Lowongan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi pelamar umum dan honorer, Mei hingga Juni mendatang.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Taufik Effendy mengungkapkan hal tersebut pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (15/1).

Pemerintah menyiapkan 100 ribu orang untuk formasi pelamar umum dan 175 ribu orang untuk tenaga honorer. Total CPNS yang akan diangkat untuk pelamar umum dan honorer sebanyak 275 ribu orang.

Seleksi penerimaan akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Pengangkatan untuk CPNS instansi pusat akan dilaksanakan 1 Oktober 2007 sedangkan CPNS daerah diangkap per 1 Januari 2008.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyambut baik rencana rekrutmen CPNS untuk kalangan umum itu. Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Mullim mengatakan, pihaknya segara menyusun formasi yang diperlukan.

“Kalau di pemprov, kita masih kekurangan tenaga kesehatan dan auditor di bawasda (badan pengawasan daerah). Ini yang akan kita ajukan,” kata Muallim.

Diusulkan Daerah

Model rekruitmen CPNS tahun ini disesuaikan dengan pola rekruitmen tahun 2005 yang sepenuhnya dilakukan masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat pembinan kepegawaian daerah (PPKD) yakni bupati/wali kota dan gubernur) di bawah koordinasi tim pengadaan nasional.

Pembuatan soal, pemeriksaaan hasil ujian dengan sistem komputerisasi, dan usulan formasi CPNS diserahkan ke gubernur/bupati/wali kota sebagai PPKD.

“Usulan jumlah formasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” katanya.

Dia menambahkan, penerimaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk pengangkatan tenaga guru, tenga kesehatan, dan tenaga teknis fungsional/operasional lainnya seperti tenaga penegakan hukum, tenaga pada unit pelayanan umum yang harus memenuhi standar pelayanan internasional.

“Pengangkatan untuk tenaga honorer pusat dan daerah diutamakan yang terdata di database BKN (badan kepegawaian negara) termasuk guru bantu PTT dan guru bantu. Sedangkan seleksi umum untuk menggantikan PNS yang pensiun tahun 2006 yang jumlahnya sekitar 100 ribu,” kata menteri asal Partai Demokrat (PD) ini.

Pemenuhan CPNS tahun ini diutamakan dari tenaga honorer yang telah masuk daftar database BKN. “Kalau tidak memenuhi, diambil dari hasil seleksi umum,”katanya.

Menyoal dana proses rekrutmen tersebut, Taufik mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 125 miliar yang sudah disetujui menteri keuangan. Dana tersebut dimasukkan dalam anggaran menneg PAN.

“Penerimaan CPNS untuk instansi pusat didanai APBN dan CPNS daerah dibiayai APBD. Untuk pengangkatan honorer baik pusat dan daerah dibebankan ke APBN,”katanya.

Diperketat

Taufik menegaskan, penerimaan CPNS tahun ini akan diperketat mengingat penerimaan tahun sebelumnya banyak mengalami kendala.

Dia mencontohkan, terjadi sosialisasi penerimaan CPNS yang bermasalah pada teknis pengumuman hasil seleksi. “Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, dan Bengkulu hasil lembar pengolahan jawaban komputer (LJK) yang dilakukan pihak ketiga yang independen diumumkan oleh gubernur selaku koordinator pengadaan CPNS daerah. Padahal, seharusnya hasil tersebut diteruskan ke masing-masing PPKD kabupaten/kota.

Mereka yang lulus pada seleksi mendatang, penetapan SK CPNS mereka menjadi wewenang masing-masing PPK setelah terlebih dahulu mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) dari BKN.

Kepala BKN Prapto Hadi menambahkan, rekrutmen CPNS tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu, yakni 325 ribu dengan rincian PNS Daerah 275 ribu orang, 40 ribu direkrut untuk tenaga honerer dan 10 ribu ikatan dinas.

“Kami mengutamakan peningkatan kualitas CPNS untuk tahun ini dengan penempatan CPNS sesuai instansi yang membutuhkan. Ini dilakukan agar CPNS lebih profesional dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Umumkan Nilai

Anggota Komisi II DPR RI Yuliani Paris menegaskan, DPR tetap meminta pemerintah untuk tidak melakukan tes terhadap tenaga honorer yang diangkat untuk CPNS karena telah melalui beberapa langkah pemberkasan selama menjadi honorer. “Kecuali untuk pelamar CPNS dari masyarakat umum,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sulsel ini juga meminta perlunya mengumumkan ke publik nilai hasil ujian CPNS agar diketahui seberapa besar nilai peserta yang dikategorikan lulus. “Biar tidak ada unsur kolusi dalam pelaksanaan CPNS,” katanya.

