Tes CPNS BANDUNG

Kekecewaan Terkait Tes CPNS Merebak
BANDUNG, (PR).-
Pengumuman hasil tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), memunculkan ketidakpuasan peserta di berbagai daerah di Jawa Barat. Bahkan, kemudian muncul tuduhan adanya kejanggalan dalam proses penerimaan CPNS tersebut. Akibatnya, ketidakpuasan mereka diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah di Jawa Barat.

Di Ciamis, sekira seribu orang yang merupakan gabungan dari guru bantu, tenaga kontrak untuk perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di Rumah Sakit Umum (RSU) Ciamis, melakukan aksi unjuk rasa, Senin (20/3) dengan mendatangi Gedung DPRD Kab. Ciamis. Mereka menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaan dalam seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Ciamis.

Tuduhan adanya kejanggalan muncul, karena beberapa pengunjuk rasa menilai adanya kesalahan data tentang mereka yang ada di pihak panitia seleksi penerimaan CPNS. Beberapa tenaga perawat yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun, tertulis di data panitia menjadi 18 bulan. Demikian pula yang dialami Sri Wulandari, yang sudah bekerja selama 21 tahun, tetapi tertulis 1,5 tahun, sehingga dia tidak lulus.

Di Garut, sekira 60 tenaga honorer di lingkungan Pemkab Garut, mendatangi DPRD, untuk menyampaikan ketidakpuasan.

"Kami juga menduga proses penerimaannya sarat dengan kolusi dan nepotisme. Buktinya, banyak keluarga pejabat di Garut yang lulus tes. Bahkan, ada pejabat yang mampu meloloskan 7 anggota keluarganya, termasuk calon menantunya," kata salah seorang pengunjuk rasa yang menolak menyebutkan nama.

Di Kota Cirebon, Ketua Panitia Penerimaan CPNS di lingkungan Pemkot Cirebon yang juga Sekda Kota Cirebon, H. Ano Sutrisno, berjanji pihaknya akan mengusut adanya perubahan formasi dengan berkurangnya jatah untuk TKK. "Kalau jatah umum berkurang dan honorer bertambah itu bagus. Namun, kalau kondisinya terbalik sehingga formasi umum bertambah dan honorer berkurang, ini yang gak boleh. Nanti kami telusuri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Husni Muttaqin menduga, terdapat penyimpangan dalam penerimaan CPNS yang tidak sesuai dengan PP No 48 Tahun 2005. "Aturannya kan ada prioritas, bukan hanya guru, honorer dan tenaga kontrak pun sama. Yang lebih lama mengabdi, merekalah yang diangkat," tuturnya.

Selain itu, Husni mendukung usulan penangguhan SK pengangkatan bagi CPNS yang lulus. Surat rekomendasi penundaan SK telah diserahkan kepada pemkot pada Jumat lalu.(A-91/A-92/A-97/A-112/A-157)***