
31/12/1970 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Lombok Barat 02 07 D-II PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 800/057/TU/DPK 1/6/2003 0 SEKRETARIS DAERAH 800/057/TU/DPK 1/6/2003 0 APBN
7270 INUM LOMBOK TENGAH,
31/12/1969 Guru TK/RA/BA Pemerintah Kab. Lombok Tengah 01 00 PGAN 6 TAHUN 816/142/PDK 31/12/2004 BUPATI LOMBOK TENGAH 816/142/PDK 31/12/2004 APBN
7271 INYOMAN SULASTRAWAAN SUMBAWA,
4/8/1973 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa 05 00 SMP 611-859/DPP.W/2000 1/5/2001 0 KEPALA DINAS 814/014/BKD/2005 10/3/2005 APBD
7272 IPA JAINAB S.SOS BIMA,
27/6/1975 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kota Bima 02 04 S.1 SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI NEGARA 824/326/KEPEG/2003 1/9/2003 0 WALIKOTA BIMA 824/233/KEPEG/2005 3/1/2005 0 APBD
7273 IPA NURHIDAYAH,A.MA BIMA,
25/5/1979 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Bima 02 10 D-II PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 824.016/150.010.2003 1/3/2003 0 BUPATI BIMA 824.016/153.010.2005 1/6/2005 0 APBD
7274 IPAH NURSAMSIAH DOMPU,
31/12/1971 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Dompu 03 06 S.1 PENDIDIKAN BIOLOGI 140 TAHUN 2003 2/6/2003 0 BUPATI DOMPU 94 TAHUN 2005 25/5/2005 APBD
7275 IQBAL ISLAMIE SUMBAWA BARAT,
8/8/1984 0 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 01 00 SEKOLAH MENENGAH ATAS 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 BUPATI SUMBAWA BARAT 57 TAHUN 2005 2/3/2005 0 APBD
7276 IQRA YULIANINGSYAH DOMPU,
30/7/1980 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Dompu 03 05 MA A.3 / IPS 550/824.4/1799/2003 10/7/2003 KADIS PERHUB DOMPU 814/229/DISHUB 3/1/2005 0 APBD
7277 IQRAMAN DOMPU,
12/4/1966 Guru SD/MI Pemerintah Kab. Dompu 03 06 SEKOLAH PENDIDIKAN GURU 187 TAHUN 2002 11/9/2002 BUPATI DOMPU 063 TAHUN 2004 31/12/2004 APBD
7278 IR JAYA PURNAMA SUMBAWA,
22/1/1962 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Sumbawa 03 09 S.1 PEMBANGUNAN PERTANIAN 81/814/BKD/2002 6/5/2002 0 BUPATI SUMBAWA 031/814/BKD/2002 2/5/2005 0 APBD
7279 IR MARYAM BIMA,
15/8/1965 Guru SMU/MA Pemerintah Propinsi NTB 13 00 S.1 PERTANIAN TU 820/309 27/8/1992 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7280 IR NURLAILA BIMA,
4/9/1965 0 Guru SMU/MA Pemerintah Propinsi NTB 13 08 S.1 PETERNAKAN TU 814.1/086 1/4/1992 0 GUBERNURN NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7281 IR NURLAILA H ALWI BIMA,
17/4/1968 Guru SMU/MA Pemerintah Propinsi NTB 11 05 S.1 PETERNAKAN TU 820/242 28/7/1994 GUBERNUR PROP NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7282 IR SARI F NAPITUPULU JEMBER,
19/2/1966 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 05 09 S.1 PERTANIAN 562/2697/RSU/III/02 31/3/2000 WADIR UMUM DAN KEU 120/814.1/KEPEG 1/4/2005 0 APBD
7283 IR. ARIFIN BIMA,
31/12/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Bima 04 00 S.1 PETERNAKAN 1936/W-22/P/IV/1994 28/2/1994 KANWIL DEPNAKER NTB 824.016/52.BKD.2002 1/10/2002 APBD
7284 IR. HARTONO LOMBOK BARAT,
16/4/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 09 00 S.1 PERTANIAN 667/SK/TU.410/5/1997 5/5/1997 0 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7285 IR. HERU SUSILO BOGOR,
6/5/1968 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 04 00 S.1 PERIKANAN 28A/120-MUS/KP/2002 7/1/2002 0 KEPALA MUSEUM 136/814.1/KEPEG 9/4/2005 0 APBD
7286 IR. LALU MUHSIHIN LOMBOK BARAT,
27/11/1964 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 10 S.1 PETERNAKAN TU.800.3/161/DIPERTA 16/2/2004 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7287 IR. MOHAMAD SALMAN LOMBOK TIMUR,
7/9/1962 0 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 07 06 S.1 PERTANIAN 841.1/179 18/5/1998 AN. GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7288 IR. MUHAMMAD ADAM SUMBAWA,
21/7/1963 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 12 08 S.1 PETERNAKAN KEP.210/7-22/P/1989 24/8/1989 KAKANWIL NAKER NTB 147/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7289 IR. PURNAMA TAJUDIN BIMA,
13/9/1962 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 16 08 S.1 PETERNAKAN TU.841.1/002 1/4/1989 0 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7290 IR. SAIFUL BAKHRI LOMBOK TENGAH,
11/11/1961 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Tengah 01 09 S.1 PERTANIAN 522.4/02/KPTS/1992 30/5/1992 KADIS PERTANIAN 11 TAHUN 2004 12/4/2004 APBN
7291 IR. SARIFUDIN BIMA,
17/12/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 04 11 S.1 PERTANIAN PAHAT.841.1/191 19/3/2001 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7292 IR. SRI HASFIANI LOMBOK TIMUR,
13/7/1967 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 01 00 S.1 PERTANIAN 902/1546.2/NAKER 2/5/2005 0 KEPALA DISNAKER NTB 902/1546.2/NAKER 2/5/2005 0 APBD
7293 IR. SUSI ARDIANA MAKASSAR,
6/1/1966 0 Guru SMU/MA Pemerintah Kab. Lombok Barat 01 00 S.1 PERIKANAN 821/267-TU/DPK/2004 31/12/2004 KADIS PDK LOBAR 821/267-TU/DPK/2004 31/12/2004 APBN
7294 IR. SYAFRUDDIN BIMA,
31/12/1966 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Bima 01 06 S.1 PERTANIAN 814/036/DISTRANS 6/7/2004 0 KEPALA DISTRANS 814/036/DISTRANS 6/7/2004 0 APBD
7295 IR. WISMANUDDIN LOMBOK TIMUR,
31/12/1962 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Propinsi NTB 08 08 S.1 PERTANIAN APBD.841.1.1/84 26/4/1997 GUBERNUR NTB 152/814.1/KEPEG 14/4/2005 APBD
7296 IR.EHSAN LOMBOK BARAT,
10/4/1965 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 10 08 S.1 PERTANIAN 800/801/1995 18/9/1995 KEP.DIPERTANAK LOBAR KEP.263/800/78/PEG 27/4/2005 APBD
7297 IR.HERMIATI BIMA,
25/3/1963 Tenaga Administrasi Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 10 02 S.1 PERTANIAN 873.2/06/SPPN/X/1995 20/8/1989 KEPALA SPPN MATARAM KEP.263/800/78/PEG 27/4/2005 APBD
7298 IR.M.SAIFUDDIN Z LOMBOK TIMUR,
31/12/1962 Tenaga Strategis Lainnya Pemerintah Kab. Lombok Barat 02 00 S.1 PERTANIAN KEP.183/800/562/PEG 1/3/2004 0 SEKRETARIS DAERAH KE.263/800/78/PEG 27/4/2005 APBD
7299 IR.RR SRI HERYEKTY P BLORA,
10/1/1969 Guru SMU/MA Pemerintah Kab. Lombok Barat 03 04 S.1 PERTANIAN 820/1176-UP/DPK/02 31/8/2002 SEKRETARIS DAERAH 800/221/TU/PDK 1/6/2005 0 APBN
7300 IR.SHUFIANA AMINI LOMBOK TIMUR,
26/8/1966 Guru SMP/MTs Pemerintah Kab. Lombok Barat 03 00 S.1 PERTANIAN SOSIAL EKONOMI KEP.184.813.495.PEG 26/7/2003 SEKRETARIS DAERAH KEP.255/800/09/PEG 24/3/2005 APBD
CPNS tenaga honorer daerah
CPNS
Penantian Honda Penuh Harap
Kekecewaan tidak dapat disembunyikan dari mimik Afandi (42), tenaga honorer daerah -kerap disebut honda- di Sekolah Menengah Pertama Dewantara, Jumat (17/3), setelah mengetahui pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil dari jalur honda molor. Hari pengumuman yang selalu ia nanti berubah menjadi kelam.
