Terbukti Palsukan Data, 13 CPNS Digugurkan
Surabaya, Kompas - Sebanyak 13 guru yang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) terbukti melakukan pemalsuan data dalam tahap seleksi CPNS, sehingga digugurkan dari proses seleksi. Jumlah tersebut merupakan hasil penelitian dari data 31 guru yang dicurigai memberikan data yang tidak benar.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Bagian Kepegawaian Kota Surabaya, Badan Pengawas Kota (Bawasko) Surabaya, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, dan peserta tes CPNS di DPRD Surabaya, Jumat (18/10).
Menurut Kepala Bawasko Surabaya Suwito, selama ini pihaknya melansir sekitar 31 guru dari 147 peserta seleksi CPNS bertindak curang, berdasarkan berita yang muncul di media massa. Setelah data yang masuk ke Bawasko diteliti, maka tercatat tujuh orang guru lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), lima guru lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), dan seorang guru lulusan Sekolah Guru Olahraga (SGO) terbukti memalsu data.
"Nantinya akan kami bahas lebih lanjut sanksi apa yang akan diberlakukan kepada mereka, termasuk kepada kepala sekolah masing-masing yang mengetahui pemalsuan data ini," kata Suwito.
Data yang dinyatakan tidak benar di antaranya adalah lama mengajar atau tempat mengajar yang hanya diakui di satu tempat saja. Dalam hal ini, kepala sekolah yang membenarkan data yang ditulis oleh peserta tes juga dianggap mendukung kecurangan tersebut.
Meskipun belum dapat memutuskan secara pasti sanksi yang akan diberikan terhadap guru yang memberikan data cacat tersebut, baik pihak Bawasko maupun Bagian Kepegawaian Surabaya berjanji akan bertindak tegas.
Sebanyak 1.036 guru swasta mengikuti tes CPNS yang dilangsungkan dalam dua tahap. Tahap pertama yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menghasilkan 200 guru yang berhak melaju ke tahap seleksi berikutnya. Seleksi tahap kedua yaitu tes psikologi bekerja sama dengan Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) untuk menghasilkan 147 PNS.
Berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak Pemerintah Kota Surabaya dengan Ikatan Guru Wiyata Bhakti, guru yang akan diterima menjadi PNS terdiri dari 67 orang lulusan SPG, 53 orang lulusan PGSD, dan 27 orang lulusan SGO. (IDR)
JOB CAREER VACANCY (LOWONGAN KERJA & KARIR)
May 11, 2007
TES CPNS Penerimaan PNS DIY
Penerimaan PNS DIY
TES CPNS TETAP DILAKSANAKAN 11 FEBRUARI
Yogyakarta, Kompas - Meski diusulkan untuk diundur menyamakan jadwal Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi DIY akhirnya menetapkan melaksanakan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di seluruh kabupaten/kota di DIY sesuai jadwal semula, 11 Februari 2006.
"DIY akan mencari tenaga profesional yang andal, tidak terbatas putra daerah maupun tidak, karena profesionalisme menyangkut kualitas individu. Seperti kesepakatan dan jadwal pemerintah pusat, tes tetap akan dilaksanakan 11 Februari. Jadwal pendaftaran juga tidak berubah," kata Drs Hardjono, Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY, Minggu (29/1) siang.
Sehari sebelumnya, pada rapat gabungan panitia CPNS seluruh kabupaten/kota DIY di Kepatihan, sempat muncul usulan agar tes CPNS di DIY diundur 28 Februari 2006, bersamaan dengan jadwal di Jateng. Alasannya, tes yang dilaksanakan berbeda waktu, akan memperkecil kesempatan diterimanya warga DIY, sebab pendaftar asal Jateng di DIY kemungkinan bertambah banyak.