Dia juga meminta tenaga pengawas independen akan tetap dilanjutkan dalam penerimaan CPNS tahun ini karena ternyata bermanfaat besar seperti dilakukan tahun sebelumnya.

“BKN harus terbuka juga soal tenaga honorer yang akan diangkat jadi CPNS. Jangan ditutup-tutupi,” katanya.

Kebijakan Baru

Untuk menatan sistem PNS di Indonesia, BKN sedang menyusun kebijakan baru, termasuk soal NIP, penertiban administrasi mutasi, penggajian, pensiun, dan sanksi.

BKN akan menerapkan sistem informasi kepegawaian dengan tujuan strategis lima tahun. Salah satunya adalah dengan mewujudkan kartu PNS elektronik (KPE).

“Kita upayakan membentuk NIP tunggal. Karena sekarang masing-masing-masing lembaga punya NIP, kami kehabisan nomor. Akhirnya huruf pun kami pakai untuk NIP,” ujar Prapto

KPE ini kelak akan terdiri dari 18 digit dengan empat digit pertama menyangkut tahun, bulan, dan tanggal lahir PNS bersangkutan.

Sementara soal penggajian, PNS kelak akan mendapat gaji atau penghasilan berdasarkan bobot pekerjaan, bukan lagi berdasarkan kepangkatan.

Reaksi Daerah

Sekprov Sulsel Andi Muallim mengatakan, pihaknya baru menerima formasi CPNS untuk tenaga honorer untuk penerimaan tahun 2007 (lihat, Kesehatan dan Pendidikan).

“Jika rencana pemerintah itu sudah sampai ke kami maka kita akan mempersiapkan formasi sesuai kebutuhan. Kita sangat membutuhkan tenaga pendidik, kesehatan dan auditor,” kata Muallim yang mengaku berada di Gorontalo saat dihubungi via telepon.

Dihubungi terpisah, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, pihaknya baru mendengar kabar soal penerimaan CPNS kelompok umum (lihat, Susun Formasi).

“Ini kan kebijakan pemerintah pusat, jadi kami menyerahkan sepenuhnya dan menunggu perkembangan dari Jakarta. Kalau semuanya sudah jelas, kami tinggal melaksanakan,” katanya
Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gowa Mappagio mengaku sudah mendengar penerimaan CPNS kelompok umum untuk tahun 2007.

“Tapi kami belum mendapat surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat. Kami masih menunggu perkembangan untuk mengetahui teknis penerimaan itu,” kata Mappagio.
Incoming Search Terms: BKN (119), cpns (101), penerimaan CPNS 2007 (87), lowongan CPNS 2007 (86), penerimaan cpns tahun 2007 (75),
Pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi pelamar umum dan honorer, Mei hingga Juni mendatang.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Taufik Effendy mengungkapkan hal tersebut pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (15/1).

Pemerintah menyiapkan 100 ribu orang untuk formasi pelamar umum dan 175 ribu orang untuk tenaga honorer. Total CPNS yang akan diangkat untuk pelamar umum dan honorer sebanyak 275 ribu orang.

Seleksi penerimaan akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Pengangkatan untuk CPNS instansi pusat akan dilaksanakan 1 Oktober 2007 sedangkan CPNS daerah diangkap per 1 Januari 2008.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyambut baik rencana rekrutmen CPNS untuk kalangan umum itu. Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Mullim mengatakan, pihaknya segara menyusun formasi yang diperlukan.

“Kalau di pemprov, kita masih kekurangan tenaga kesehatan dan auditor di bawasda (badan pengawasan daerah). Ini yang akan kita ajukan,” kata Muallim.

Diusulkan Daerah

Model rekruitmen CPNS tahun ini disesuaikan dengan pola rekruitmen tahun 2005 yang sepenuhnya dilakukan masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat pembinan kepegawaian daerah (PPKD) yakni bupati/wali kota dan gubernur) di bawah koordinasi tim pengadaan nasional.

Pembuatan soal, pemeriksaaan hasil ujian dengan sistem komputerisasi, dan usulan formasi CPNS diserahkan ke gubernur/bupati/wali kota sebagai PPKD.

“Usulan jumlah formasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” katanya.