Sejak sehari sebelumnya, Afandi, salah satu guru bantu (termasuk honda), melihat pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui internet di situs kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari pukul 16.00 sampai pukul 00.00, ia bolak-balik ke komputer untuk melihat pengumuman dari internet.
Namun setiap kali ia melihatnya, pengumuman tes CPNS dari jalur honda belum juga keluar. Yang tampak hanyalah pengumuman hasil tes CPNS dari jalur umum. Karena sudah larut, Afandi tidur seraya berharap malam segera berlalu sehingga dapat melihat hasil tes CPNS pada pagi harinya.
Pada pagi hari sebelum berangkat mengajar matematika, sekitar pukul 07.00, ia mencoba mengirim pesan singkat (SMS) ke 7890 untuk mengetahui apakah ia diterima sebagai PNS. Namun, lagi-lagi pengumuman itu belum ada. Balasan yang ia terima dari SMS itu menyebutkan, "Maaf pelayanan masih dalam perbaikan."
Berangkatlah ia mengajar di SMP yang terletak di Jalan Simokalangan, Kecamatan Sukomanunggal. Sepulangnya mengajar, ia langsung pergi ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan harapan pengumuman hasil tes CPNS sudah ditempel. Setibanya di sana, pengumuman ternyata itu belum juga ada.
Ia mendapat informasi dari Badan Kepegawaian Kota Surabaya bahwa hasil tes CPNS dari jalur honda baru akan diumumkan pada pukul 13.00. Di dinas, ia menunggu bersama rekan-rekan guru bantu lainnya. Namun hingga pukul 15.00, pengumuman itu belum juga ditempel.
Muncullah kecurigaan di benak dia dan rekan-rekan guru bantu lainnya bahwa ada upaya rekayasa untuk mengubah hasil tes CPNS. Afandi bersama sekitar 50 guru bantu lainnya berangkat ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), tempat lembar-lembar jawaban dinilai.
Setibanya di ITS, mereka mengetahui kalau proses hasil seleksi di ITS untuk jalur honda ternyata belum selesai. Kecurigaan pun semakin bertambah. "Mengapa jalur umum yang peminatnya lebih banyak justru lebih cepat selesai, sedang yang jalur honda malah lebih lama? Ini kan janggal," kata pria yang sudah menjadi guru selama 16 tahun ini.
Kamisun (40), guru bantu di SMP Yayasan Pendidikan (YP) 17, juga kecewa setelah tidak dapat melihat pengumuman hasil tes CPNS. "Walaupun tidak diterima tidak apa-apa, yang penting saya dapat melihat hasil tes itu," ujar bapak dari dua anak ini.
Harapan Afandi, Kamisun, dan ribuan guru bantu serta tenaga honorer daerah lain untuk dapat diterima sebagai PNS begitu besar. Meningkatnya penerimaan yang mereka dapat setelah menjadi PNS merupakan salah satu harapan mereka.
Selama ini dengan menjadi guru bantu, mereka mendapatkan penghasilan sebesar Rp 710.000 setiap bulan. Penghasilan ini dirasakan sangat berat mengingat kondisi saat ini ketika harga barang, makanan, dan lainnya menjadi tinggi.
"Istri saya tidak bekerja, sedangkan anak saya tiga orang dan masih sekolah. Mereka duduk di SMA, SMP, dan SD. Untuk biaya sekolah saja sudah berat, belum untuk kebutuhan lainnya. Jadi, tidak jarang harus berutang untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak," tutur Afandi.
Dengan menjadi PNS, mereka akan mendapatkan penghasilan Rp 1,3 juta per bulan. Walaupun ini tidak terlalu tinggi, setidaknya gaji ini dapat membantu para honda memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Harapan para honda untuk menjadi PNS sebetulnya hanya menunggu waktu. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi saat ke Surabaya, 28 Februari, menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer sudah diangkat pada tahun 2009. Namun pada penerimaan CPNS tahun 2005 dan 2006, honda yang diangkat akan diprioritaskan kepada mereka yang berusia mendekati 46 tahun (batas usia maksimal pendaftar tenaga honorer pada tes CPNS) dan mereka yang masa kerjanya sudah lebih dari 20 tahun.
Honda hanya bisa berharap janji pemerintah dapat ditepati. Tidak lagi ingkar seperti saat janji pemerintah mengumumkan hasil tes CPNS. (D12)
Penantian Honda Penuh Harap
Kekecewaan tidak dapat disembunyikan dari mimik Afandi (42), tenaga honorer daerah -kerap disebut honda- di Sekolah Menengah Pertama Dewantara, Jumat (17/3), setelah mengetahui pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil dari jalur honda molor. Hari pengumuman yang selalu ia nanti berubah menjadi kelam.
Sejak sehari sebelumnya, Afandi, salah satu guru bantu (termasuk honda), melihat pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui internet di situs kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari pukul 16.00 sampai pukul 00.00, ia bolak-balik ke komputer untuk melihat pengumuman dari internet.
Namun setiap kali ia melihatnya, pengumuman tes CPNS dari jalur honda belum juga keluar. Yang tampak hanyalah pengumuman hasil tes CPNS dari jalur umum. Karena sudah larut, Afandi tidur seraya berharap malam segera berlalu sehingga dapat melihat hasil tes CPNS pada pagi harinya.
Pada pagi hari sebelum berangkat mengajar matematika, sekitar pukul 07.00, ia mencoba mengirim pesan singkat (SMS) ke 7890 untuk mengetahui apakah ia diterima sebagai PNS. Namun, lagi-lagi pengumuman itu belum ada. Balasan yang ia terima dari SMS itu menyebutkan, "Maaf pelayanan masih dalam perbaikan."
Berangkatlah ia mengajar di SMP yang terletak di Jalan Simokalangan, Kecamatan Sukomanunggal. Sepulangnya mengajar, ia langsung pergi ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan harapan pengumuman hasil tes CPNS sudah ditempel. Setibanya di sana, pengumuman ternyata itu belum juga ada.
