penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Sumatera

PALEMBANG, SRIPO — Kasus
penerimaan calon pegawai negeri
sipil (CPNS) di Sumatera
Selatan saat ini sedang diteliti
oleh Badan Kepegawaian Negara
(BKN). Badan tersebut diserahi
tanggung jawab untuk
memproses pelaksanaan seleksi
penerimaan CPNS yang kini
dipermasalahkan oleh sejumlah
pihak di Sumsel.
“Kita serahkan tanggung jawab
untuk menangani masalah
isu penyimpangan dalam penerimaan
CPNS di daerah, khususnya
di Sumsel kepada BKN.
Jika BKN sudah menyelesaikan
pekerjaannya, maka akan dilaporkan
kepada saya (Menpan,
Red),” ujar Menteri Pendayagubanyak
pegawai honor di Sumsel.
Setelah data itu lengkap,
maka kita akan membuat satu
mekanisme seleksi pengangkatan,”
ujar Menpan Taufik Effendi
dalam Kuliah Umum bertema
Kinerja PNS Mewujudkan
Government yang digelar oleh
Magister Administrasi Publik
PPS-Unsri, Minggu (16/1).
Menurutnya, selama ini para
pegawai honor selalu tersisih
dalam keikutsertaannya dalam
seleksi Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS). Pasalnya, banyak
pegawai honor yang kualifikasi
pendidikannya tidak sesuai
lagi dengan syarat penerimaan
CPNS saat ini. Sementara
upaya untuk merekrut mereka
secara khusus belum pernah
ada.
“Para pegawai honor yang
ingin diangkat selama ini harus
bersaing dengan para peserta
tes CPNS lainnya,” katanya.
Taufik menambahkan kondisi
para pegawai honor sangat
memprihatinkan, terutama bagi
mereka yang bekerja sebagai
tenaga pengajar (guru), dan tenaga
kesehatan. Banyak dari
mereka berada di daerah-daerah
terpencil, dan sudah lama
naan Aparatur Negara (Menpan),
Drs Taufik Effendi, MBA
seusai menjadi pembicara dalam
Kuliah Umum yang digelar
Magister Administrasi Publik
(MAP), Program Pasca-Sarjana
(PPS) Universitas Sriwijaya,
Minggu (16/1).
Menurutnya, saat ini BKN masih
dalam tahap mempelajari
semua laporan, dan proses penerimaan
CPNS di Sumsel, dan
daerah-daerah lainnya. Seluruh
proses penerimaan dari pendaftaran,
pelaksanaan ujian, pemeriksaan
jawaban peserta tes
CPNS, sampai pengumuman
hasil seleksi akan ditelusuri.
Jika nantinya ada kejanggalan
tentunya akan diproses sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara adanya wacana
tentang penundaan pengangkatan
CPNS di Sumsel akibat
adanya sejumlah kejanggalan,
Taufik mengelak memberi pernyataan.
“Saya belum bisa ambil kebijakan
sampai sejauh itu. Nantilah
kita tunggu hasil pemeriksaan
BKN terkait masalah itu,” ujarnya
sambil bergegas berlalu.
Dewan Minta Ditunda
Sementara itu dalam rapat
kerja antara Komisi A DPRD
Sumsel dengan pihak Pemprop
Sumsel yang menghadirkan
Sekda, Drs H Sofyan Rebuin,
dan Kepala Bawasda Sumsel,
Drs H Amir Massani, SH MSi,
sejumlah anggota dewan meminta
agar dilakukan penundaan
pengangkatan CPNS sebelum
kasus KKN dalam penerimaan
CPNS itu diselesaikan.
“Kita meminta agar pengangkatan
CPNS ditunda dulu sampai
masalah ini kelar. Dewan
dan Pemprop Sumsel juga akan
membuka kotak pengaduan,”
ujar Ketua Komisi A DPRD
Sumsel, Fahlevi Maizano.
Sedangkan Sekdaprop Sumsel,
Sofyan Rebuin mengatakan
bahwa tudingan KKN dalam penerimaan
CPNS dengan banyaknya
nama anak pejabat yang
diterima, tidaklah benar. Nomor
ujian yang lulus atau keluar
merupakan nomor dengan nilai
yang memuaskan bukan
melihat jabatan orangtua atau
keluarganya. “Kecil kemungkinan
terjadi kecurangan apabila
melihat singkatnya waktu penerimaan,”
katanya.
Walaupun demikian, Sofyan
mengakui bahwa proses penerimaan
CPNS tahun ini sedikit
tergesa-gesa. “Tapi kita telah
Menpan : Kasus CPNS
Sumsel Diproses BKN

