Soal Testing CPNS PURWAKARTA

KPG Desak Pemda Soal Testing CPNS
PURWAKARTA, (PR).-
Sekira 100 orang guru bantu yang tergabung dalam Komite Perjuangan Guru (KPG) Purwakarta, Senin (1/11) mendesak kepada pemda dan DPRD untuk mengakomodir semua mata pelajaran dalam rekruitmen guru bantu serta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga tingkat SMA dan sederajat.

"Sebab ada beberapa mata pelajaran yang tidak mendapat kuota pada pelaksanaan seleksi guru bantu dan CPNS yang sekarang, seperti pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam), Kimia dan KTK (keterampilan). Dengan tidak terakomodirnya beberapa mata pelajaran ini, kami menduga ada diskriminasi dalam seleksi tahun ini," ujar Drs. Anwar Khusnansyah Ketua KPG ketika ditemui di kantornya, Senin (1/11).

Selain itu juga, ia menghimbau agar pelaksanaan seleksi oleh Dinas Pendidikan maupun Departemen Agama (Depag) Purwakarta berjalan objektif, bebas dari KKN dan berlangsung secara transparan. Karena tidak mustahil dalam penerimaan CPNS tahun ini ada "titipan-titipan" dari oknum pejabat hingga proses seleksi ini jauh dari rasa keadilan dan terjadi persaingan tidak sehat.

"Yang rugi masyarakat juga, karena terjadi ketidakadilan dalam penerimaan kali ini. Contoh ada pelamar yang memiliki Akta IV diterima oleh panitia seleksi meski tidak sesuai dengan bidang studi yang disandangnya. Jadi panitia harusnya, fair dalam seleksi ini agar tidak ada yang merasa dirugikan," katanya.

Begitu pula dengan persyaratan-persyaratannya, lanjut Anwar, supaya tidak terlalu memberatkan. Misalnya bagi guru bantu dan CPNS yang berusia 35 sampai 40 tahun diperkenankan ikut seleksi. Dengan catatan, sudah mengabdi (mengajar) selama tujuh tahun di instansi pemerintah daerah. Hal itu dengan memperlihatkan surat keterangan pengabdiannya atau biasa disebut "Wiyatabakti". "Beri mereka kesempatan untuk ikut seleksi ini, jangan sampai mereka sudah mengajar bertahun-tahun tapi terhenti gara-gara usianya tak memenuhi persyaratan," ujar dia.

Ditambahkan Anwar, KPG juga menuntut perbaikan kesejahteraan bagi semua guru bantu terutama yang mengajar di sekolah swasta, termasuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Pasalnya, selama ini mereka selalu tidak diberikan insentif apa-apa dari pengabdian mengajarnya baik oleh pihak sekolah maupun oleh pemda.

"Guru bantu yang mengajar di sekolah swasta, kebanyakan tingkat kesejahteraannya minim. Mereka tak diberi ongkos transport dan insentif lainnya. Sebaliknya, untuk guru PNS berbagai insentif mereka dapatkan. Ini bisa mengundang kecemburuan sosial, terlebih dari sisi pengorbanannya dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya hampir sama," kata Anwar.(A-67)***