Ia mendapat informasi dari Badan Kepegawaian Kota Surabaya bahwa hasil tes CPNS dari jalur honda baru akan diumumkan pada pukul 13.00. Di dinas, ia menunggu bersama rekan-rekan guru bantu lainnya. Namun hingga pukul 15.00, pengumuman itu belum juga ditempel.
Muncullah kecurigaan di benak dia dan rekan-rekan guru bantu lainnya bahwa ada upaya rekayasa untuk mengubah hasil tes CPNS. Afandi bersama sekitar 50 guru bantu lainnya berangkat ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), tempat lembar-lembar jawaban dinilai.
Setibanya di ITS, mereka mengetahui kalau proses hasil seleksi di ITS untuk jalur honda ternyata belum selesai. Kecurigaan pun semakin bertambah. "Mengapa jalur umum yang peminatnya lebih banyak justru lebih cepat selesai, sedang yang jalur honda malah lebih lama? Ini kan janggal," kata pria yang sudah menjadi guru selama 16 tahun ini.
Kamisun (40), guru bantu di SMP Yayasan Pendidikan (YP) 17, juga kecewa setelah tidak dapat melihat pengumuman hasil tes CPNS. "Walaupun tidak diterima tidak apa-apa, yang penting saya dapat melihat hasil tes itu," ujar bapak dari dua anak ini.
Harapan Afandi, Kamisun, dan ribuan guru bantu serta tenaga honorer daerah lain untuk dapat diterima sebagai PNS begitu besar. Meningkatnya penerimaan yang mereka dapat setelah menjadi PNS merupakan salah satu harapan mereka.
Selama ini dengan menjadi guru bantu, mereka mendapatkan penghasilan sebesar Rp 710.000 setiap bulan. Penghasilan ini dirasakan sangat berat mengingat kondisi saat ini ketika harga barang, makanan, dan lainnya menjadi tinggi.
"Istri saya tidak bekerja, sedangkan anak saya tiga orang dan masih sekolah. Mereka duduk di SMA, SMP, dan SD. Untuk biaya sekolah saja sudah berat, belum untuk kebutuhan lainnya. Jadi, tidak jarang harus berutang untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak," tutur Afandi.
Dengan menjadi PNS, mereka akan mendapatkan penghasilan Rp 1,3 juta per bulan. Walaupun ini tidak terlalu tinggi, setidaknya gaji ini dapat membantu para honda memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Harapan para honda untuk menjadi PNS sebetulnya hanya menunggu waktu. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi saat ke Surabaya, 28 Februari, menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer sudah diangkat pada tahun 2009. Namun pada penerimaan CPNS tahun 2005 dan 2006, honda yang diangkat akan diprioritaskan kepada mereka yang berusia mendekati 46 tahun (batas usia maksimal pendaftar tenaga honorer pada tes CPNS) dan mereka yang masa kerjanya sudah lebih dari 20 tahun.
Honda hanya bisa berharap janji pemerintah dapat ditepati. Tidak lagi ingkar seperti saat janji pemerintah mengumumkan hasil tes CPNS. (D12)
Seorang CPNS Depag Dicoret
Lulus Ganda, Seorang CPNS Depag Dicoret
Oleh : rfa
SUBANG -- Pelaksanaan testing calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Subang, kembali ternoda. Selain diramaikan dengan adanya pungutan terhadap CPNS Departemen Agama (Depag) yang lulus, kini terdapat dugaan adanya peserta yang menggunakan joki saat mengikuti tes tersebut.
Pasalnya, seorang peserta tes bernama Ajis, warga Desa Cimanggu, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, terpampang di dua pengumuman kelulusan yang berbeda. Yaitu CPNS di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan CPNS Depag. Padahal, tes di kedua instansi yang berbeda itu, dilaksanakan secara bersamaan, yaitu 6 November 2004. Saat memenuhi panggilan Komisi A DPRD Subang, Jumat (7/1) lalu, Kepala Kantor Departemen Agama (Kkandepag) Subang, H Yaya Mulyana, membenarkan adanya CPNS yang memiliki kelulusan ganda.
''Dia (Yaya,red) membenarkan adanya CPNS yang selain lulus di Depdagri, juga lulus di Depag. Peserta yang lulus di Depag ini sudah di coret,'' kata Agus Masykur Rosyadi, anggota Komisi B yang turut hadir dalam pertemuan dengan kakandepag itu. Dalam pertemuan itu, Yaya mengungkapkan, bahwa kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pusat. Artinya, penanganan kasus itu sudah tidak berada di Kandepag lagi. Mengenai kemungkinan adanya penggunaan joki dalam pelaksanaan tes itu, kata Agus menjelaskan, bahwa kakandepag mengaku tidak mengetahuinya.
Dalam daftar kelulusan Depag, Ajis memiliki nomor peserta 028563, tanggal kelahiran 10-09-1972 dengan alamat Desa Cimanggu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Namun, dalam daftar kelulusan CPNS Depdagri, nama Ajis peserta bernomor 1115870, kembali terpampang dengan tanggal kelahiran dan alamat yang sama. Mengenai adanya praktik perjokian dalam pelaksanaan tes CPNS Depdagri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, Ugay Lugaya Mochtar, membantahnya. Menurut dia, pelaksanaan testing CPNS Depdagri, terbilang lancar dan murni.
''Setelah tersebar isu adanya kelulusan ganda, kami langsung mengusutnya. Dan ternyata dalam pelaksanaannya, kami tidak menemukan adanya praktik perjokian,'' jelas Ugay kepada Republika, Ahad (9/1). Dalam temuannya, Ugay mengaku, memang terdapat seorang peserta bernama Ajis, warga Desa Cimanggu, KecamatanTanjung Siang. Namun, kata dia, dari hasil pengusutannya, peserta yang bernama Ajis ini mengikuti tes sesuai dengan mekanisme. Ketua Panitia Pengadaan CPNS Depag, Drs Iing Zaenal Muttaqien, yang dikonfirmasi hal ini mengakui dirinya belum mengetahui persoalan ini. ''Nanti saja di kantor,'' kata Iing, Ahad (9/1).
Oleh : rfa
SUBANG -- Pelaksanaan testing calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Subang, kembali ternoda. Selain diramaikan dengan adanya pungutan terhadap CPNS Departemen Agama (Depag) yang lulus, kini terdapat dugaan adanya peserta yang menggunakan joki saat mengikuti tes tersebut.
Pasalnya, seorang peserta tes bernama Ajis, warga Desa Cimanggu, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, terpampang di dua pengumuman kelulusan yang berbeda. Yaitu CPNS di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan CPNS Depag. Padahal, tes di kedua instansi yang berbeda itu, dilaksanakan secara bersamaan, yaitu 6 November 2004. Saat memenuhi panggilan Komisi A DPRD Subang, Jumat (7/1) lalu, Kepala Kantor Departemen Agama (Kkandepag) Subang, H Yaya Mulyana, membenarkan adanya CPNS yang memiliki kelulusan ganda.