Terkait Adanya KKN

Penundaan Pengangkatan Tunggu BKN
menjadi pegawai honor, bahkan
ada yang mencapai 20 tahun.
Untuk itu, saat ini sedangkan
dipikirkan bagaimana
caranya melakukan perekrutan
khusus, lain daripada penerimaan
CPNS biasa terhadap
para pegawai honor tersebut.
Taufik tidak menyebutkan
kapan realisasi itu akan dilakukan.
Namun yang jelas pihaknya
dalam waktu dekat akan
meminta data para pegawai
honor di Sumsel dari gubernur.
“Jika data itu sudah ada,
maka akan ditindaklanjuti. Kita
menaruh perhatian cukup besar
terhadap nasib mereka,”
katanya.
Sementara dalam kuliah
umumnya, Taufik menyebutkan
perlunya peningkatan kinerja
pada PNS di Indonesia.
Peningkatan kinerja tersebut,
antara lain dengan memperbanyak
pelatihan-pelatihan, pendidikan,
dan etos kerja. Selain
itu, praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) juga harus
dihapuskan.
“Masalah ini juga menjadi
salah satu program 100 hari
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara,” tegasnya.
Kuliah umum program MAP
PPS-Unsri tersebut diikuti
ratusan peserta yang berasal
dari mahasiswa Program MAP
PPS-Unsri, dan mahasiswa
Unsri lainnya. (nik)
Pegawai Honorer di Sumsel Bakal Diangkat

