Soal Penerimaan CPNS

DPRD Lakukan Penelitian Soal Penerimaan CPNS
MAJALENGKA, (PR).-
Komisi D dan Komisi A DPRD Majalengka tengah melakukan penelitian terhadap adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada penerimaan CPNS. Sementara itu, beberapa peserta tes CPNS yang dinyatakan tidak lulus mengaku akan melakukan penggalangan massa untuk memprotes hasil tes.

Indikasi terjadinya KKN tersebut menurut peserta tes karena banyaknya keluarga pejabat yang ternyata lulus seleksi, baik yang berasal dari peserta umum ataupun PTT. Padahal jika benar mengikuti aturan sesuai PP 48 tahun 2005 tidak akan ada peserta yang merasa dirugikan apalagi memprotes hasil seleksi.

Dicontohkannya, ada beberapa keluarga pejabat yang baru saja menjadi PTT dengan usia yang masih sangat muda jauh dibanding peserta tes lainnya, ternyata mereka lulus. Sementara peserta lain yang usianya lebih tua dan masa kerjanya lebih lama ditambah dengan formasi cukup banyak, ternyata tidak lulus.

Keluarga pejabat yang lulus tes tersebut, antara lain adalah putra dari Kabag Kepegawaian, putra Ketua DPRD, putra dan menantu Asda III, putra Kepala Bapeda dan Kepala Bawasda serta kerabat dan famili pejabat lainnya.

Wakil Ketua DPRD Majalengka, M. Iqbal MI dan Ketua Fraksi PPP Pepep Sepulhidayat mengungkapkan pihaknya akan mengkaji secara komprehensif soal munculnya aksi protes dari banyak peserta tes. Namun jika benar panitia penerimaan tes CPNS membuat kebijakan khusus menyangkut kelulusan tersebut hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan berbagai alasan yang jelas dan bisa diterima.

"Kebijakan itu sendiri dilakukan dari awal agar semua peserta bisa mengetahui bahwa kompetisinya seperti yang disampaikan panitia. Jadi jelas bagaimana kompetisi yang harus diikuti mereka," ungkap Pepep.

Ia menyebutkan, jika kebijakan tersebut tidak dijelaskan, maka akan sangat mengganggu rasa keadilan bagi masyarakat atau peserta tes lainnya. Makanya semua persoalan harus dikomunikasikan sebelumnya. "Kita masih terus menampung persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Harus bersikap hati-hati berkait dengan hal tersebut, karena dampaknya akan sangat luas," ungkap Pepep.

Tolak tuduhan

Sementara itu, Kepala Bagian Kepegawaian Pemkab Majalengka, H. Dadang Iskandar saat dimintai konfirmasi menolak tuduhan terjadinya KKN pada penerimaan CPNS tersebut. Menurutnya kalau sekarang banyak anak dan kerabat pejabat yang lulus tes dari peserta umum. Hal itu terjadi karena memang mereka dinyatakan layak dan pintar. Sedangkan, yang masuk dari PTT dari sisi aturan mereka dianggap layak masuk.

"Pejabat juga mempunyai hak sama seperti masyarakat lainnya untuk mengikuti tes CPNS dan berhak untuk lulus. Jadi jangan berpraduga yang salah," ungkap H. Dadang.

Ia juga menyebutkan kalau hasil yang diumumkan tersebut tidak akan memuaskan semua pihak. "Kami mohon para peserta tes sabar karena setelah selesai pengumuman CPNS kali ini kami juga langsung mempersiapkan pengangkatan CPNS berikutnya dari kalangan PTT. Pengangkatan tersebut diperkirakan akan dilakuan pada bulan Juli atau Agustus, jadi mohon sabar," tambah H. Dadang. Hanya untuk peserta umum ungkap H. Dadang belum jelas, apakah masih akan menerima pembukaan atau tidak. (C-34)***