''Dia (Yaya,red) membenarkan adanya CPNS yang selain lulus di Depdagri, juga lulus di Depag. Peserta yang lulus di Depag ini sudah di coret,'' kata Agus Masykur Rosyadi, anggota Komisi B yang turut hadir dalam pertemuan dengan kakandepag itu. Dalam pertemuan itu, Yaya mengungkapkan, bahwa kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pusat. Artinya, penanganan kasus itu sudah tidak berada di Kandepag lagi. Mengenai kemungkinan adanya penggunaan joki dalam pelaksanaan tes itu, kata Agus menjelaskan, bahwa kakandepag mengaku tidak mengetahuinya.
Dalam daftar kelulusan Depag, Ajis memiliki nomor peserta 028563, tanggal kelahiran 10-09-1972 dengan alamat Desa Cimanggu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang. Namun, dalam daftar kelulusan CPNS Depdagri, nama Ajis peserta bernomor 1115870, kembali terpampang dengan tanggal kelahiran dan alamat yang sama. Mengenai adanya praktik perjokian dalam pelaksanaan tes CPNS Depdagri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, Ugay Lugaya Mochtar, membantahnya. Menurut dia, pelaksanaan testing CPNS Depdagri, terbilang lancar dan murni.
''Setelah tersebar isu adanya kelulusan ganda, kami langsung mengusutnya. Dan ternyata dalam pelaksanaannya, kami tidak menemukan adanya praktik perjokian,'' jelas Ugay kepada Republika, Ahad (9/1). Dalam temuannya, Ugay mengaku, memang terdapat seorang peserta bernama Ajis, warga Desa Cimanggu, KecamatanTanjung Siang. Namun, kata dia, dari hasil pengusutannya, peserta yang bernama Ajis ini mengikuti tes sesuai dengan mekanisme. Ketua Panitia Pengadaan CPNS Depag, Drs Iing Zaenal Muttaqien, yang dikonfirmasi hal ini mengakui dirinya belum mengetahui persoalan ini. ''Nanti saja di kantor,'' kata Iing, Ahad (9/1).
Pelamar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Sulawesi Barat
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat H Syamsul Arief Rivai mengatakan pernah menerima sekitar 600 lembar nota pelamar CPNS (calaon pegawai negeri sipil), namun ia tidak menindaklanjuti surat katabelece itu.
"Saya telah bersumpah untuk tidak masuk area itu (urusan nota CPNS-). Saya tidak mau mengakhiri karir saya hanya karena muncul masalah seperti itu," katanya pada acara penyerahan hasil lembaran kerja komputer-LJK CPNS hasil asistensi BKN kepada para bupati se-Sulbar di Mamuju, Senin.
Gubernur yang juga Dirjen Bangda Depdagri ini mengakui dari sekian jumlah katabelece itu di antaranya berasal dari kalangan keluarga atau sahabat, namun dia tidak menggubris nota yang memohon supaya diluluskn CPNS tahun 2006.
"Saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa selama 27 tahun saya berrkarir di pemerintahan tidak pernah saya melakukan hal itu dan memang takut berbuat sepert itu," ujarnya.
Gubernur mengatakan telah membuat pernyataan bersama dengan panitia CNPS antara lain proses peneriman CNPS harus transparan, akuntabel tanpa masalah.
"Saya telah menyerahkan kewenangan panitia CNPS untuk mengelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan juga kepada publik," ujarnya.
Sebab, lanjut Gbernur, masalah CNPS merupakan masalah kompleks karena banyak orang menaruh harapan untuk ingin jadi PNS tapi formasi terbatas karena keuangan negara terbatas.
Mengenai penetapan SK pengangkatan CPNS, Gubernur mengatakan sesuai dengan aturan BKN, maka SK CPNS tingkat propinsi diterbitkan Gubernur dan tingkat kabupaten kota oleh Bupati/Walikota.
Sebelumnya rapat pertemuan sekretaris daerah Sulbar dengan para bupati dari Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa, mereka tampak menolak terbitkan SK kelulusan CNPS itu karena kewenangan pengadaan CPNS propinsi kabupaten se-Sulbar dilakukan panitia prov.
Kepala BKD Sulbar, M Naim Tuwo, mengatakan dari jumlah pelamar CNPS tahun 2006 sebanyak 27.000 orang, yang diterima 2.000 orang lebih untuk isi formasi formasi tingkat propinsi dan lima kabupaten se-Sulbar.
Ia tidak merinci jumlah CNPS itu, kecuali mengatakan tahapan seleksi CPNS itu telah melalui mekanisme yang berlaku dan terhindar dari praktek KKN. Mengenai pengumuman hasil tes CNPS diupayakan secara serentak dalam pekan ini.
"Saya telah bersumpah untuk tidak masuk area itu (urusan nota CPNS-). Saya tidak mau mengakhiri karir saya hanya karena muncul masalah seperti itu," katanya pada acara penyerahan hasil lembaran kerja komputer-LJK CPNS hasil asistensi BKN kepada para bupati se-Sulbar di Mamuju, Senin.
Gubernur yang juga Dirjen Bangda Depdagri ini mengakui dari sekian jumlah katabelece itu di antaranya berasal dari kalangan keluarga atau sahabat, namun dia tidak menggubris nota yang memohon supaya diluluskn CPNS tahun 2006.
"Saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa selama 27 tahun saya berrkarir di pemerintahan tidak pernah saya melakukan hal itu dan memang takut berbuat sepert itu," ujarnya.
Gubernur mengatakan telah membuat pernyataan bersama dengan panitia CNPS antara lain proses peneriman CNPS harus transparan, akuntabel tanpa masalah.
"Saya telah menyerahkan kewenangan panitia CNPS untuk mengelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan juga kepada publik," ujarnya.
Sebab, lanjut Gbernur, masalah CNPS merupakan masalah kompleks karena banyak orang menaruh harapan untuk ingin jadi PNS tapi formasi terbatas karena keuangan negara terbatas.
Mengenai penetapan SK pengangkatan CPNS, Gubernur mengatakan sesuai dengan aturan BKN, maka SK CPNS tingkat propinsi diterbitkan Gubernur dan tingkat kabupaten kota oleh Bupati/Walikota.
Sebelumnya rapat pertemuan sekretaris daerah Sulbar dengan para bupati dari Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Polewali Mandar dan Mamasa, mereka tampak menolak terbitkan SK kelulusan CNPS itu karena kewenangan pengadaan CPNS propinsi kabupaten se-Sulbar dilakukan panitia prov.
Kepala BKD Sulbar, M Naim Tuwo, mengatakan dari jumlah pelamar CNPS tahun 2006 sebanyak 27.000 orang, yang diterima 2.000 orang lebih untuk isi formasi formasi tingkat propinsi dan lima kabupaten se-Sulbar.
Ia tidak merinci jumlah CNPS itu, kecuali mengatakan tahapan seleksi CPNS itu telah melalui mekanisme yang berlaku dan terhindar dari praktek KKN. Mengenai pengumuman hasil tes CNPS diupayakan secara serentak dalam pekan ini.
Pengumuman hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Wonogiri
Pengumuman CPNS Menuai Protes
Warga berjubel mencermati lembar pengumuman penerimaan CPNS di halaman Kantor Kabupaten Wonogiri.
Wonogiri, CyberNews. Pengumuman hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Wonogiri, Jumat (17/3), menuai protes dari para pelamar.
Mereka kecewa karena tidak diterima. Terutama, para pegawai honorer daerah (Honda) dan guru Wiyata Bhakti (WB), yang merasa usianya mendekati 46 tahun tapi tidak lolos.