Dia menambahkan, penerimaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk pengangkatan tenaga guru, tenga kesehatan, dan tenaga teknis fungsional/operasional lainnya seperti tenaga penegakan hukum, tenaga pada unit pelayanan umum yang harus memenuhi standar pelayanan internasional.

“Pengangkatan untuk tenaga honorer pusat dan daerah diutamakan yang terdata di database BKN (badan kepegawaian negara) termasuk guru bantu PTT dan guru bantu. Sedangkan seleksi umum untuk menggantikan PNS yang pensiun tahun 2006 yang jumlahnya sekitar 100 ribu,” kata menteri asal Partai Demokrat (PD) ini.

Pemenuhan CPNS tahun ini diutamakan dari tenaga honorer yang telah masuk daftar database BKN. “Kalau tidak memenuhi, diambil dari hasil seleksi umum,”katanya.

Menyoal dana proses rekrutmen tersebut, Taufik mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 125 miliar yang sudah disetujui menteri keuangan. Dana tersebut dimasukkan dalam anggaran menneg PAN.

“Penerimaan CPNS untuk instansi pusat didanai APBN dan CPNS daerah dibiayai APBD. Untuk pengangkatan honorer baik pusat dan daerah dibebankan ke APBN,”katanya.

Diperketat

Taufik menegaskan, penerimaan CPNS tahun ini akan diperketat mengingat penerimaan tahun sebelumnya banyak mengalami kendala.

Dia mencontohkan, terjadi sosialisasi penerimaan CPNS yang bermasalah pada teknis pengumuman hasil seleksi. “Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, dan Bengkulu hasil lembar pengolahan jawaban komputer (LJK) yang dilakukan pihak ketiga yang independen diumumkan oleh gubernur selaku koordinator pengadaan CPNS daerah. Padahal, seharusnya hasil tersebut diteruskan ke masing-masing PPKD kabupaten/kota.

Mereka yang lulus pada seleksi mendatang, penetapan SK CPNS mereka menjadi wewenang masing-masing PPK setelah terlebih dahulu mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) dari BKN.

Kepala BKN Prapto Hadi menambahkan, rekrutmen CPNS tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu, yakni 325 ribu dengan rincian PNS Daerah 275 ribu orang, 40 ribu direkrut untuk tenaga honerer dan 10 ribu ikatan dinas.

“Kami mengutamakan peningkatan kualitas CPNS untuk tahun ini dengan penempatan CPNS sesuai instansi yang membutuhkan. Ini dilakukan agar CPNS lebih profesional dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Umumkan Nilai

Anggota Komisi II DPR RI Yuliani Paris menegaskan, DPR tetap meminta pemerintah untuk tidak melakukan tes terhadap tenaga honorer yang diangkat untuk CPNS karena telah melalui beberapa langkah pemberkasan selama menjadi honorer. “Kecuali untuk pelamar CPNS dari masyarakat umum,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sulsel ini juga meminta perlunya mengumumkan ke publik nilai hasil ujian CPNS agar diketahui seberapa besar nilai peserta yang dikategorikan lulus. “Biar tidak ada unsur kolusi dalam pelaksanaan CPNS,” katanya.

Dia juga meminta tenaga pengawas independen akan tetap dilanjutkan dalam penerimaan CPNS tahun ini karena ternyata bermanfaat besar seperti dilakukan tahun sebelumnya.

“BKN harus terbuka juga soal tenaga honorer yang akan diangkat jadi CPNS. Jangan ditutup-tutupi,” katanya.

Kebijakan Baru

Untuk menatan sistem PNS di Indonesia, BKN sedang menyusun kebijakan baru, termasuk soal NIP, penertiban administrasi mutasi, penggajian, pensiun, dan sanksi.

BKN akan menerapkan sistem informasi kepegawaian dengan tujuan strategis lima tahun. Salah satunya adalah dengan mewujudkan kartu PNS elektronik (KPE).

“Kita upayakan membentuk NIP tunggal. Karena sekarang masing-masing-masing lembaga punya NIP, kami kehabisan nomor. Akhirnya huruf pun kami pakai untuk NIP,” ujar Prapto

KPE ini kelak akan terdiri dari 18 digit dengan empat digit pertama menyangkut tahun, bulan, dan tanggal lahir PNS bersangkutan.

Sementara soal penggajian, PNS kelak akan mendapat gaji atau penghasilan berdasarkan bobot pekerjaan, bukan lagi berdasarkan kepangkatan.