Tes CPNS di Jateng 28 Februari itu, sebenarnya jadwal mundur lebih dari dua minggu, karena ketidaksiapan Panitia Penerimaan CPNS Jateng. Keputusan itu, sudah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Nasional. "Sebenarnya masing- masing kan sudah punya kuota tertentu. Kalau diadakan serentak di tiap daerah, tentu tidak ada peserta yang mendaftar di dua tempat, sehingga di DIY kesempatan bagi masyarakat DIY juga lebih terbuka," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Suslachah SH, mengungkapkan usulan sejumlah kabupaten.
Namun, menurut Hardjono, pengunduran jadwal tes CPNS di Jateng itu tidak akan terlalu memengaruhi tes di DIY, khususnya karena sejak awal tidak ada kebijakan unsur lokalitas dalam penerimaan PNS. Artinya semua masyarakat dari mana pun dapat mendaftarkan diri.
Jumlah kebutuhan PNS DIY tahun ini 3.157 orang, terdiri dari guru 1.533, tenaga kesehatan 828, dan tenaga teknis 796 orang. Jumlah pegawai baru yang akan dipekerjakan di tingkat provinsi 300, sedangkan di Sleman 572, Bantul 572, Gunung Kidul 581, Kulon Progo 572, dan Kota Yogyakarta 560 orang. (BEN)
TES CPNS TETAP DILAKSANAKAN 11 FEBRUARI
Yogyakarta, Kompas - Meski diusulkan untuk diundur menyamakan jadwal Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi DIY akhirnya menetapkan melaksanakan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di seluruh kabupaten/kota di DIY sesuai jadwal semula, 11 Februari 2006.
"DIY akan mencari tenaga profesional yang andal, tidak terbatas putra daerah maupun tidak, karena profesionalisme menyangkut kualitas individu. Seperti kesepakatan dan jadwal pemerintah pusat, tes tetap akan dilaksanakan 11 Februari. Jadwal pendaftaran juga tidak berubah," kata Drs Hardjono, Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY, Minggu (29/1) siang.
Sehari sebelumnya, pada rapat gabungan panitia CPNS seluruh kabupaten/kota DIY di Kepatihan, sempat muncul usulan agar tes CPNS di DIY diundur 28 Februari 2006, bersamaan dengan jadwal di Jateng. Alasannya, tes yang dilaksanakan berbeda waktu, akan memperkecil kesempatan diterimanya warga DIY, sebab pendaftar asal Jateng di DIY kemungkinan bertambah banyak.
Tes CPNS di Jateng 28 Februari itu, sebenarnya jadwal mundur lebih dari dua minggu, karena ketidaksiapan Panitia Penerimaan CPNS Jateng. Keputusan itu, sudah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Nasional. "Sebenarnya masing- masing kan sudah punya kuota tertentu. Kalau diadakan serentak di tiap daerah, tentu tidak ada peserta yang mendaftar di dua tempat, sehingga di DIY kesempatan bagi masyarakat DIY juga lebih terbuka," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Suslachah SH, mengungkapkan usulan sejumlah kabupaten.
Namun, menurut Hardjono, pengunduran jadwal tes CPNS di Jateng itu tidak akan terlalu memengaruhi tes di DIY, khususnya karena sejak awal tidak ada kebijakan unsur lokalitas dalam penerimaan PNS. Artinya semua masyarakat dari mana pun dapat mendaftarkan diri.
Jumlah kebutuhan PNS DIY tahun ini 3.157 orang, terdiri dari guru 1.533, tenaga kesehatan 828, dan tenaga teknis 796 orang. Jumlah pegawai baru yang akan dipekerjakan di tingkat provinsi 300, sedangkan di Sleman 572, Bantul 572, Gunung Kidul 581, Kulon Progo 572, dan Kota Yogyakarta 560 orang. (BEN)
CPNS Yogyakarta Jawa Tengah (Jateng)
Disoroti, Kaum Difabel CPNS 2005
YOGYAKARTA, (PR).-
Koalisi Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-Jawa Tengah (Jateng) membentuk tim pendamping bagi para difabel (penyandang cacat) yang mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2005. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya diskriminasi saat mengikuti tes.