Para pemrotes mendatangi Sekretariat pantia penerimaan CPNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, dan menyampaikan komplain kepada panitia setempat. Bambang Tri, SPd misalnya, guru WB ini memprotes mengapa dirinya yang ditinjau dari rangking usia berada di atas, karena umurnya telah mencapai 45 tahun, tapi tidak lolos tes.
Sementara ada yang usianya lebih muda justru diterima. Katanya, timpal para pemortes, rekrutmen CPNS kali ini mendasarkan pada rangking usia. Artinya, siapa yang usianya telah mendekati batas maksimal 46 akan mendapat prioritas pengangkatan. ''Tapi mengapa kenyataannya menjadi lain ?,'' keluh beberapa pegawai Honda yang menyampaikan protes.
Ketua dan Sekretaris Panitia Penerimaan CPNS Kabupaten Wonogiri, yakni Sekda Drs Mulyadi MM dan Kepala BKD Drs Pranoto MM, Jumat (17/3), menjelaskan, kewenangan sepenuhnya meloloskan tidaknya pelamar bukan berada di panitia pelaksana CPNS tingkat Kabupaten Wonogiri.
''Wewenangnya ada di Panitia Tingkat Provinsi Jateng di Semarang. Kami yang ada di daerah tinggal menerima lembar pengumumannya saja, yang kemudian itu sudah kami umumkan secara transaparan,'' tegas keduanya.
Kepala Bidang Pengembangan dan Kasubid Perencanaan BKD Wonogiri, Drs Teguh dan Heru Nur Iswantoro SSos MM, menambahkan, untuk kasus pemrotes Bambang Tri, datanya menyebutkan dia memang betul telah berusia 45 tahun. Tapi data masa kerjanya baru 7 tahun 6 bulan.
Padahal sesuai PP 48 tahun 2005, untuk pegawai Honda yang usianya 40 tahun ke atas persyaratan masa kerjanya dibutuhkan 10 sampai 20 tahun. Berdasarkan data itu, disimpulkan bahwa Bambang tidak memenuhi syarat masa kerja sebagaimana diamanatkan dalam PP.
Teguh dan Heru, yang dikerubuti para pemrotes, menyatakan dirinya sudah dalam kondisi sangat lelah terkait dengan tugas pelayanan ujian CPNS ini. ''Rasanya tidak bijaksana kalau kemudian kami masih dijadikan sasaran amarah pemrotes seperti ini. Silahkan saja menyampaikan protes ke Panitia Provinsi Jateng di Semarang, sebagai pihak yang berwenang menentukan lolos tidaknya pelamar. Jangan kepada kami yang di Wonogiri, yang tidak memiliki kewenangan apa-apa,'' tegas keduanya.
Drs Boby, mengamati, sesuai jumlah formasi tenaga kependidikan yang diberikan pemerintah pusat pada Kabupaten Wonogiri ada sebanyak 200, ternyata dalam pengumuman penerimaan CPNS baru ada penerimaan sebanyak 173 pelamar. Itu artinya, ada sebanyak 27 formasi kependidikan yang dibiarkan tidak terisi.
Menanggapi hal itu, Teguh dan Heru, menjelaskan, memang betul total formasi yang diberikan pusat kali ini ada sebanyak 681 CPNS. Tapi dari penghitungan sementara panitia Wonogiri, ada sebanyak 44 formasi yang kosong. Rincian kekosongannya ada sebanyak 33 formasi untuk pegawai Honda dan 11 untuk formasi bagi pelamar umum.
Terkait itu, panitia Kabupaten Wonogiri akan menanyakan ke Panitia Provinsi. Tapi yang jelas pada pendaftaran lalu, memang ada sebanyak 13 formasi yang tidak ada pelamarnya. Terdiri atas sembilan formasi nutrisi lulusan Sekolah Pendidikan Ahli Gizi (SPAG), berikut masing-masing satu untuk formasi dokter spesialis paru, guru komputer, guru seni rupa dan pamong belajar Bahasa Inggris.
Warga berjubel mencermati lembar pengumuman penerimaan CPNS di halaman Kantor Kabupaten Wonogiri.
Wonogiri, CyberNews. Pengumuman hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Wonogiri, Jumat (17/3), menuai protes dari para pelamar.
Mereka kecewa karena tidak diterima. Terutama, para pegawai honorer daerah (Honda) dan guru Wiyata Bhakti (WB), yang merasa usianya mendekati 46 tahun tapi tidak lolos.
Para pemrotes mendatangi Sekretariat pantia penerimaan CPNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, dan menyampaikan komplain kepada panitia setempat. Bambang Tri, SPd misalnya, guru WB ini memprotes mengapa dirinya yang ditinjau dari rangking usia berada di atas, karena umurnya telah mencapai 45 tahun, tapi tidak lolos tes.
Sementara ada yang usianya lebih muda justru diterima. Katanya, timpal para pemortes, rekrutmen CPNS kali ini mendasarkan pada rangking usia. Artinya, siapa yang usianya telah mendekati batas maksimal 46 akan mendapat prioritas pengangkatan. ''Tapi mengapa kenyataannya menjadi lain ?,'' keluh beberapa pegawai Honda yang menyampaikan protes.
Ketua dan Sekretaris Panitia Penerimaan CPNS Kabupaten Wonogiri, yakni Sekda Drs Mulyadi MM dan Kepala BKD Drs Pranoto MM, Jumat (17/3), menjelaskan, kewenangan sepenuhnya meloloskan tidaknya pelamar bukan berada di panitia pelaksana CPNS tingkat Kabupaten Wonogiri.
''Wewenangnya ada di Panitia Tingkat Provinsi Jateng di Semarang. Kami yang ada di daerah tinggal menerima lembar pengumumannya saja, yang kemudian itu sudah kami umumkan secara transaparan,'' tegas keduanya.
Kepala Bidang Pengembangan dan Kasubid Perencanaan BKD Wonogiri, Drs Teguh dan Heru Nur Iswantoro SSos MM, menambahkan, untuk kasus pemrotes Bambang Tri, datanya menyebutkan dia memang betul telah berusia 45 tahun. Tapi data masa kerjanya baru 7 tahun 6 bulan.
Padahal sesuai PP 48 tahun 2005, untuk pegawai Honda yang usianya 40 tahun ke atas persyaratan masa kerjanya dibutuhkan 10 sampai 20 tahun. Berdasarkan data itu, disimpulkan bahwa Bambang tidak memenuhi syarat masa kerja sebagaimana diamanatkan dalam PP.
Teguh dan Heru, yang dikerubuti para pemrotes, menyatakan dirinya sudah dalam kondisi sangat lelah terkait dengan tugas pelayanan ujian CPNS ini. ''Rasanya tidak bijaksana kalau kemudian kami masih dijadikan sasaran amarah pemrotes seperti ini. Silahkan saja menyampaikan protes ke Panitia Provinsi Jateng di Semarang, sebagai pihak yang berwenang menentukan lolos tidaknya pelamar. Jangan kepada kami yang di Wonogiri, yang tidak memiliki kewenangan apa-apa,'' tegas keduanya.