Reaksi Daerah

Sekprov Sulsel Andi Muallim mengatakan, pihaknya baru menerima formasi CPNS untuk tenaga honorer untuk penerimaan tahun 2007 (lihat, Kesehatan dan Pendidikan).

“Jika rencana pemerintah itu sudah sampai ke kami maka kita akan mempersiapkan formasi sesuai kebutuhan. Kita sangat membutuhkan tenaga pendidik, kesehatan dan auditor,” kata Muallim yang mengaku berada di Gorontalo saat dihubungi via telepon.

Dihubungi terpisah, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, pihaknya baru mendengar kabar soal penerimaan CPNS kelompok umum (lihat, Susun Formasi).

“Ini kan kebijakan pemerintah pusat, jadi kami menyerahkan sepenuhnya dan menunggu perkembangan dari Jakarta. Kalau semuanya sudah jelas, kami tinggal melaksanakan,” katanya
Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gowa Mappagio mengaku sudah mendengar penerimaan CPNS kelompok umum untuk tahun 2007.

“Tapi kami belum mendapat surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat. Kami masih menunggu perkembangan untuk mengetahui teknis penerimaan itu,” kata Mappagio.
Incoming Search Terms: BKN (119), cpns (101), penerimaan CPNS 2007 (87), lowongan CPNS 2007 (86), penerimaan cpns tahun 2007 (75),
Pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi pelamar umum dan honorer, Mei hingga Juni mendatang.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Taufik Effendy mengungkapkan hal tersebut pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (15/1).

Pemerintah menyiapkan 100 ribu orang untuk formasi pelamar umum dan 175 ribu orang untuk tenaga honorer. Total CPNS yang akan diangkat untuk pelamar umum dan honorer sebanyak 275 ribu orang.

Seleksi penerimaan akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Pengangkatan untuk CPNS instansi pusat akan dilaksanakan 1 Oktober 2007 sedangkan CPNS daerah diangkap per 1 Januari 2008.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyambut baik rencana rekrutmen CPNS untuk kalangan umum itu. Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Mullim mengatakan, pihaknya segara menyusun formasi yang diperlukan.

“Kalau di pemprov, kita masih kekurangan tenaga kesehatan dan auditor di bawasda (badan pengawasan daerah). Ini yang akan kita ajukan,” kata Muallim.

Diusulkan Daerah

Model rekruitmen CPNS tahun ini disesuaikan dengan pola rekruitmen tahun 2005 yang sepenuhnya dilakukan masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat pembinan kepegawaian daerah (PPKD) yakni bupati/wali kota dan gubernur) di bawah koordinasi tim pengadaan nasional.

Pembuatan soal, pemeriksaaan hasil ujian dengan sistem komputerisasi, dan usulan formasi CPNS diserahkan ke gubernur/bupati/wali kota sebagai PPKD.

“Usulan jumlah formasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah,” katanya.

Dia menambahkan, penerimaan CPNS tahun ini diprioritaskan untuk pengangkatan tenaga guru, tenga kesehatan, dan tenaga teknis fungsional/operasional lainnya seperti tenaga penegakan hukum, tenaga pada unit pelayanan umum yang harus memenuhi standar pelayanan internasional.

“Pengangkatan untuk tenaga honorer pusat dan daerah diutamakan yang terdata di database BKN (badan kepegawaian negara) termasuk guru bantu PTT dan guru bantu. Sedangkan seleksi umum untuk menggantikan PNS yang pensiun tahun 2006 yang jumlahnya sekitar 100 ribu,” kata menteri asal Partai Demokrat (PD) ini.

Pemenuhan CPNS tahun ini diutamakan dari tenaga honorer yang telah masuk daftar database BKN. “Kalau tidak memenuhi, diambil dari hasil seleksi umum,”katanya.

Menyoal dana proses rekrutmen tersebut, Taufik mengatakan pemerintah menganggarkan Rp 125 miliar yang sudah disetujui menteri keuangan. Dana tersebut dimasukkan dalam anggaran menneg PAN.

“Penerimaan CPNS untuk instansi pusat didanai APBN dan CPNS daerah dibiayai APBD. Untuk pengangkatan honorer baik pusat dan daerah dibebankan ke APBN,”katanya.

Diperketat

Taufik menegaskan, penerimaan CPNS tahun ini akan diperketat mengingat penerimaan tahun sebelumnya banyak mengalami kendala.