Melalui Mekanisme Khusus

Menpan Minta Data ke Gubernur
PALEMBANG, SRIPO — Aliansi
Masyarakat Transparansi
untuk Keadilan (AMTK) mensinyalir
proses penerimaan CPNS
di Kabupaten OKI, sarat dengan
praktik KKN. Hal itu terjadi,
menyusul terungkapnya
proses pemeriksaan Lembar
Jawaban Komputer (LJK) tidak
dilakukan lembaga BKN (Badan
Kepegawaian Negara), tetapi
kerjakan Baliteks Unsri di
Palembang.
Ketua AMTK, Mukri As Pamutan,
Sabtu (15/1) mengatakan,
hasil dari pengumuman
seleksi CPNS yang merupakan
proyek nasional saat ini, ternyata
banyak menimbulkan
polemik. Kondisi ini terjadi lantaran
ketidakprofesionalan panitia
yang ditunjuk, mulai dari
tahapan seleksi sampai dengan
pengumuman hasilnya yang diindikasikan
pada praktek KKN.
Ketidakjujuran ini pun dikuatkan
dengan temuan bahwa pemeriksaan
LJK dilakukan oleh
Baliteks Unsri bukan oleh BKN
yang didengungkan selama ini.
“Selama ini, rakyat OKI dibohongi,”
kata Mukri.
Dikatakan, dari hasil pertemuan
AMTK dengan anggota
Komisi A DPRD OKI, Jumat
(14/1) lalu, ternyata kalangan
legislatif pun mengaku tidak
mengetahui jika semua LJK diperiksa
Baliteks Unsri yang
ada di Palembang. Untuk itu,
Wakil Ketua Komisi A DPRD
OKI, Drs Hasan Zen bersama
enam anggota komisi lainnya,
mensinyalir ada indikasi kuat
penyimpangan mekanisme serta
aturan dalam proses penerimaan
CPNS.
Untuk saat ini, Komisi A DPRD
OKI menunggu data dan informasi
dari Depag dan BKD
OKI, di mana permintaan ini
telah dilakukan secara resmi
LSM Tuding Penerimaan CPNS OKI Sarat KKN
pada rapat Komisi A dengan
Kakandepag OKI dan Kepala
BKD OKI tertanggal 11 Januari
2005. Selain itu, DPRD OKI
membuka ruang bagi masyarakat
untuk melaporkan ketimpangan-
ketimbangan atau buktibukti
ketidakberesan dalam penerimaan
CPNS di OKI, sehingga
dapat dijadikan barang bukti
agar DPRD OKI dapat membawa
pengaduan masyarakat kepada
kejaksaan dan kepolisian.
Selanjutnya segera ditindaklanjuti
sesuai dengan proses hukum
yang berlaku. (sin)
LLAAGGAAKK KKIITTOO
Siaga Banjir
K Arpan
MASATI banyu Sunge Masi dari ari ke ari tamba naek,
keruan bae rewang kito meli bapo batang bulu. Ujitu bakal
ngawek rakit kalu pasang makin besak. Sebab beteriak bae
soal banjir katik guno kecuali, dibarengi dengan pembuatan
nyato nyedioke peralatan. Ado nian oi, kagek kapan jalanan
kelebu ruma kacap, baru tekincir-kincir nyari alat.
“Kendaknyo jadila pulo serbo nungguke, Mangujuk,” cetus
Cekmat. “Kito ni mesti gesit dikit bekaco dengan alam. Jangan
ngedem cak dak sedulian. Padohal tando-tando suda tebaco,
conto langit mendung terus, denget-denget ujan lebat. Lum lagi
banyu Sunge Musi tamba tinggi.”
“Aku salut nian dengan awak, Mat,” simbat beliau. “Tapi
ngadepi hal pucuk, masok siaga banjir 1 apo masi aman
keladasan.”
“Katik siaga-siagaan, Mangujuk.”
“Cacam, laju makmano itu Mat.”
“Yang pokok saling berejo dukin, sebelum klisingan ole banyu
besak. Sala sikok persis cak aku, taan metuke selawatcitak
meli bulu.”
“Laju Mat, cuma buat kamek cukup gedebong pisang.
Disebela gedek pawon masi banyak.”
“Bemodal dikit, Mangujuk. Madak’i gedebong lokak busuk
kanyut. Lain dengan bulu, pacak digawek rakit, dijadike jeramba
dari ruma ke ruma, pager pekarangan terus reban ayam.
Manfaatnyo banyak oi.”
PALEMBANG, SRIPO — Kontrak
para guru bantu di Sumsel
termasuk di Palembang berakhir
31 Desember 2005 mendatang.
Meski masih setahun
lagi berakhir masa kontraknya,
para guru bantu mulai resah
memikirkan nasib mereka setelah
kontrak berakhir.
“Kita sudah menanyakan ke
Depdiknas di Jakarta, tetapi
belum diketahui pasti bagaimana
nasib para guru bantu,” kata
Syahrial, Ketua Umum Forum
Komunikasi Guru Bantu Sumsel
(FKBGSS), kepada Sripo
Minggu (16/1). Syahrial datang
ke Kantor Sripo didampingi Yudi
Herfansi, Ketua II FKGBSS.
Syahrial yang sejak Juli 2002
menjadi guru bantu di SMP
Negeri 6 Palembang mengemukakan
FKGBSS diwakili Yudi
Herfansi beberapa waktu lalu
ke Depdiknas di Jakarta untuk
menanyakan masalah ini. Saat
itu Yudi diterima Nasruddin,
Staf Bagian Biro Kepegawaian
Depdiknas. “Pak Nasruddin
mengatakan, kemungkinan nanti
penanganan nasib guru bantu
diserahkan ke daerah, tetapi ini
belum pasti karena banyak daerah
mengatakan belum sanggup,”
kata Yudi.
Selama ini honor guru bantu
dibiayai pusat. Masing-masing
guru bantu mulai dari SD hingga
SMA sederajat mendapatkan
Rp 460.000 per bulan.
Yudi dalam kesempatan itu
mengemukakan, keresahan
atas nasib guru bantu ini antara
lain yang melatarbelakangi
seminar yang rencananya digelar
BEM Universitas PGRI
Palembang Rabu (19/1) mendatang
di Gedung Guru PGRI
Palembang. Dalam seminar itu
rencananya hadir Ir Eddy Santana,
Walikota Palembang, Drs
H Aidil Fitrisyah (Ketua PGRI)
dan Drs Aidin MM (Kadis Diknas
Palembang).(ray)
Guru Bantu Pertanyakan Nasib

Hingga ke Jakarta

Kontrak Berakhir 31 Desember 2005

Nasib Tak Jelas Pasca Kontrak
Taufik Effendi




ist
mengusahakan proses penerimaan
itu sebaik mungkin, dan
dengan nilai standar kelulusan
diambil berdasarkan nilai
skor tertinggi dan terrendah,”
katanya. (nik/syh)