Koordinator Koalisi Difabel DIY-Jateng, Haris Wintolo mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (13/9). Keberadaan tim tersebut, juga untuk memberikan advokasi terhadap para difabel.
"Pengalaman selama ini tetap saja terjadi diskriminasi terhadap difabel tatkala mengikuti tes penerimaan CPNS. Misalnya, tidak disiapkan alat peraga, termasuk pendampingnya. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi, panitia harus mempersiapkan segala keperluan peserta tes," tuturnya didampingi sekretarisnya Widi Hariyanti.
Untuk itu, pihaknya juga telah menunjuk koordinator tiap-tiap wilayah. Dengan adanya koordinator itu, diharapkan akan semakin mempermudah penanganan apabila terjadi diskriminasi.
Seperti diketahui, hasil rapat kerja kepegawaian nasional tentang kebijakan formasi dan pengadaan PNS tahun 2005 akan ada penerimaan 300.000 orang CPNS pusat dan daerah. Formasi CPNS pusat sebanyak 50.000 orang, terdiri atas 25.000 orang untuk mengakomodasi tenaga honorer dan 25.000 lainnya bagi pelamar umum.
CPNS daerah mendapat jatah sebanyak 250.000 orang, terdiri atas 175.000 orang untuk mengakomodasi tenaga honorer dan 75.000 pelamar umum. Bagi honorer yang telah bekerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus dan maksimal 46 tahun pada pada 1 Januari 2006, mereka boleh tanpa ujian dan lulus seleksi administrasi.
Guru SLB
Khusus Provinsi DIY, menurut Sekretaris Daerah DIY, Bambang Susantopriyohadi, mendapat jatah 3.157 orang. Terdiri dari 1.533 guru, 828 tenaga kesehatan, dan 796 tenaga lain. Formasi itu disebar untuk provinsi serta empat kabupaten dan Kota Yogyakarta.
Provinsi DIY menerima 300 orang (guru sebanyak 148 orang, tenaga kesehatan 51, dan tenaga lain 101). Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kulonprogo masing-masing mendapat jatah 572 PNS baru, (sebanyak 278 guru, 155 tenaga kesehatan, 139 tenaga lain).
Sedangkan Kabupaten Gunungkidul mendapat 581 pegawai (285 guru, 157 kesehatan, dan 139 tenaga lain). Kota Yogyakarta mendapat 560 pegawai baru (terdiri 266 guru, 155 kesehatan dan tenaga lain sebanyak 139 orang).
"Untuk guru dan tenaga kesehatan, sebanyak 70 persen untuk tenaga honorer, dan 30 persen formasi pelamar umum. Sedangkan tenaga lain terdiri dari 90 persen tenaga teknis, dan 10 persen tenaga penyedia fasilitas," ungkapnya.
Sekda juga mengungkapkan, khusus untuk Provinsi DIY alokasi 148 diperuntukkan bagi guru SLB. Saat ini guru SLB ada sekira 379 orang, sebanyak 138 berstatus guru bantu, dan 241 non guru bantu.
Pembatasan yang dilakukan untuk provinsi, juga lebih mengutamakan guru yang berijazah minimal diploma 2. Sementara itu, untuk tes yang diujikan terdiri dari umum, bakat skolastik, dan materi pengayaan.
"Untuk soal, kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi. Meski dengan pihak ketiga, kami yakin tidak akan ada kebocoran," tutur Sekda DIY.
Hanya, ungkapnya, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah (PP) dan petunjuk teknis (juknis). "Kami masih menunggu PP dan juknisnya yang sampai sekarang belum kami terima. Aturan itu yang akan menjadi pegangan kami dalam melaksanakan tugas ini," tuturnya.(A-101)***
YOGYAKARTA, (PR).-
Koalisi Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-Jawa Tengah (Jateng) membentuk tim pendamping bagi para difabel (penyandang cacat) yang mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2005. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya diskriminasi saat mengikuti tes.
Koordinator Koalisi Difabel DIY-Jateng, Haris Wintolo mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (13/9). Keberadaan tim tersebut, juga untuk memberikan advokasi terhadap para difabel.