Dia mencontohkan, terjadi sosialisasi penerimaan CPNS yang bermasalah pada teknis pengumuman hasil seleksi. “Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, dan Bengkulu hasil lembar pengolahan jawaban komputer (LJK) yang dilakukan pihak ketiga yang independen diumumkan oleh gubernur selaku koordinator pengadaan CPNS daerah. Padahal, seharusnya hasil tersebut diteruskan ke masing-masing PPKD kabupaten/kota.

Mereka yang lulus pada seleksi mendatang, penetapan SK CPNS mereka menjadi wewenang masing-masing PPK setelah terlebih dahulu mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) dari BKN.

Kepala BKN Prapto Hadi menambahkan, rekrutmen CPNS tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu, yakni 325 ribu dengan rincian PNS Daerah 275 ribu orang, 40 ribu direkrut untuk tenaga honerer dan 10 ribu ikatan dinas.

“Kami mengutamakan peningkatan kualitas CPNS untuk tahun ini dengan penempatan CPNS sesuai instansi yang membutuhkan. Ini dilakukan agar CPNS lebih profesional dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Umumkan Nilai

Anggota Komisi II DPR RI Yuliani Paris menegaskan, DPR tetap meminta pemerintah untuk tidak melakukan tes terhadap tenaga honorer yang diangkat untuk CPNS karena telah melalui beberapa langkah pemberkasan selama menjadi honorer. “Kecuali untuk pelamar CPNS dari masyarakat umum,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sulsel ini juga meminta perlunya mengumumkan ke publik nilai hasil ujian CPNS agar diketahui seberapa besar nilai peserta yang dikategorikan lulus. “Biar tidak ada unsur kolusi dalam pelaksanaan CPNS,” katanya.

Dia juga meminta tenaga pengawas independen akan tetap dilanjutkan dalam penerimaan CPNS tahun ini karena ternyata bermanfaat besar seperti dilakukan tahun sebelumnya.

“BKN harus terbuka juga soal tenaga honorer yang akan diangkat jadi CPNS. Jangan ditutup-tutupi,” katanya.

Kebijakan Baru

Untuk menatan sistem PNS di Indonesia, BKN sedang menyusun kebijakan baru, termasuk soal NIP, penertiban administrasi mutasi, penggajian, pensiun, dan sanksi.

BKN akan menerapkan sistem informasi kepegawaian dengan tujuan strategis lima tahun. Salah satunya adalah dengan mewujudkan kartu PNS elektronik (KPE).

“Kita upayakan membentuk NIP tunggal. Karena sekarang masing-masing-masing lembaga punya NIP, kami kehabisan nomor. Akhirnya huruf pun kami pakai untuk NIP,” ujar Prapto

KPE ini kelak akan terdiri dari 18 digit dengan empat digit pertama menyangkut tahun, bulan, dan tanggal lahir PNS bersangkutan.

Sementara soal penggajian, PNS kelak akan mendapat gaji atau penghasilan berdasarkan bobot pekerjaan, bukan lagi berdasarkan kepangkatan.

Reaksi Daerah

Sekprov Sulsel Andi Muallim mengatakan, pihaknya baru menerima formasi CPNS untuk tenaga honorer untuk penerimaan tahun 2007 (lihat, Kesehatan dan Pendidikan).

“Jika rencana pemerintah itu sudah sampai ke kami maka kita akan mempersiapkan formasi sesuai kebutuhan. Kita sangat membutuhkan tenaga pendidik, kesehatan dan auditor,” kata Muallim yang mengaku berada di Gorontalo saat dihubungi via telepon.

Dihubungi terpisah, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, pihaknya baru mendengar kabar soal penerimaan CPNS kelompok umum (lihat, Susun Formasi).

“Ini kan kebijakan pemerintah pusat, jadi kami menyerahkan sepenuhnya dan menunggu perkembangan dari Jakarta. Kalau semuanya sudah jelas, kami tinggal melaksanakan,” katanya
Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gowa Mappagio mengaku sudah mendengar penerimaan CPNS kelompok umum untuk tahun 2007.

“Tapi kami belum mendapat surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat. Kami masih menunggu perkembangan untuk mengetahui teknis penerimaan itu,” kata Mappagio.
Incoming Search Terms: BKN (119), cpns (101), penerimaan CPNS 2007 (87), lowongan CPNS 2007 (86), penerimaan cpns tahun 2007 (75),