Proses Seleksi CPNS BANDUNG

Proses Seleksi CPNS tak Ada Intervensi
Jurusan HI Unpad Siap Beri Klarifikasi
BANDUNG, (PR).-

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (HI FISIP) Unpad, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) siap memenuhi panggilan DPRD Kabupaten Ciamis untuk mengklarifikasi seluruh proses yang dilakukan. Demikian ditegaskan Ketua Jurusan HI FISIP Unpad, Teuku Rezasyah yang dihubungi, Jumat (8/11) berkaitan dengan munculnya gelombang protes di beberapa daerah pascapengumuman hasil tes.

"Sebetulnya, semua persoalan sudah ditangani Dekan FISIP (Drs. Tachjan, M.Si., red). Tapi perlu diketahui, ada dua jurusan yang mendapat tawaran dari beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan seleksi penerimaan, yakni Administrasi Negara (AN) dan HI. Untuk HI sendiri, sepanjang yang saya ketahui, kami melakukan seleksi penerimaan untuk pegawai di Kab. Ciamis dan Kab. Bandung," ungkap Teuku Rezasyah.

Menyangkut protes yang muncul di Kab. Ciamis karena munculnya nama anak, menantu, serta saudara pejabat dalam daftar nama yang lulus di kabupaten itu, Teuku mengatakan bahwa pihaknya yakin telah melakukan semua proses seleksi dengan objektif tanpa intervensi dari siapa pun. "Dari pembuatan soal, pelaksanaan tes yang juga bekerja sama dengan pemda dalam hal-hal teknis seperti penyediaan ruangan tes dsb., semuanya berlangsung secara objektif dan tertutup. Sejak awal, kami menegaskan tidak menerima memo dari siapa pun, handphone seluruh panitia selalu kami matikan selama proses seleksi, hotel tempat kami memeriksa jawaban juga selalu berpindah-pindah dan alamatnya tidak kami beritahukan kepada siapa pun," papar dia.

Ia menambahkan, sah-sah saja seorang anak atau keluarga bupati lolos dalam seleksi, kalau memang yang bersangkutan memenuhi standar yang telah ditetapkan. "Kita tidak bisa menolak jika memang mereka mampu lolos dalam seleksi sesuai kemampuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, seleksi yang kami lakukan telah diupayakan seobjektif mungkin, lepas dari intervensi siapa pun," kata Teuku.

Lagipula, tegas dia, ini zamannya reformasi, sebuah kenaifan dan kebodohan jika pihaknya mau melakukan pelanggaran. "Ini juga menyangkut reputasi Unpad. Masa kami mau mengorbankan reputasi itu serta kredibilitas kami yang mau bekerja di Unpad sampai umur 65 tahun," ucap Teuku.

Oleh karena itu, tambah Teuku Rezasyah, pihaknya siap memenuhi panggilan DPRD Kab. Ciamis jika memang diperlukan. "Kami siap dipanggil kapan pun untuk mengklarifikasi soal ini. Kami juga terbuka untuk membuka hasil penilaian, tentu tidak bisa orang per orang karena jumlahnya ribuan. Tapi, secara prosedural, kami selalu terbuka," tambah dia.

Sementara itu, Dekan FISIP Unpad, Drs. Tachjan, M.Si. yang coba ditemui di ruang kerjanya di kampus FISIP Unpad Jatinangor, tidak bersedia memberikan komentar. Setelah "PR" menulis pesan dalam daftar tamu, sekretaris dekan mengatakan yang bersangkutan sedang ada tamu dan tidak enak badan. "Bapak sedang tidak enak badan, tadi juga ada yang mau sidang tidak bisa dipenuhi karena Bapak sedang tidak sehat," katanya sambil menyarankan menghubungi koordinator panitia penerimaan.

Salah seorang dosen FISIP Unpad, Sintaningrum yang disebut sebagai koordinator panitia penerimaan juga menolak merinci keterangan. "Saya bukan koordinator, panitia penerimaan terbagi untuk masing-masing pemda. Untuk Kab. Ciamis, coba hubungi Pak Ari Bainur atau Pak Husein. Saya tidak mau memberi keterangan," ungkap Sinta saat dihubungi melalui telefon genggamnya.

Bukan LPM

Di sisi lain, Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran (LPM Unpad) Bandung, Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja menegaskan bahwa institusi tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), bekerja sama dengan beberapa pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat.

"Ini harus saya sampaikan karena banyak orang yang menghubung-hubungkan seleksi itu dengan LPM. Bahkan, ada orang-orang yang sengaja datang kemari untuk menanyakan soal ini. Padahal, LPM sama sekali tidak ada kaitan dengan seleksi tersebut," kata Kusnaka. Pada berita "PR" (8/11) hlm. 5, Kepala Badan Kepegawaian Pemkab Ciamis, Drs. Kasman mengatakan bahwa semua hasil yang telah diumumkan murni dari hasil penilaian tes yang diperiksa LPM Unpad Bandung. (A-64)***