"Pengalaman selama ini tetap saja terjadi diskriminasi terhadap difabel tatkala mengikuti tes penerimaan CPNS. Misalnya, tidak disiapkan alat peraga, termasuk pendampingnya. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi, panitia harus mempersiapkan segala keperluan peserta tes," tuturnya didampingi sekretarisnya Widi Hariyanti.
Untuk itu, pihaknya juga telah menunjuk koordinator tiap-tiap wilayah. Dengan adanya koordinator itu, diharapkan akan semakin mempermudah penanganan apabila terjadi diskriminasi.
Seperti diketahui, hasil rapat kerja kepegawaian nasional tentang kebijakan formasi dan pengadaan PNS tahun 2005 akan ada penerimaan 300.000 orang CPNS pusat dan daerah. Formasi CPNS pusat sebanyak 50.000 orang, terdiri atas 25.000 orang untuk mengakomodasi tenaga honorer dan 25.000 lainnya bagi pelamar umum.
CPNS daerah mendapat jatah sebanyak 250.000 orang, terdiri atas 175.000 orang untuk mengakomodasi tenaga honorer dan 75.000 pelamar umum. Bagi honorer yang telah bekerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus dan maksimal 46 tahun pada pada 1 Januari 2006, mereka boleh tanpa ujian dan lulus seleksi administrasi.
Guru SLB
Khusus Provinsi DIY, menurut Sekretaris Daerah DIY, Bambang Susantopriyohadi, mendapat jatah 3.157 orang. Terdiri dari 1.533 guru, 828 tenaga kesehatan, dan 796 tenaga lain. Formasi itu disebar untuk provinsi serta empat kabupaten dan Kota Yogyakarta.
Provinsi DIY menerima 300 orang (guru sebanyak 148 orang, tenaga kesehatan 51, dan tenaga lain 101). Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kulonprogo masing-masing mendapat jatah 572 PNS baru, (sebanyak 278 guru, 155 tenaga kesehatan, 139 tenaga lain).
Sedangkan Kabupaten Gunungkidul mendapat 581 pegawai (285 guru, 157 kesehatan, dan 139 tenaga lain). Kota Yogyakarta mendapat 560 pegawai baru (terdiri 266 guru, 155 kesehatan dan tenaga lain sebanyak 139 orang).
"Untuk guru dan tenaga kesehatan, sebanyak 70 persen untuk tenaga honorer, dan 30 persen formasi pelamar umum. Sedangkan tenaga lain terdiri dari 90 persen tenaga teknis, dan 10 persen tenaga penyedia fasilitas," ungkapnya.
Sekda juga mengungkapkan, khusus untuk Provinsi DIY alokasi 148 diperuntukkan bagi guru SLB. Saat ini guru SLB ada sekira 379 orang, sebanyak 138 berstatus guru bantu, dan 241 non guru bantu.
Pembatasan yang dilakukan untuk provinsi, juga lebih mengutamakan guru yang berijazah minimal diploma 2. Sementara itu, untuk tes yang diujikan terdiri dari umum, bakat skolastik, dan materi pengayaan.
"Untuk soal, kami akan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi. Meski dengan pihak ketiga, kami yakin tidak akan ada kebocoran," tutur Sekda DIY.
Hanya, ungkapnya, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah (PP) dan petunjuk teknis (juknis). "Kami masih menunggu PP dan juknisnya yang sampai sekarang belum kami terima. Aturan itu yang akan menjadi pegangan kami dalam melaksanakan tugas ini," tuturnya.(A-101)***
Pendaftaran CPNS MAKASSAR
Awal Puasa
Pemkot Terima Juklak CPNS
MAKASSAR -- Pendafataran CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk TA (tahun anggaran) 2005 dijadwalkan mulai berlangsung pekan pertama Oktober 2005 atau awal bulan puasa.
Kepastian tersebut diungkapkan Sekretaris Pemerintah Kota (Sekkot) Makassar, Supomo Guntur, Rabu, 14 September, kemarin.