Drs Boby, mengamati, sesuai jumlah formasi tenaga kependidikan yang diberikan pemerintah pusat pada Kabupaten Wonogiri ada sebanyak 200, ternyata dalam pengumuman penerimaan CPNS baru ada penerimaan sebanyak 173 pelamar. Itu artinya, ada sebanyak 27 formasi kependidikan yang dibiarkan tidak terisi.
Menanggapi hal itu, Teguh dan Heru, menjelaskan, memang betul total formasi yang diberikan pusat kali ini ada sebanyak 681 CPNS. Tapi dari penghitungan sementara panitia Wonogiri, ada sebanyak 44 formasi yang kosong. Rincian kekosongannya ada sebanyak 33 formasi untuk pegawai Honda dan 11 untuk formasi bagi pelamar umum.
Terkait itu, panitia Kabupaten Wonogiri akan menanyakan ke Panitia Provinsi. Tapi yang jelas pada pendaftaran lalu, memang ada sebanyak 13 formasi yang tidak ada pelamarnya. Terdiri atas sembilan formasi nutrisi lulusan Sekolah Pendidikan Ahli Gizi (SPAG), berikut masing-masing satu untuk formasi dokter spesialis paru, guru komputer, guru seni rupa dan pamong belajar Bahasa Inggris.
Pendaftaran tes CPNS Guru
CPNS
PUPUS SUDAH MIMPI ITU
Puluhan guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru wiyata bakti, dan guru tunjangan ikatan dinas di Surabaya harus berlapang dada tidak dapat mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil. Pengabdian mereka selama bertahun-tahun seperti tidak ada artinya di mata pemerintah.
Sebelum pendaftaran CPNS dibuka 28 Januari 2006 lalu, Djatmiko (45), guru tidak tetap (GTT), sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Tes CPNS yang akan diselenggarakan 28 Februari kemungkinan besar merupakan tes terakhir baginya. Sebab, tahun depan usianya sudah 46 tahun, batas usia yang menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tidak lagi dapat mengikuti tes CPNS.
Berkali-kali sejak menjadi GTT tahun 1982, dia selalu mengikuti tes penerimaan CPNS yang diadakan pemerintah. Namun, Dewi Fortuna belum juga berpihak kepadanya. Setelah semua arsip yang dibutuhkan untuk pendaftaran disiapkan, kemudian didengarnya kabar tentang Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006 dia merasa lemas.
Sebab, salah satu isinya menyebutkan GTT, PTT, guru wiyata bakti, dan guru tunjangan ikatan dinas tidak diperbolehkan mengikuti tes CPNS melalui jalur honorer, melainkan harus melalui jalur umum. Padahal usianya kini sudah lebih dari 35 tahun, batas usia pendaftar jalur umum.
Seketika harapan, usaha, dan cita-citanya pupus. Dewi Fortuna yang diharapkan datang ternyata menjauh darinya. Kekecewaan kepada pemerintah memuncak. Pengabdiannya sebagai guru selama 24 tahun ternyata tak ada artinya di mata pemerintah. Anak didiknya sudah sarjana Sejak 1982, Djatmiko sudah menjadi guru di enam sekolah di Surabaya. Anak didiknya yang menjadi sarjana sudah tak terhitung jumlahnya.
Saat ini dia mengajar di dua sekolah, yakni SMA Hidayatul Ummah dan SMAN 15. Upah yang diterimanya dari dua sekolah itu jauh dari Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya yang ditetapkan Gubernur Jatim sebesar Rp 685.500.
Setiap bulannya bapak dari empat anak ini mendapatkan Rp 198.000, sementara total kebutuhan keluarganya setiap bulan rata- rata Rp 1 juta. Untuk menutupi kekurangan dana, dia kemudian memanfaatkan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya dengan melakukan penyembuhan alternatif.
"Alhamdulillah, selama ini semua pasien yang datang diberi kesembuhan oleh-Nya," ujar Djatmiko. Walaupun dirinya membutuhkan uang, dia tidak pernah memaksa pasien yang tidak memiliki uang untuk membayar. Harga penyembuhan pun tidak dipatoknya. "Semua terserah kepada pasien mau ngasih berapa," tambahnya.
Karena itu, tidak jarang dia terpaksa meminjam uang ke teman atau saudaranya. Sekarang ketika harapan dan mimpinya untuk memperbaiki nasib dengan menjadi PNS hilang, dia hanya bisa pasrah sambil berharap pemerintah mau merevisi kebijakannya dan membolehkannya untuk dapat mengikuti tes CPNS lagi.
Panji (38), pegawai tidak tetap (PTT) di SMKN 3, juga harus rela tidak dapat mengikuti tes CPNS tanggal 28 Februari nanti. Umurnya yang sudah lebih dari 35 tahun membuatnya tak dapat mengikuti tes melalui jalur umum. Upah yang diterimanya dari sekolah hanya Rp 318.000 per bulan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan dua anaknya Panji bekerja juga sebagai kuli batu.
Menurut Djoko Surono, Ketua Forum GTT dan PTT Negeri Surabaya, Panji dan Djatmiko hanya dua di antara sekitar 600 GTT, PTT, dan lainnya yang tidak dapat mengikuti tes CPNS karena usianya sudah berusia lebih dari 35 tahun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih mengatakan, tidak bisanya GTT, PTT, dan lainnya mengikuti tes CPNS melalui jalur honorer merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dia sama sekali tidak dapat mengubah keputusan pemerintah pusat tersebut. Jadi, inikah bayaran pemerintah kepada orang-orang yang telah berjasa mendidik dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat?
PUPUS SUDAH MIMPI ITU
Puluhan guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru wiyata bakti, dan guru tunjangan ikatan dinas di Surabaya harus berlapang dada tidak dapat mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil. Pengabdian mereka selama bertahun-tahun seperti tidak ada artinya di mata pemerintah.
Sebelum pendaftaran CPNS dibuka 28 Januari 2006 lalu, Djatmiko (45), guru tidak tetap (GTT), sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Tes CPNS yang akan diselenggarakan 28 Februari kemungkinan besar merupakan tes terakhir baginya. Sebab, tahun depan usianya sudah 46 tahun, batas usia yang menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tidak lagi dapat mengikuti tes CPNS.
Berkali-kali sejak menjadi GTT tahun 1982, dia selalu mengikuti tes penerimaan CPNS yang diadakan pemerintah. Namun, Dewi Fortuna belum juga berpihak kepadanya. Setelah semua arsip yang dibutuhkan untuk pendaftaran disiapkan, kemudian didengarnya kabar tentang Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan CPNS Tahun 2005/2006 dia merasa lemas.
Sebab, salah satu isinya menyebutkan GTT, PTT, guru wiyata bakti, dan guru tunjangan ikatan dinas tidak diperbolehkan mengikuti tes CPNS melalui jalur honorer, melainkan harus melalui jalur umum. Padahal usianya kini sudah lebih dari 35 tahun, batas usia pendaftar jalur umum.
Seketika harapan, usaha, dan cita-citanya pupus. Dewi Fortuna yang diharapkan datang ternyata menjauh darinya. Kekecewaan kepada pemerintah memuncak. Pengabdiannya sebagai guru selama 24 tahun ternyata tak ada artinya di mata pemerintah. Anak didiknya sudah sarjana Sejak 1982, Djatmiko sudah menjadi guru di enam sekolah di Surabaya. Anak didiknya yang menjadi sarjana sudah tak terhitung jumlahnya.
