Sebuah Bank Swasta Devisa mengundang Anda yang berjiwa dinamis, jujur dan ulet dalam berprestasi untuk mengisi posisi sebagai berikut :
Credit Analyst Staff (CA)
Persyaratan :
* Pria / Wanita berusia maximum 25 tahun
* Pendidikan S1 jurusan Akuntansi dengan Min IPK 2,75
* Pengalaman min 1 tahun di bidang yang sama
* Mampu menganalisa Laporan Keuangan
* Teliti dan bertanggung jawab dalam pekerjaan
Kirimkan surat lamaran anda dilampiri dengan CV & Foto terbaru 4 x 6 cm melalui email :
hrdbba@gmail.com
Cantumkan kode jabatan pada kolom ’subject’ paling lambat 14 hari setelah iklan ini dimuat.
"Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses"
JOB CAREER VACANCY (LOWONGAN KERJA & KARIR)
May 29, 2007
May 28, 2007
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Jateng Kacau
Semarang , Kekacauan data penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Jateng ternyata disebabkan hal teknis. Panitia bagian komputerisasi alpa memasukkan salah satu poin persyaratan dalam program.
Poin yang dimaksud adalah sumber pembiayaan. Dalam PP No 48 Tahun 2005 disebutkan bahwa tenaga hororer yang dibiayai APBN/APBD diprioritaskan diterima. Kesalahan inilah yang membuat panitia merevisi pengumuman penerimaan CPNS 17 Maret lalu.
Kepala UPT Komputer Universitas Diponegoro (Undip) Jalal Eryanto menyatakan, pengamanan pengolahan data terbilang sangat ketat. Pada saat data penerimaan dicetak, bagian komputerisasi tidak boleh melihat. Karena itu, kesalahan itu diketahui setelah ada laporan dari daerah-daerah.
“Pemerintah daerah kan sudah punya kisi-kisi siapa saja yang bakal diterima. Ketika ada nama yang seharusnya masuk tapi ternyata tidak diterima, mereka melapor pada kami,” katanya ketika ditemui di kantornya, Jl. Imam Barjo, Semarang, Selasa (21/3/2006).
Selain itu, lanjut Jalal, kesalahan itu juga disebabkan minimnya waktu uji coba untuk bahasa program yang diaplikasikan pada seleksi penerimaan CPNS. Bagian komputerisasi diberi data peserta dua hari menjelang pengumuman.
Dalam validasi data, bagian komputerisasi menjalankan poin SOP (Standard Operational Procedure) penerimaan CPNS dari pemprov dan PP 48 No 48 tahun 2005. Poin-poin itu mencakup formasi, memenuhi PP No 48, sumber pembiayaan pegawai, dan ranking. Setelah itu baru dimasukkan ke poin usia, masa kerja, dan scoring.
“Poin-poin itu harus berurutan. Nah pada sumber pembiayaan itulah ada kesalahan. Sehingga ada peserta yang seharusnya tak bisa diterima, akhirnya diterima,” terang lelaki yang mengaku menggunakan bahasa program clipper dalam mengolah data CPNS tersebut.
Ketika ditanya soal seluruh proses penerimaan CPNS, Jalal mengungkapkan pada awalnya pihaknya melakukan penyiapan lembar jawaban. Kemudian, penerimaan berkas, scanning, scoring, ranking, dan pencetakan hasil.
Atas kesalahan itu, Jalal merasa trauma. Namun dia yakin data itu akan sangat berguna hingga tahun 2009 mendatang. “Seluruh CPNS kan akan diterima hingga pada tahun tersebut. Data yang ada pada kami bisa divalidasi lagi untuk tahun-tahun depan sehingga kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.(nrl)
Poin yang dimaksud adalah sumber pembiayaan. Dalam PP No 48 Tahun 2005 disebutkan bahwa tenaga hororer yang dibiayai APBN/APBD diprioritaskan diterima. Kesalahan inilah yang membuat panitia merevisi pengumuman penerimaan CPNS 17 Maret lalu.
Kepala UPT Komputer Universitas Diponegoro (Undip) Jalal Eryanto menyatakan, pengamanan pengolahan data terbilang sangat ketat. Pada saat data penerimaan dicetak, bagian komputerisasi tidak boleh melihat. Karena itu, kesalahan itu diketahui setelah ada laporan dari daerah-daerah.
“Pemerintah daerah kan sudah punya kisi-kisi siapa saja yang bakal diterima. Ketika ada nama yang seharusnya masuk tapi ternyata tidak diterima, mereka melapor pada kami,” katanya ketika ditemui di kantornya, Jl. Imam Barjo, Semarang, Selasa (21/3/2006).
Selain itu, lanjut Jalal, kesalahan itu juga disebabkan minimnya waktu uji coba untuk bahasa program yang diaplikasikan pada seleksi penerimaan CPNS. Bagian komputerisasi diberi data peserta dua hari menjelang pengumuman.
Dalam validasi data, bagian komputerisasi menjalankan poin SOP (Standard Operational Procedure) penerimaan CPNS dari pemprov dan PP 48 No 48 tahun 2005. Poin-poin itu mencakup formasi, memenuhi PP No 48, sumber pembiayaan pegawai, dan ranking. Setelah itu baru dimasukkan ke poin usia, masa kerja, dan scoring.
“Poin-poin itu harus berurutan. Nah pada sumber pembiayaan itulah ada kesalahan. Sehingga ada peserta yang seharusnya tak bisa diterima, akhirnya diterima,” terang lelaki yang mengaku menggunakan bahasa program clipper dalam mengolah data CPNS tersebut.
Ketika ditanya soal seluruh proses penerimaan CPNS, Jalal mengungkapkan pada awalnya pihaknya melakukan penyiapan lembar jawaban. Kemudian, penerimaan berkas, scanning, scoring, ranking, dan pencetakan hasil.
Atas kesalahan itu, Jalal merasa trauma. Namun dia yakin data itu akan sangat berguna hingga tahun 2009 mendatang. “Seluruh CPNS kan akan diterima hingga pada tahun tersebut. Data yang ada pada kami bisa divalidasi lagi untuk tahun-tahun depan sehingga kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.(nrl)
Subscribe to:
Posts (Atom)