Dia mengatakan, saat ini dua staf kepegawaian Pemkot Makassar telah berangkat ke Jakarta untuk menjemput legalitas formasi dan kualifikasi CPNS 2005 untuk Pemkot Makassar.
"Selain formasi dan kualifikasi CPNS untuk Pemkot, dua staf kepegawaian, masing-masing mantan pelaksana tugas kabag kepegawaian, Syamsul Alam dan kasubag kepegawaian, Basri Rachman juga menjemput juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) di Jakarta. Kemungkinan hari ini (kemarin, red) dia sudah pulang," ujar Supomo.
Setelah juklak, juknis dan kualifikasi CPNS 2005 untuk Pemkot Makassar sudah diterima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (menPAN), Pemkot segera, membentuk panitia penerimaan seleksi CPNS 2005, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat luas.
"Ya, kemungkinan besar di awal-awal bulan puasa. Tapi itu tergantung pada juklak dan juknis nanti kalau sudah kami terima. Saat ini kita belum tahu secara pasti. Tapi kita akan ungkapkan kepada masyarakat kualifikasi yang dimaksud jika kami telah terima juklak dan juknis CPNS 2005," jelas Supomo.
Dia menambahkan, jika nanti juklak dan juknis tiba, maka kemungikinan besar Pemkot Makassar akan melakukan rapat dengan Pemprov Sulsel. "Rapat antara Pemkot dengan tingkat I (pemprov) pasti ada. Ini kan untuk memperoleh petunjuk juga," katanya.
"Banjir" Calon Pendaftar
Sementara itu, pantauan Fajar, kemarin di Bagian Kepegawaian Sekretariat Pemkot Makassar terlihat ramai oleh calon pendaftar CPNS. Kedatangan mereka mencari tahu kepastian pendaftaran CPNS 2005 di Pemkot Makassar.
Menanggapi hal itu, Kabag Kepegawaian Pemkot Makassar, Sittiara mengatakan, pihaknya segera mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS jika sudah ada keputusan resmi dan disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian Pemkot Makassar dalam hal ini walikota. "Kita tak akan sembunyikan. Segera kita umumkan jika memang telah ada ketentuan untuk itu," kuncinya.
Pemkot Terima Juklak CPNS
MAKASSAR -- Pendafataran CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk TA (tahun anggaran) 2005 dijadwalkan mulai berlangsung pekan pertama Oktober 2005 atau awal bulan puasa.
Kepastian tersebut diungkapkan Sekretaris Pemerintah Kota (Sekkot) Makassar, Supomo Guntur, Rabu, 14 September, kemarin.
Dia mengatakan, saat ini dua staf kepegawaian Pemkot Makassar telah berangkat ke Jakarta untuk menjemput legalitas formasi dan kualifikasi CPNS 2005 untuk Pemkot Makassar.
"Selain formasi dan kualifikasi CPNS untuk Pemkot, dua staf kepegawaian, masing-masing mantan pelaksana tugas kabag kepegawaian, Syamsul Alam dan kasubag kepegawaian, Basri Rachman juga menjemput juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) di Jakarta. Kemungkinan hari ini (kemarin, red) dia sudah pulang," ujar Supomo.
Setelah juklak, juknis dan kualifikasi CPNS 2005 untuk Pemkot Makassar sudah diterima dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (menPAN), Pemkot segera, membentuk panitia penerimaan seleksi CPNS 2005, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat luas.
"Ya, kemungkinan besar di awal-awal bulan puasa. Tapi itu tergantung pada juklak dan juknis nanti kalau sudah kami terima. Saat ini kita belum tahu secara pasti. Tapi kita akan ungkapkan kepada masyarakat kualifikasi yang dimaksud jika kami telah terima juklak dan juknis CPNS 2005," jelas Supomo.
Dia menambahkan, jika nanti juklak dan juknis tiba, maka kemungikinan besar Pemkot Makassar akan melakukan rapat dengan Pemprov Sulsel. "Rapat antara Pemkot dengan tingkat I (pemprov) pasti ada. Ini kan untuk memperoleh petunjuk juga," katanya.