Saat ini dia mengajar di dua sekolah, yakni SMA Hidayatul Ummah dan SMAN 15. Upah yang diterimanya dari dua sekolah itu jauh dari Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) Surabaya yang ditetapkan Gubernur Jatim sebesar Rp 685.500.
Setiap bulannya bapak dari empat anak ini mendapatkan Rp 198.000, sementara total kebutuhan keluarganya setiap bulan rata- rata Rp 1 juta. Untuk menutupi kekurangan dana, dia kemudian memanfaatkan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya dengan melakukan penyembuhan alternatif.
"Alhamdulillah, selama ini semua pasien yang datang diberi kesembuhan oleh-Nya," ujar Djatmiko. Walaupun dirinya membutuhkan uang, dia tidak pernah memaksa pasien yang tidak memiliki uang untuk membayar. Harga penyembuhan pun tidak dipatoknya. "Semua terserah kepada pasien mau ngasih berapa," tambahnya.
Karena itu, tidak jarang dia terpaksa meminjam uang ke teman atau saudaranya. Sekarang ketika harapan dan mimpinya untuk memperbaiki nasib dengan menjadi PNS hilang, dia hanya bisa pasrah sambil berharap pemerintah mau merevisi kebijakannya dan membolehkannya untuk dapat mengikuti tes CPNS lagi.
Panji (38), pegawai tidak tetap (PTT) di SMKN 3, juga harus rela tidak dapat mengikuti tes CPNS tanggal 28 Februari nanti. Umurnya yang sudah lebih dari 35 tahun membuatnya tak dapat mengikuti tes melalui jalur umum. Upah yang diterimanya dari sekolah hanya Rp 318.000 per bulan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan dua anaknya Panji bekerja juga sebagai kuli batu.
Menurut Djoko Surono, Ketua Forum GTT dan PTT Negeri Surabaya, Panji dan Djatmiko hanya dua di antara sekitar 600 GTT, PTT, dan lainnya yang tidak dapat mengikuti tes CPNS karena usianya sudah berusia lebih dari 35 tahun. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih mengatakan, tidak bisanya GTT, PTT, dan lainnya mengikuti tes CPNS melalui jalur honorer merupakan kebijakan pemerintah pusat. Dia sama sekali tidak dapat mengubah keputusan pemerintah pusat tersebut. Jadi, inikah bayaran pemerintah kepada orang-orang yang telah berjasa mendidik dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat?
Soal Ujian Tes Penerimaan CPNS
Benang Kusut Penerimaan CPNS
Oleh: Sardiansyah
Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa pendapatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulan tidak se ‘wah’ pendapatan karyawan swasta. Bahkan, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pendapatan wiraswastawan.
Karena itulah, masyarakat selalu memandang negatif apabila ada PNS yang bisa memiliki fasilitas serba ‘wah’. Mengingat besaran gaji yang diterima PNS tiap bulan tidak mungkin mencukupi untuk membayar semua fasilitas tersebut.
Walaupun begitu, dalam setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pasti diminati masyarakat pencari kerja. Buktinya, dapat dilihat dari banyaknya pelamar yang mendaftar untuk menjadi Abdi Negara ini setiap kali pendaftaran CPNS dibuka. Bahkan, karena begitu besarnya minat masyarakat untuk memiliki status PNS menyebabkan banyaknya permasalahan dalam setiap penerimaan CPNS yang sangat rawan terhadap munculnya permasalahan sosial.
Contoh nyata permasalahan yang dimaksud di atas, misalnya, di Kabupaten Tapin terdapat peserta yang dinyatakan lulus. Padahal yang bersangkutan hanya ikut mendaftar, dan tidak pernah mengikuti tes atau ujian CPNS pada 11 Februari lalu.
Melihat permasalahan ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tapin dengan sigap dan cepat meralat peserta yang dinyatakan lulus itu. Kemudian menggantinya dengan mereka yang benar-benar mengikuti tes. Kesigapan BKD Tapin ini patut mendapatkan acungan jempol, karena begitu cepat mengetahui sebuah permasalahan yang akan menimbulkan gejolak massa.
Namun ternyata, kesigapan itu masih menyisakan pertanyaan yang patut dicari jawabannya. Kenapa mereka yang tidak ikut tes bisa dinyatakan lulus? Dari mana BKD mendapat nilai tersebut, sehingga berani mencantumkan nilai mereka yang tidak ikut tes?
Dari pertanyaan tersebut, di antara sekian puluh ribu penduduk di Kabupaten Tapin pasti ada yang memberikan jawaban: "Ada udang di balik batu." Maksudnya, pasti ada permainan di balik penerimaan CPNS tersebut. Jika ini terbukti, kemungkinan histeria massa bisa saja terjadi karena adanya ketidakpuasan.
Kekusutan semakin bertambah, ketika dalam pengumuman kelulusan CPNS tahun anggaran 2005 ini banyak ditemukan formasi yang kosong. Dalam arti, tidak ada pelamar yang dinyatakan lulus pada formasi tersebut.
Menurut beberapa karyawan dan pegawai BKD kabupaten dan kota di Kalsel, kekosongan itu selain memang tidak ada pelamar untuk formasi itu juga karena rendahnya nilai pelamar yang tidak memenuhi standar nilai pada formasi tersebut.
Sedikit mengulang kembali, sebelum pengumuman kelulusan CPNS itu ditetapkan, banyak pejabat dari pemprov, pemkab dan pemkot yang mengatakan kelulusan CPNS tahun anggaran 2005 ini menggunakan sistem nilai tertinggi. Dan, tidak pernah disinggung sistem standar nilai.
Jika memang menggunakan sistem nilai tertinggi atau yang biasa disebut sistem rangking, kenapa harus ada formasi yang kosong karena nilai pelamar pada itu formasi itu rendah dan tidak memenuh standar. Seharusnya, walaupun nilai seorang pelamar pada formasi yang kosong itu sangat rendah, tetapi selama itu masih berada pada posisi rangking tertinggi maka pelamar bersangkutan berhak atas kelulusan tersebut.
Lain halnya jika sejak awal pejabat dari propinsi dan kabupaten menjelaskan, penilaian seleksi CPNS tahun anggaran 2005 menggunakan sistem nilai tertinggi dan standar nilai.
Kompetensi
Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan pegawai honor menjadi PNS menyebutkan, pengangkatan tenaga honor dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan kompetensi.
Sudahkah panitia penerimaan CPNS tahun anggaran 2005 melaksanakan peraturan itu? Jika saya diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjawab: "Khusus untuk ruang lingkup di Tapin dan kabupaten lainnya di Kalsel peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan panitia penerimaan CPNS tahun anggaran 2005".
Alasannya, untuk seleksi administrasi, disiplin, integritas, dan kesehatan, saya beranggapan semuanya sudah dilaksanakan panitia. Tetapi untuk kompetensi, panitia tidak melaksanakannya. Pasalnya, dalam pelaksanaan seleksi CPNS yang berlangsung pada 11 Februari 2006 lalu, tidak ditemukan soal yang dapat mengukur kemampuan pelamar dalam penguasaan jenis formasi yang dilamarnya. Untuk lebih mudahnya, kita sebut saja tes jurusan.