"Banjir" Calon Pendaftar
Sementara itu, pantauan Fajar, kemarin di Bagian Kepegawaian Sekretariat Pemkot Makassar terlihat ramai oleh calon pendaftar CPNS. Kedatangan mereka mencari tahu kepastian pendaftaran CPNS 2005 di Pemkot Makassar.
Menanggapi hal itu, Kabag Kepegawaian Pemkot Makassar, Sittiara mengatakan, pihaknya segera mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS jika sudah ada keputusan resmi dan disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian Pemkot Makassar dalam hal ini walikota. "Kita tak akan sembunyikan. Segera kita umumkan jika memang telah ada ketentuan untuk itu," kuncinya.
Penerimaan CPNS Denpasar Bali
Tak Ada Penyimpangan dalam Penerimaan CPNS Bali
Denpasar, Kompas
Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 1999/2000 ternyata masih berbuntut. Dalam rapat gabungan komisi DPRD pekan lalu, salah satu pertanyaan yang muncul kepada Gubernur Bali adalah soal ketidakberesan proses penerimaan CPNS tersebut.
Menjawab pertanyaan dari anggota DPRD itu, Gubernur Bali Dewa Beratha di Denpasar, Rabu (14/2), mengatakan tak ada yang salah dalam prosedur penerimaan CPNS.
"Setelah mengkaji secara saksama dan sesuai dengan saran Inspektur Wilayah Provinsi Bali, sampai saat ini tidak ditemukan penyimpangan prosedur yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan CPNS tahun anggaran 1999/2000," katanya.
Dalam jawaban tertulis itu, Dewa Beratha menambahkan, untuk memperbaiki kinerja di masa datang, pihaknya telah mengarahkan panitia agar dalam penyelenggaraan tugasnya yang akan datang mengikuti saran Itwilprov.
Namun demikian, Aliansi Pembaharuan Hukum Indonesia (APHI) tetap menganggap proses penerimaan itu tidak jujur, tidak transparan, dan menyimpang dari prosedur formal yang telah ditentukan. Karena itu, mereka menggugat Gubernur Bali sebagai penanggung jawab penerimaan itu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar.
Mengenai gugatan yang kini sudah melewati tahap seleksi itu, lewat Kepala Biro Humas Gde Nurjaya mengemukakan, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan siap menghadapinya. (sig)
Denpasar, Kompas
Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 1999/2000 ternyata masih berbuntut. Dalam rapat gabungan komisi DPRD pekan lalu, salah satu pertanyaan yang muncul kepada Gubernur Bali adalah soal ketidakberesan proses penerimaan CPNS tersebut.
Menjawab pertanyaan dari anggota DPRD itu, Gubernur Bali Dewa Beratha di Denpasar, Rabu (14/2), mengatakan tak ada yang salah dalam prosedur penerimaan CPNS.
"Setelah mengkaji secara saksama dan sesuai dengan saran Inspektur Wilayah Provinsi Bali, sampai saat ini tidak ditemukan penyimpangan prosedur yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan CPNS tahun anggaran 1999/2000," katanya.
Dalam jawaban tertulis itu, Dewa Beratha menambahkan, untuk memperbaiki kinerja di masa datang, pihaknya telah mengarahkan panitia agar dalam penyelenggaraan tugasnya yang akan datang mengikuti saran Itwilprov.
Namun demikian, Aliansi Pembaharuan Hukum Indonesia (APHI) tetap menganggap proses penerimaan itu tidak jujur, tidak transparan, dan menyimpang dari prosedur formal yang telah ditentukan. Karena itu, mereka menggugat Gubernur Bali sebagai penanggung jawab penerimaan itu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar.
Mengenai gugatan yang kini sudah melewati tahap seleksi itu, lewat Kepala Biro Humas Gde Nurjaya mengemukakan, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan siap menghadapinya. (sig)
Subscribe to:
Posts (Atom)