Uniknya, hal ini terjadi tidak hanya pada pelamar dari honorer. Tetapi juga berlaku bagi pelamar umum yang notabene kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali. Maka, dengan tidak disertakannya tes jurusan dalam seleksi CPNS tahun anggaran 2005 ini, otomatis kemampuan dan penguasaan seorang pelamar terhadap jenis formasi yang dilamarnya tidak dapat diketahui.
Padahal kita ketahui bersama, jika seseorang tidak menguasai jenis pekerjaan yang dikerjakannya maka yang akan terjadi adalah kekacauan atau tidak sempurnanya pekerjaan tersebut. Hal ini sungguh memprihatinkan, dan sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang selama ini berkeinginan menciptakan aparatur negara yang profesional di bidangnya.
Jika kita bandingkan, penerimaan CPNS tahun anggaran 2004 yang semuanya ditentukan pemerintah pusat terbukti dapat meminimalisasi praktik KKN dan kecurangan lainnya. Serta, relatif lebih baik dari penerimaan CPNS tahun anggaran 2005 yang baru saja berlalu.
Akankah penerimaan CPNS tahun anggaran 2006 akan datang lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya? Wallahu ‘alam. Semoga Indonesia tidak lagi menjadi sebuah negara officialdom.
Pencari kerja, tinggal di Rantau
Oleh: Sardiansyah
Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa pendapatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulan tidak se ‘wah’ pendapatan karyawan swasta. Bahkan, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pendapatan wiraswastawan.
Karena itulah, masyarakat selalu memandang negatif apabila ada PNS yang bisa memiliki fasilitas serba ‘wah’. Mengingat besaran gaji yang diterima PNS tiap bulan tidak mungkin mencukupi untuk membayar semua fasilitas tersebut.
Walaupun begitu, dalam setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pasti diminati masyarakat pencari kerja. Buktinya, dapat dilihat dari banyaknya pelamar yang mendaftar untuk menjadi Abdi Negara ini setiap kali pendaftaran CPNS dibuka. Bahkan, karena begitu besarnya minat masyarakat untuk memiliki status PNS menyebabkan banyaknya permasalahan dalam setiap penerimaan CPNS yang sangat rawan terhadap munculnya permasalahan sosial.
Contoh nyata permasalahan yang dimaksud di atas, misalnya, di Kabupaten Tapin terdapat peserta yang dinyatakan lulus. Padahal yang bersangkutan hanya ikut mendaftar, dan tidak pernah mengikuti tes atau ujian CPNS pada 11 Februari lalu.
Melihat permasalahan ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tapin dengan sigap dan cepat meralat peserta yang dinyatakan lulus itu. Kemudian menggantinya dengan mereka yang benar-benar mengikuti tes. Kesigapan BKD Tapin ini patut mendapatkan acungan jempol, karena begitu cepat mengetahui sebuah permasalahan yang akan menimbulkan gejolak massa.
Namun ternyata, kesigapan itu masih menyisakan pertanyaan yang patut dicari jawabannya. Kenapa mereka yang tidak ikut tes bisa dinyatakan lulus? Dari mana BKD mendapat nilai tersebut, sehingga berani mencantumkan nilai mereka yang tidak ikut tes?
Dari pertanyaan tersebut, di antara sekian puluh ribu penduduk di Kabupaten Tapin pasti ada yang memberikan jawaban: "Ada udang di balik batu." Maksudnya, pasti ada permainan di balik penerimaan CPNS tersebut. Jika ini terbukti, kemungkinan histeria massa bisa saja terjadi karena adanya ketidakpuasan.
Kekusutan semakin bertambah, ketika dalam pengumuman kelulusan CPNS tahun anggaran 2005 ini banyak ditemukan formasi yang kosong. Dalam arti, tidak ada pelamar yang dinyatakan lulus pada formasi tersebut.
Menurut beberapa karyawan dan pegawai BKD kabupaten dan kota di Kalsel, kekosongan itu selain memang tidak ada pelamar untuk formasi itu juga karena rendahnya nilai pelamar yang tidak memenuhi standar nilai pada formasi tersebut.
Sedikit mengulang kembali, sebelum pengumuman kelulusan CPNS itu ditetapkan, banyak pejabat dari pemprov, pemkab dan pemkot yang mengatakan kelulusan CPNS tahun anggaran 2005 ini menggunakan sistem nilai tertinggi. Dan, tidak pernah disinggung sistem standar nilai.
Jika memang menggunakan sistem nilai tertinggi atau yang biasa disebut sistem rangking, kenapa harus ada formasi yang kosong karena nilai pelamar pada itu formasi itu rendah dan tidak memenuh standar. Seharusnya, walaupun nilai seorang pelamar pada formasi yang kosong itu sangat rendah, tetapi selama itu masih berada pada posisi rangking tertinggi maka pelamar bersangkutan berhak atas kelulusan tersebut.
Lain halnya jika sejak awal pejabat dari propinsi dan kabupaten menjelaskan, penilaian seleksi CPNS tahun anggaran 2005 menggunakan sistem nilai tertinggi dan standar nilai.
Kompetensi
Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan pegawai honor menjadi PNS menyebutkan, pengangkatan tenaga honor dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan kompetensi.
Sudahkah panitia penerimaan CPNS tahun anggaran 2005 melaksanakan peraturan itu? Jika saya diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menjawab: "Khusus untuk ruang lingkup di Tapin dan kabupaten lainnya di Kalsel peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan panitia penerimaan CPNS tahun anggaran 2005".
Alasannya, untuk seleksi administrasi, disiplin, integritas, dan kesehatan, saya beranggapan semuanya sudah dilaksanakan panitia. Tetapi untuk kompetensi, panitia tidak melaksanakannya. Pasalnya, dalam pelaksanaan seleksi CPNS yang berlangsung pada 11 Februari 2006 lalu, tidak ditemukan soal yang dapat mengukur kemampuan pelamar dalam penguasaan jenis formasi yang dilamarnya. Untuk lebih mudahnya, kita sebut saja tes jurusan.
Uniknya, hal ini terjadi tidak hanya pada pelamar dari honorer. Tetapi juga berlaku bagi pelamar umum yang notabene kebanyakan dari mereka tidak memiliki pengalaman kerja sama sekali. Maka, dengan tidak disertakannya tes jurusan dalam seleksi CPNS tahun anggaran 2005 ini, otomatis kemampuan dan penguasaan seorang pelamar terhadap jenis formasi yang dilamarnya tidak dapat diketahui.
Padahal kita ketahui bersama, jika seseorang tidak menguasai jenis pekerjaan yang dikerjakannya maka yang akan terjadi adalah kekacauan atau tidak sempurnanya pekerjaan tersebut. Hal ini sungguh memprihatinkan, dan sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang selama ini berkeinginan menciptakan aparatur negara yang profesional di bidangnya.
Jika kita bandingkan, penerimaan CPNS tahun anggaran 2004 yang semuanya ditentukan pemerintah pusat terbukti dapat meminimalisasi praktik KKN dan kecurangan lainnya. Serta, relatif lebih baik dari penerimaan CPNS tahun anggaran 2005 yang baru saja berlalu.
Akankah penerimaan CPNS tahun anggaran 2006 akan datang lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya? Wallahu ‘alam. Semoga Indonesia tidak lagi menjadi sebuah negara officialdom.
Pencari kerja, tinggal di Rantau
Subscribe to:
Posts (Atom)
